UU Cipta Kerja, Menteri Edhy: Dulu Izin Kapal Sulit, Akibatnya Industri Perikanan Banyak Mati

Kompas.com - 07/10/2020, 22:06 WIB
Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo saat berkunjung di Kecamatan Wanggarasi, Kabupaten Pohuwato. Edhy menyebut untuk perikanan tangkap, izin kapal di atas 30 GT hanya membutuhkan waktu satu jam. KOMPAS.COM/SALMAN PEMPROV GTOMenteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo saat berkunjung di Kecamatan Wanggarasi, Kabupaten Pohuwato. Edhy menyebut untuk perikanan tangkap, izin kapal di atas 30 GT hanya membutuhkan waktu satu jam.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menyatakan omnibus law UU Cipta Kerja memudahkan nelayan karena perizinan kapal menjadi satu pintu, yakni hanya melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Secara gamblang Edhy menjelaskan bahwa keadaan ini berbeda dengan kondisi 5 tahun terakhir.

Menurut dia, izin kapal dalam 5 tahun terakhir memakan waktu berbulan-bulan hingga tahunan.  Hal ini membuat banyak matinya industri perikanan dari Sabang sampai Merauke. Dia bahkan menaksir, investasi senilai Rp 300 triliun tidak berjalan.

"Saya belum menghitung persisnya, asumsi saya lebih dari Rp 300 triliun yang sudah investasi di Indonesia tidak berjalan," kata Edhy dalam konferensi virtual UU Cipta Kerja, Rabu (7/10/2020).

Baca juga: Isi Lengkap UU Cipta Kerja Bisa Diunduh di Sini

Dalam beberapa kesempatan, Edhy kerap membandingkan izin kapal pada zamannya yang hanya memakan waktu satu hari. Mudahnya perizinan kapal ini semakin didukung dengan disahkannya UU omnibus law Cipta Kerja sebagai payung hukum besarnya.

"Ini saya pikir kekuatan besar. Mudah-mudahan ini bisa kawal bersama-sama. Dulu kita lihat, bagaimana izin kapal akhirnya sulit dapat sehingga matinya industri-industri perikanan," ungkap Edhy.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Edhy mengaku senang dengan hadirnya omnibus law. Dia percaya UU Cipta Kerja ini mampu mendorong dan mendatangkan banyak investasi di klaster kelautan dan perikanan.

"KKP sangat senang omnibus law UU cipta kerja ini keluar. Saya merasa PR saya agak berkurang, sehingga tinggal mengamankannya dan menjalankannya. Inilah tugasnya kami untuk saling koordinasi," pungkas Edhy.

Sebelumnya, DPR mengesahkan omnibus law RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang melalui rapat paripurna, Senin (5/10/2020).

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin mengetuk palu tanda pengesahan setelah mendapatkan persetujuan dari semua peserta rapat.

Baca juga: Simak Perhitungan Besaran Pesangon PHK Terbaru di UU Cipta Kerja

Halaman:
Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Pajak Sembako, BKF: Selama Ini Kami Cenderung Tak Ingin Bebani Rakyat...

Soal Pajak Sembako, BKF: Selama Ini Kami Cenderung Tak Ingin Bebani Rakyat...

Whats New
Erick Thohir: Tak Sampai 50 Persen BUMN yang Siap Kompetisi dengan Swasta dan Asing

Erick Thohir: Tak Sampai 50 Persen BUMN yang Siap Kompetisi dengan Swasta dan Asing

Whats New
PNM Jadi Lembaga Penyalur Pembiayaan Usaha Mikro Terbesar di Dunia

PNM Jadi Lembaga Penyalur Pembiayaan Usaha Mikro Terbesar di Dunia

Rilis
Pemerintah Larang ASN ke Luar Daerah pada Hari Libur Nasional

Pemerintah Larang ASN ke Luar Daerah pada Hari Libur Nasional

Whats New
8 Perusahaan Bakal IPO Bulan Depan, Satu Diantaranya E-commerce

8 Perusahaan Bakal IPO Bulan Depan, Satu Diantaranya E-commerce

Whats New
Peringati Hari Krida Pertanian Ke-49, Mentan SYL: Petani Itu Keren, Bertani Itu Hebat

Peringati Hari Krida Pertanian Ke-49, Mentan SYL: Petani Itu Keren, Bertani Itu Hebat

Rilis
Kemenkes dan Badan POM Ajak Masyarakat Konsumsi Obat Herbal Lokal

Kemenkes dan Badan POM Ajak Masyarakat Konsumsi Obat Herbal Lokal

Rilis
[KURASI KOMPASIANA] Siap-siap Fresh Graduate Hadapi Dunia Kerja

[KURASI KOMPASIANA] Siap-siap Fresh Graduate Hadapi Dunia Kerja

Rilis
BI Beberkan Strategi Pengembangan Pasar Uang Hingga 2025

BI Beberkan Strategi Pengembangan Pasar Uang Hingga 2025

Whats New
India Batalkan Bea Masuk Anti-Dumping Produk Benang Sintetis RI

India Batalkan Bea Masuk Anti-Dumping Produk Benang Sintetis RI

Rilis
Kasus Covid-19 Melonjak, Kalbe Farma Catat Jumlah Sampel Tes Naik 4 Kali Lipat

Kasus Covid-19 Melonjak, Kalbe Farma Catat Jumlah Sampel Tes Naik 4 Kali Lipat

Whats New
Atasi Kesenjangan Pendidikan dengan Dunia Kerja, Polteknaker Diminta Lakukan “Link and Match”

Atasi Kesenjangan Pendidikan dengan Dunia Kerja, Polteknaker Diminta Lakukan “Link and Match”

Rilis
Sudah Sampai Mana Proses Pembuatan Mata Uang Digital? Ini Kata BI

Sudah Sampai Mana Proses Pembuatan Mata Uang Digital? Ini Kata BI

Whats New
Karyawan Baru Belum Punya NPWP Harus Bagaimana?

Karyawan Baru Belum Punya NPWP Harus Bagaimana?

Whats New
Kenaikan Harga Batu Bara Diproyeksi Tidak Akan Bertahan Lama

Kenaikan Harga Batu Bara Diproyeksi Tidak Akan Bertahan Lama

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X