Menko Airlangga: UU Cipta Kerja Jadi Solusi Penciptaan Lapangan Pekerjaan

Kompas.com - 07/10/2020, 18:30 WIB
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kanan) menyapa anggota DPR setelah memberikan berkas  pendapat akhir pemerintah kepada Pimpinan DPR saat pembahasan tingkat II RUU Cipta Kerja pada Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2020). Dalam rapat paripurna tersebut Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja disahkan menjadi Undang-Undang. ANTARA FOTO/HAFIDZ MUBARAK AMenko Perekonomian Airlangga Hartarto (kanan) menyapa anggota DPR setelah memberikan berkas pendapat akhir pemerintah kepada Pimpinan DPR saat pembahasan tingkat II RUU Cipta Kerja pada Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2020). Dalam rapat paripurna tersebut Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja disahkan menjadi Undang-Undang.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja merupakan strategi pemerintah untuk memangkas regulasi. Sebab selama ini, Indonesia dianggap mengalami obesitas regulasi yang menjadi penghambat penciptaan lapangan kerja.

"Jadi UU Cipta Kerja bertujuan menyederhanakan, sinkronisasi, dan memangkas regulasi yang begitu banyak aturan, atau kita kenal obesitas regulasi yang dapat menghambat penciptaan lapangan kerja," jelas Airlangga ketika dalam konferensi pers secara virtual, Rabu (7/10/2020).

Airlangga pun mengungkapkan Indonesia saat ini sedang berada dalam momentum untuk bisa keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah atau middle income trap. Sebab, Indonesia kini tengah menghadapi bonus demografi atau peningkatan jumlah penduduk usia produktif.

Baca juga: UU Cipta Kerja Buka Peluang Dongkrak Investasi Asing di Sektor Pertanian

Namun demikian, penyerapan tenaga kerja masih menjadi masalah lantaran keterbatasan lapangan kerja di dalam negeri.

"Ada sekitar 2,9 juta anak muda yang butuh lapangan kerja, apalagi di tengah pandemi Covid-19 kebutuhan lapangan kerja baru mendesak. UU Cipta Kerja merupakan undang-undang yang mementingkan kepentingan rakyat, disusun dan didorong melalui DPR RI dan ini menegaskan kepastian hukum dan hal yang diperlukan dalam penciptaan lapangan kerja," jelas Airlangga.

Di sisi lain, Indonesia pada tahun 2020 ini juga telah masuk dalam kategori negara berpendapatan menengah ke atas atau upper middle income country.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Berdasarkan catatan Bank Dunia, Gross National Income (GNI) per kapita Indonesia tahun 2019 naik menjadi 4.050 dollar AS dari posisi sebelumnya 3.840 dollar AS.

Airlangga pun berharap dengan UU Cipta Kerja diharapkan bisa membuka kesempatan bagi sektor padat karya. Pasalnya, sebanyak 87 persen tenaga kerja di Indonesia berlatar pendidikan sekolah menengah ke bawah dan sebanyak 39 persen SD.

Di sisi lain, UU Cipta Kerja juga dinilai mengakomodir kebutuhan UMKM dalam untuk membuka usaha.

"UU ini diharapkan jadi solusi penciptaan lapangan kerja baru dengan tetap memberi perlindungan ke UKM dan koperasi, serta peningkatan perlindungan bagi pekerja dan buruh," jelas Airlangga.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Margo Yuwono Jadi Kepala BPS, Pesan Menteri PPN: Hasilkan Data Berkualitas dan Terpercaya

Margo Yuwono Jadi Kepala BPS, Pesan Menteri PPN: Hasilkan Data Berkualitas dan Terpercaya

Whats New
Sempat Jatuhkan Bukti ke Laut, KKP Bekuk 2 Kapal Asing Asal Malaysia dan Filipina

Sempat Jatuhkan Bukti ke Laut, KKP Bekuk 2 Kapal Asing Asal Malaysia dan Filipina

Rilis
Dukung Antusiasme Investor Muda, Sinarmas Sekuritas Luncurkan Aplikasi SimInvest

Dukung Antusiasme Investor Muda, Sinarmas Sekuritas Luncurkan Aplikasi SimInvest

Rilis
Margo Yuwono Resmi Jadi Kepala BPS Gantikan Suhariyanto

Margo Yuwono Resmi Jadi Kepala BPS Gantikan Suhariyanto

Whats New
Anggota DPR: Realisasi Anggaran Food Estate Jangan Tumpang Tindih

Anggota DPR: Realisasi Anggaran Food Estate Jangan Tumpang Tindih

Whats New
Cara dan Syarat Perpanjang SKCK Secara Online

Cara dan Syarat Perpanjang SKCK Secara Online

Whats New
Saham-saham Ini Berpotensi Dilepas BP Jamsostek, Apa Kata Analis?

Saham-saham Ini Berpotensi Dilepas BP Jamsostek, Apa Kata Analis?

Whats New
PT Ferron Par Pharmaceuticals Pasang PLTS 3.000 Meter Persegi di Cikarang

PT Ferron Par Pharmaceuticals Pasang PLTS 3.000 Meter Persegi di Cikarang

Rilis
Masih Dibayangi Lonjakan Kasus Covid-19, IHSG Menguat, Rupiah Stagnan

Masih Dibayangi Lonjakan Kasus Covid-19, IHSG Menguat, Rupiah Stagnan

Whats New
Ekspor Dilarang, KKP Selamatkan Rp 138,4 Miliar dari Penyelundupan Benih Lobster

Ekspor Dilarang, KKP Selamatkan Rp 138,4 Miliar dari Penyelundupan Benih Lobster

Whats New
Kurs Rupiah di 5 Bank Hari Ini

Kurs Rupiah di 5 Bank Hari Ini

Whats New
Rincian Harga Emas Antam Hari Ini Mulai dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Rincian Harga Emas Antam Hari Ini Mulai dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Whats New
Dideportasi dari Malaysia, 145 Pekerja Migran Bermasalah Langsung Dikarantina

Dideportasi dari Malaysia, 145 Pekerja Migran Bermasalah Langsung Dikarantina

Whats New
Kasus Covid-19 Tinggi, Penerbangan dari Indonesia Dilarang Masuk Hong Kong Mulai Hari Ini

Kasus Covid-19 Tinggi, Penerbangan dari Indonesia Dilarang Masuk Hong Kong Mulai Hari Ini

Whats New
[POPULER MONEY] BPK Minta BP Jamsostek Lepas Sejumlah Saham | Cara Cek NIK KTP Secara Online

[POPULER MONEY] BPK Minta BP Jamsostek Lepas Sejumlah Saham | Cara Cek NIK KTP Secara Online

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X