Ada UU Cipta Kerja, Izin Budidaya Tambak Udang Jadi Satu Pintu

Kompas.com - 10/10/2020, 21:06 WIB
Ilustrasi udang ShutterstockIlustrasi udang

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyebut omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja mampu memberikan kestabilan dan keberlanjutan usaha perikanan, baik di perikanan tangkap maupun budidaya.

Direktur Produksi dan Usaha Perikanan Budidaya KKP, Arik Hari Wibowo menyebut, izin budidaya tambak udang bakal dilakukan satu pintu di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Sebelumnya, pelaku usaha harus melalui 21 izin dari berbagai instansi untuk melakukan usaha.

"Saat ini sudah dilakukan pendelegasian kewenangan dari berbagai Kementerian/Lembaga melalui pelayanan terpadu satu pintu di BKPM untuk izin budidaya tambak udang," kata Arik dalam siaran pers, Sabtu (10/10/2020).

Baca juga: Kapal Asing Hanya Dijatuhi Sanksi Administratif di UU Cipta Kerja, Ini Penjelasan KKP

Sementara itu, Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan, Ditjen Perikanan Tangkap KKP, Trian Yunanda mengatakan, UU Cipta Kerja juga bakal lebih melegitimasi percepatan perizinan kapal, karena perizinan kapal menjadi satu pintu.

Seperti diketahui, sebelum UU disahkan, KKP sudah mempercepat izin kapal menjadi satu hari melalui sistem informasi izin layanan cepat (SILAT).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Dari segi konstruksi hukumnya, percepatan izin didukung regulasi yang lebih tinggi. Ini yang membuat stabil dan mengikis ego sektoral, yang justru menyusahkan pelaku usaha," ucap Trian.

Trian memaparkan, Silat sendiri telah berhasil memangkas waktu proses perizinan perikanan tangkap yang awalnya 14 hari menjadi 1 jam.

Proses pengurusan izin sudah bisa dilakukan secara online dengan mengunggah seluruh berkas kelengkapan dokumen melalui e-service. Apabila berkas sudah terverifikasi, notifikasi surat perintah pembayaran akan muncul.

"Selanjutnya konfirmasi pembayaran akan masuk ke sistem secara otomatis dan pelaku usaha dapat mencetak dokumen perizinannya secara mandiri," paparnya.

Adapun sejak 1 Januari hingga 30 September 2020, Silat telah menerbitkan sebanyak 1.787 SIUP, 4.041 SIPI, dan 286 SIKPI. Total penerimaan negara bukan pajak dari proses perizinan tersebut mencapai RP 454,131 miliar.

Baca juga: Ini Penjelasan Menteri Edhy soal Izin Operasi Kapal Asing dalam UU Cipta Kerja

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Urus Administrasi Kependudukan Tak Perlu Sertifikat Vaksinasi Covid-19

Urus Administrasi Kependudukan Tak Perlu Sertifikat Vaksinasi Covid-19

Whats New
ZYRX Pasok 165.000 Laptop Senilai Rp 700 Miliar buat Kemendikbud

ZYRX Pasok 165.000 Laptop Senilai Rp 700 Miliar buat Kemendikbud

Whats New
Net Asset Value Saratoga Naik Pada Semester I 2021 Berkat Portofolio Investasi

Net Asset Value Saratoga Naik Pada Semester I 2021 Berkat Portofolio Investasi

Rilis
Transaksi Digital Tembus 86 Pesen, Bagaimana Nasib Kantor Cabang BCA?

Transaksi Digital Tembus 86 Pesen, Bagaimana Nasib Kantor Cabang BCA?

Whats New
Daftar Tempat di Jakarta yang Pengunjungnya Wajib Tunjukan Sertifikat Vaksin Covid-19

Daftar Tempat di Jakarta yang Pengunjungnya Wajib Tunjukan Sertifikat Vaksin Covid-19

Whats New
Kesenjangan Internet di RI Masih Tinggi, Bank Dunia Rekomendasikan 3 Hal Ini

Kesenjangan Internet di RI Masih Tinggi, Bank Dunia Rekomendasikan 3 Hal Ini

Whats New
Bank Dunia: Kesenjangan Digital Indonesia Lebar, 49 Persen Penduduk Belum Akses Internet

Bank Dunia: Kesenjangan Digital Indonesia Lebar, 49 Persen Penduduk Belum Akses Internet

Whats New
Ada Konsultasi Pajak di Kompas.com, Bertanyalah...

Ada Konsultasi Pajak di Kompas.com, Bertanyalah...

Whats New
Pos Indonesia Berniat Kembali Garap E-Commerce

Pos Indonesia Berniat Kembali Garap E-Commerce

Whats New
Tahun Lalu Rugi Rp 2,1 Triliun, Saratoga Berhasil Raup Laba Rp 15,3 Triliun pada Semester I 2021

Tahun Lalu Rugi Rp 2,1 Triliun, Saratoga Berhasil Raup Laba Rp 15,3 Triliun pada Semester I 2021

Rilis
[KURASI KOMPASIANA] Kento Momota Out, Rahmat Erwin Abdullah Mengguncang Tokyo

[KURASI KOMPASIANA] Kento Momota Out, Rahmat Erwin Abdullah Mengguncang Tokyo

Rilis
Daftar 10 Orang Terkaya di Indonesia Terbaru, Ada Siapa Saja?

Daftar 10 Orang Terkaya di Indonesia Terbaru, Ada Siapa Saja?

Whats New
Soal Operasional Transjakarta, Serikat Pekerja:  Pak Anies Tolong Pak...

Soal Operasional Transjakarta, Serikat Pekerja: Pak Anies Tolong Pak...

Whats New
Cara Daftar Beasiswa Anak Pedagang Kaki Lima dari Sandiaga Uno

Cara Daftar Beasiswa Anak Pedagang Kaki Lima dari Sandiaga Uno

Whats New
Luhut Minta Lab PCR Tersedia hingga Kabupaten/Kota

Luhut Minta Lab PCR Tersedia hingga Kabupaten/Kota

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X