Rapat dengan Kementan, Dedi Mulyadi Kritisi Persoalan Klasik Pupuk Bersubsidi

Kompas.com - 05/10/2020, 13:28 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pertanian (Kementan) melakukan rapat dengan pendapat Komisi IV DPR RI guna membahas kelangkaan pupuk bersubsidi yang dikeluhkan para petani. Sejumlah masalah terkait pupuk bersubsidi pun menjadi sororan.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi mengatakan, pupuk adalah salah satu faktor yang berperan penting dalam peningkatan produktivitas pertanian. Oleh sebab itu, pemerintah selalu mengalokasikan anggaran yang besar untuk subisidi pupuk agar petani mendapatkan pupuk berkualitas.

"Namun demikian, kebijakan itu belum bisa menjamin ketersediaan pupuk yang memadai, permasalah ketersediaan dan tepat waktu, selalu muncul menjadi salah satu topik yang selalu dikritisi dan dibahas oleh Komisi IV DPR RI," ungkap Dedi saat memimpin RDP yang ditayangkan secara virtual, Senin (5/10/2020).

Baca juga: 4 Serikat Buruh Pilih Tak Ikut Mogok Kerja Tolak RUU Cipta Kerja

Selain itu, ia menekankan, terdapat pula beberapa persoalan terkait pupuk bersubsidi yang selalu berulang. Terdiri kelangkaan pasokan, lonjakan harga pada bahan baku pupuk bersubsidi, hingga penyaluran pupuk bersubsidi yang kurang tepat sasaran.

"Ini (pupuk subsidi) beberapa permasalahan klasik dan selalu berulang," imbuhnya.

Dalam hal ini, ia mengakui, pemerintah berupaya menanganinya dengan program Kartu Tani. Sayangnya, pelaksanaan program ini juga kurang baik karena terhambat keterbatasan pemahaman petani terhadap perkembangan teknologi.

"Antara lain petani yang lupa pin, karena petani yang belum pernah pakai ATM, kendala sinyal, hingga belum semua petani terdaftar dalam program kartu tani," kata Dedi.

Baca juga: Kominfo Target Semua RS dan Puskesmas Bisa Akses Internet Tahun Depan

Catatan lainnya, dalam persoalan pupuk adalah mengenai kepastian pendataan petani dan data luas lahan sawah yang digunakan sebagai dasar penentuan kebutuhan pupuk. Menurutnya, pendataan kepemilikan dan luas lahan di desa umumnya masih dilakukan secara manual, sehingga hanya diketahui oleh para perangkat desa berusia lanjut.

Dedi mengungkapkan, dirinya juga menerima keluhan dari kepala desa di seluruh wilayah Jawa Barat (Jabar) yang mengaku belum memiliki kartu tani, sedangkan mereka harus memulai menanam untuk musim tanam II. Alhasil, para petani kebingungan untuk mendapatkan pupuk subsidi yang penyalurannya melalui Kartu Tani.

Di sisi lain, hal ini juga menunjukkan masih minimnya sosialisasi ke tingkat daerah bahwa program Kartu Tani sedang di tahan sementara, guna dilakukan evaluasi dan perbaikan.

"Terkait keputusan penundaan pelaksanaan Kartu Tani belum diinformasikan ke kelompok tani termasuk ke dinas pertanian di berbagai daerah, seperti Jabar. Kerangka pemahaman warga saat ini masih berpikir, harus menggunakan Kartu Tani sedangkan tidak semua warga yang berhak memiliki Kartu Tani," ucap Dedi.

Baca juga: Serikat Pekerja Anggap RUU Cipta Kerja Hanya Janji Semu

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mampukah IHSG Bangkit? Simak Rekomendasi Saham Hari Ini

Mampukah IHSG Bangkit? Simak Rekomendasi Saham Hari Ini

Whats New
Kemenaker: Dunkin' Donuts Sepakat Bayar THR Pekerja

Kemenaker: Dunkin' Donuts Sepakat Bayar THR Pekerja

Whats New
Wall Street Menghijau, Saham–saham Perbankan Meroket

Wall Street Menghijau, Saham–saham Perbankan Meroket

Whats New
Bertemu Presiden WEF, Pemerintah RI Bahas Pencabutan Larangan Ekspor CPO hingga IKN

Bertemu Presiden WEF, Pemerintah RI Bahas Pencabutan Larangan Ekspor CPO hingga IKN

Whats New
Kemenkeu: Penambahan Dana Subsidi dan Kompensasi Energi Dituangkan dalam Keppres

Kemenkeu: Penambahan Dana Subsidi dan Kompensasi Energi Dituangkan dalam Keppres

Whats New
[POPULER MONEY] Kenapa Indonesia Impor BBM dari Singapura | Empat Bulan Berturut-turut APBN Surplus

[POPULER MONEY] Kenapa Indonesia Impor BBM dari Singapura | Empat Bulan Berturut-turut APBN Surplus

Whats New
Menko Airlangga Sebut Perang Rusia-Ukraina Bisa Picu Harga Mi Instan Naik

Menko Airlangga Sebut Perang Rusia-Ukraina Bisa Picu Harga Mi Instan Naik

Whats New
Kode Bank BNI dan Cara Transfer Antarbank di ATM dengan Mudah

Kode Bank BNI dan Cara Transfer Antarbank di ATM dengan Mudah

Spend Smart
Cara Top Up DANA lewat ATM BRI dan BRImo dengan Mudah

Cara Top Up DANA lewat ATM BRI dan BRImo dengan Mudah

Spend Smart
Cara Top Up Gopay Lewat m-Banking BCA hingga OneKlik Secara Mudah

Cara Top Up Gopay Lewat m-Banking BCA hingga OneKlik Secara Mudah

Spend Smart
Inilah 5 Sekolah Termahal di Indonesia, SPP-nya Hingga Ratusan Juta

Inilah 5 Sekolah Termahal di Indonesia, SPP-nya Hingga Ratusan Juta

Spend Smart
Bos Krakatau Steel Pimpin Asosiasi Industri Besi-Baja se-Asia Tenggara

Bos Krakatau Steel Pimpin Asosiasi Industri Besi-Baja se-Asia Tenggara

Rilis
Luncurkan Livin' Investasi, Bank Mandiri Targetkan Pertumbuhan Bisnis Wealth Management

Luncurkan Livin' Investasi, Bank Mandiri Targetkan Pertumbuhan Bisnis Wealth Management

Whats New
Jobseeker, Simak 10 Tips Ikut Job Fair Agar Sukses Dapat Pekerjaan

Jobseeker, Simak 10 Tips Ikut Job Fair Agar Sukses Dapat Pekerjaan

Work Smart
Kuasa Hukum Korban Berharap Aset KSP Indosurya Ditelusuri Lagi

Kuasa Hukum Korban Berharap Aset KSP Indosurya Ditelusuri Lagi

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.