Menteri Edhy Tanggapi UU Cipta Kerja: Nelayan Kecil Paling Banyak Diuntungkan

Kompas.com - 07/10/2020, 18:45 WIB
Ilustrasi nelayan KOMPAS/GREGORIUS MAGNUS FINESSOIlustrasi nelayan

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Edhy Prabowo mengatakan, Undang-Undang omnibus law Cipta Kerja akan menguntungkan sektor kelautan dan perikanan.

Bahkan menurutnya, masyarakat nelayan alias nelayan kecil merupakan pihak yang paling diuntungkan dengan terbitnya UU ini.

"Sebenernya ini yang ditunggu-tunggu oleh pelaku usaha di sektor kelautan dan perikanan. Bahkan yang paling banyak diuntungkan adalah masyarakat nelayan itu sendiri," kata Edhy dalam konferensi virtual UU Cipta Kerja, Rabu (7/10/2020).

Baca juga: Kemenkop UKM Siapkan Model Bisnis Korporasi Petani dan Nelayan

Edhy menuturkan, UU Cipta Kerja bakal mengakomodir kepentingan nelayan, seperti melindungi dan menjaga para nelayan dari kriminalisasi di tengah laut. Di sisi lain, UU Cipta Kerja tetap mengakomodir pengamanan lingkungan di tengah laut, seperti pengaturan tengang amdal dan bahan-bahan berbahaya.

Ada pula tentang pengurusan izin kapal yang menjadi lebih cepat karena diatur secara satu pintu. Kini, para pelaku usaha maupun nelayan bisa mengajukan izin cukup melalui KKP.

Sedangkan dulu, izin kapal juga diurus di Kementerian Perhubungan. Jika saat ini izin kapal cukup sehari atau seminggua, pada zaman Susi Pudjiastuti, izin kapal bisa berbulan-bulan bahkan diklaim bertahun-tahun.

"Tentang perizinanan kapal sebagai misal, walaupun sebelum omnibus law keluar ini sudah banyak perbaikan, tapi dengan omnibus inilah payung besarnya. Intinya, izin yang tadinya cukup lama, cukup satu kementerian izin akan hadir," papar Edhy.

Sementara itu mengacu isi UU omnibus law Cipta Kerja, pasal 26 ayat (1) klaster Kelautan dan Perikanan mengatur, setiap orang yang melakukan usaha perikanan di WPP-NRI wajib memenuhi perizinan berusaha dari Pemerintah pusat.

Baca juga: Menko Airlangga: UU Cipta Kerja Jadi Solusi Penciptaan Lapangan Pekerjaan

Adapun jenis usaha perikanan yang dimaksud meliputi, penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, dan pemasaran ikan.

Di pasal 36 ayat (1), kapal perikanan milik orang Indonesia yang dioperasikan di WPP-NRI dan laut lepas wajib didaftarkan terlebih dahulu sebagai kapal perikanan Indonesia.

Kapal tersebut akan diberikan perizinan oleh Pemerintah Pusat. Bagi yang tidak mendaftarkan kapalnya, akan dikenai sanksi administratif. Sanksi administratif ini akan diatur lebih lanjut melalui PP.

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pandemi Bikin Transaksi Belanja Online Produk Kosmetik Naik 80 Persen

Pandemi Bikin Transaksi Belanja Online Produk Kosmetik Naik 80 Persen

Spend Smart
Gara-gara Rambut Susah Diatur, Akhirnya Mulai Bisnis Pomade Buatan Sendiri

Gara-gara Rambut Susah Diatur, Akhirnya Mulai Bisnis Pomade Buatan Sendiri

Smartpreneur
AirAsia Dapat Peringkat Tertinggi untuk Health Rating Versi Airlinerating

AirAsia Dapat Peringkat Tertinggi untuk Health Rating Versi Airlinerating

Rilis
Mendag Dorong UMKM Pasarkan Produk Secara Offline dan Online di Masa Pandemi

Mendag Dorong UMKM Pasarkan Produk Secara Offline dan Online di Masa Pandemi

Whats New
Sejumlah Program di Sektor Ketenagakerjaan Ini Bantu 32,6 Juta Orang Selama Pandemi, Apa Saja?

Sejumlah Program di Sektor Ketenagakerjaan Ini Bantu 32,6 Juta Orang Selama Pandemi, Apa Saja?

Whats New
Perlu Diskresi untuk Koperasi Multipihak

Perlu Diskresi untuk Koperasi Multipihak

Whats New
Wamendag: RCEP Bakal Berkontribusi Besar pada Ekonomi ASEAN

Wamendag: RCEP Bakal Berkontribusi Besar pada Ekonomi ASEAN

Whats New
IPC Lanjutkan Pembangunan Terminal Kalibaru, Ditargetkan Beroperasi 2023

IPC Lanjutkan Pembangunan Terminal Kalibaru, Ditargetkan Beroperasi 2023

Rilis
Ignasius Jonan Diangkat Jadi Komisaris Independen Sido Muncul

Ignasius Jonan Diangkat Jadi Komisaris Independen Sido Muncul

Whats New
Menaker: 2,1 juta Korban PHK Harusnya Dapat Karpet Merah, Hanya 95.559 yang Lolos Kartu Prakerja!

Menaker: 2,1 juta Korban PHK Harusnya Dapat Karpet Merah, Hanya 95.559 yang Lolos Kartu Prakerja!

Whats New
5 Tahun Beroperasi, Mandiri Capital Suntik Dana ke 14 Startup dengan Total Rp 1 Triliun

5 Tahun Beroperasi, Mandiri Capital Suntik Dana ke 14 Startup dengan Total Rp 1 Triliun

Whats New
Jelang Natal dan Tahun Baru, DAMRI Siapkan Ribuan Armada Bus Sehat

Jelang Natal dan Tahun Baru, DAMRI Siapkan Ribuan Armada Bus Sehat

Rilis
Profil Edhy Prabowo: Mantan Prajurit, Jagoan Silat, hingga Pengusaha

Profil Edhy Prabowo: Mantan Prajurit, Jagoan Silat, hingga Pengusaha

Whats New
5 Tips Mengatur Keuangan Keluarga

5 Tips Mengatur Keuangan Keluarga

Earn Smart
Organda Keluhkan Kualitas Aspal Jalan Tol Trans Sumatera

Organda Keluhkan Kualitas Aspal Jalan Tol Trans Sumatera

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X