UU Cipta Kerja, Menteri Edhy: Dulu Izin Kapal Sulit, Akibatnya Industri Perikanan Banyak Mati

Kompas.com - 07/10/2020, 22:06 WIB
Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo saat berkunjung di Kecamatan Wanggarasi, Kabupaten Pohuwato. Edhy menyebut untuk perikanan tangkap, izin kapal di atas 30 GT hanya membutuhkan waktu satu jam. KOMPAS.COM/SALMAN PEMPROV GTOMenteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo saat berkunjung di Kecamatan Wanggarasi, Kabupaten Pohuwato. Edhy menyebut untuk perikanan tangkap, izin kapal di atas 30 GT hanya membutuhkan waktu satu jam.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menyatakan omnibus law UU Cipta Kerja memudahkan nelayan karena perizinan kapal menjadi satu pintu, yakni hanya melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Secara gamblang Edhy menjelaskan bahwa keadaan ini berbeda dengan kondisi 5 tahun terakhir.

Menurut dia, izin kapal dalam 5 tahun terakhir memakan waktu berbulan-bulan hingga tahunan.  Hal ini membuat banyak matinya industri perikanan dari Sabang sampai Merauke. Dia bahkan menaksir, investasi senilai Rp 300 triliun tidak berjalan.

"Saya belum menghitung persisnya, asumsi saya lebih dari Rp 300 triliun yang sudah investasi di Indonesia tidak berjalan," kata Edhy dalam konferensi virtual UU Cipta Kerja, Rabu (7/10/2020).

Baca juga: Isi Lengkap UU Cipta Kerja Bisa Diunduh di Sini

Dalam beberapa kesempatan, Edhy kerap membandingkan izin kapal pada zamannya yang hanya memakan waktu satu hari. Mudahnya perizinan kapal ini semakin didukung dengan disahkannya UU omnibus law Cipta Kerja sebagai payung hukum besarnya.

"Ini saya pikir kekuatan besar. Mudah-mudahan ini bisa kawal bersama-sama. Dulu kita lihat, bagaimana izin kapal akhirnya sulit dapat sehingga matinya industri-industri perikanan," ungkap Edhy.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Edhy mengaku senang dengan hadirnya omnibus law. Dia percaya UU Cipta Kerja ini mampu mendorong dan mendatangkan banyak investasi di klaster kelautan dan perikanan.

"KKP sangat senang omnibus law UU cipta kerja ini keluar. Saya merasa PR saya agak berkurang, sehingga tinggal mengamankannya dan menjalankannya. Inilah tugasnya kami untuk saling koordinasi," pungkas Edhy.

Sebelumnya, DPR mengesahkan omnibus law RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang melalui rapat paripurna, Senin (5/10/2020).

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin mengetuk palu tanda pengesahan setelah mendapatkan persetujuan dari semua peserta rapat.

Baca juga: Simak Perhitungan Besaran Pesangon PHK Terbaru di UU Cipta Kerja

Halaman:
Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.