Menteri Edhy Tanggapi UU Cipta Kerja: Nelayan Kecil Paling Banyak Diuntungkan

Kompas.com - 07/10/2020, 18:45 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Edhy Prabowo mengatakan, Undang-Undang omnibus law Cipta Kerja akan menguntungkan sektor kelautan dan perikanan.

Bahkan menurutnya, masyarakat nelayan alias nelayan kecil merupakan pihak yang paling diuntungkan dengan terbitnya UU ini.

"Sebenernya ini yang ditunggu-tunggu oleh pelaku usaha di sektor kelautan dan perikanan. Bahkan yang paling banyak diuntungkan adalah masyarakat nelayan itu sendiri," kata Edhy dalam konferensi virtual UU Cipta Kerja, Rabu (7/10/2020).

Baca juga: Kemenkop UKM Siapkan Model Bisnis Korporasi Petani dan Nelayan

Edhy menuturkan, UU Cipta Kerja bakal mengakomodir kepentingan nelayan, seperti melindungi dan menjaga para nelayan dari kriminalisasi di tengah laut. Di sisi lain, UU Cipta Kerja tetap mengakomodir pengamanan lingkungan di tengah laut, seperti pengaturan tengang amdal dan bahan-bahan berbahaya.

Ada pula tentang pengurusan izin kapal yang menjadi lebih cepat karena diatur secara satu pintu. Kini, para pelaku usaha maupun nelayan bisa mengajukan izin cukup melalui KKP.

Sedangkan dulu, izin kapal juga diurus di Kementerian Perhubungan. Jika saat ini izin kapal cukup sehari atau seminggua, pada zaman Susi Pudjiastuti, izin kapal bisa berbulan-bulan bahkan diklaim bertahun-tahun.

"Tentang perizinanan kapal sebagai misal, walaupun sebelum omnibus law keluar ini sudah banyak perbaikan, tapi dengan omnibus inilah payung besarnya. Intinya, izin yang tadinya cukup lama, cukup satu kementerian izin akan hadir," papar Edhy.

Sementara itu mengacu isi UU omnibus law Cipta Kerja, pasal 26 ayat (1) klaster Kelautan dan Perikanan mengatur, setiap orang yang melakukan usaha perikanan di WPP-NRI wajib memenuhi perizinan berusaha dari Pemerintah pusat.

Baca juga: Menko Airlangga: UU Cipta Kerja Jadi Solusi Penciptaan Lapangan Pekerjaan

Adapun jenis usaha perikanan yang dimaksud meliputi, penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, dan pemasaran ikan.

Di pasal 36 ayat (1), kapal perikanan milik orang Indonesia yang dioperasikan di WPP-NRI dan laut lepas wajib didaftarkan terlebih dahulu sebagai kapal perikanan Indonesia.

Kapal tersebut akan diberikan perizinan oleh Pemerintah Pusat. Bagi yang tidak mendaftarkan kapalnya, akan dikenai sanksi administratif. Sanksi administratif ini akan diatur lebih lanjut melalui PP.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sri Mulyani Siap Cairkan Duit APBN Rp 7,5 Triliun ke Garuda yang Lagi Dilanda Utang

Sri Mulyani Siap Cairkan Duit APBN Rp 7,5 Triliun ke Garuda yang Lagi Dilanda Utang

Whats New
6 Cara Cek Tagihan Listrik PLN lewat HP dengan Mudah

6 Cara Cek Tagihan Listrik PLN lewat HP dengan Mudah

Whats New
Peserta Tax Amnesty Jilid II Paling Banyak 'Sembunyikan' Hartanya di Singapura

Peserta Tax Amnesty Jilid II Paling Banyak "Sembunyikan" Hartanya di Singapura

Whats New
Pertamina Terima Kompensasi Rp 64 Triliun dari Negara

Pertamina Terima Kompensasi Rp 64 Triliun dari Negara

Whats New
Survei CPI: Perbankan Lebih Banyak Alokasikan Dana ke UMKM daripada ke Sektor Hijau

Survei CPI: Perbankan Lebih Banyak Alokasikan Dana ke UMKM daripada ke Sektor Hijau

Rilis
Diterpa Isu Bakal Tutup, SehatQ Buka Suara

Diterpa Isu Bakal Tutup, SehatQ Buka Suara

Whats New
Uji Coba Beli Pertalite Pakai MyPertamina Dimulai, Ini Solusi Bagi yang Tidak Punya HP

Uji Coba Beli Pertalite Pakai MyPertamina Dimulai, Ini Solusi Bagi yang Tidak Punya HP

Whats New
Menaker: Sebagian Hidup Menpan-RB Tjahjo Kumolo Didedikasikan untuk Negara

Menaker: Sebagian Hidup Menpan-RB Tjahjo Kumolo Didedikasikan untuk Negara

Whats New
Tolak Beli Minyak Goreng Pakai PeduliLindungi, Buruh: Itu Melanggar Hak Asasi Manusia

Tolak Beli Minyak Goreng Pakai PeduliLindungi, Buruh: Itu Melanggar Hak Asasi Manusia

Whats New
Aplikasi dan Web MyPertamina Sempat Eror, Ini Kata Pertamina

Aplikasi dan Web MyPertamina Sempat Eror, Ini Kata Pertamina

Whats New
Sri Mulyani: Tjahjo Kumolo Rekan Sejawat yang Kompak dan Dapat Diandalkan...

Sri Mulyani: Tjahjo Kumolo Rekan Sejawat yang Kompak dan Dapat Diandalkan...

Whats New
Tarif Listrik Naik per 1 Juli 2022, Ini Cara Turun Daya Listrik PLN

Tarif Listrik Naik per 1 Juli 2022, Ini Cara Turun Daya Listrik PLN

Whats New
Sosok Tjahjo Kumolo di Mata Buruh: Memotivasi dan Peduli

Sosok Tjahjo Kumolo di Mata Buruh: Memotivasi dan Peduli

Whats New
BUMN Berdikari Buka Lowongan Kerja, Cek Posisi dan Persyaratannya

BUMN Berdikari Buka Lowongan Kerja, Cek Posisi dan Persyaratannya

Work Smart
Tarif Listrik Orang Kaya Naik, Sri Mulyani Jamin Daya Beli Masyarakat dan Inflasi Terjaga

Tarif Listrik Orang Kaya Naik, Sri Mulyani Jamin Daya Beli Masyarakat dan Inflasi Terjaga

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.