Kapal Asing Hanya Dijatuhi Sanksi Administratif di UU Cipta Kerja, Ini Penjelasan KKP

Kompas.com - 09/10/2020, 08:00 WIB
Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo saat berkunjung di Kecamatan Wanggarasi, Kabupaten Pohuwato. Edhy menyebut untuk perikanan tangkap, izin kapal di atas 30 GT hanya membutuhkan waktu satu jam. KOMPAS.COM/SALMAN PEMPROV GTOMenteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo saat berkunjung di Kecamatan Wanggarasi, Kabupaten Pohuwato. Edhy menyebut untuk perikanan tangkap, izin kapal di atas 30 GT hanya membutuhkan waktu satu jam.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah mengatur ketentuan mengenai kapal asing yang beroperasi di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dalam UU omnibus law Cipta Kerja yang disahkan DPR pada Senin (5/10/2020).

Dalam Pasal 27 ayat (2) klaster Kelautan dan Perikanan UU Cipta Kerja, setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di ZEEI wajib memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah.

Selanjutnya, di antara pasal 26 dan pasal 27 disisipkan 1 pasal, yakni pasal 27A. Pasal 27A ayat (3) menyebut, setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di ZEEI, yang tidak membawa dokumen perizinan berusaha, dikenai sanksi administratif.

Baca juga: Ini Penjelasan Menteri Edhy soal Izin Operasi Kapal Asing dalam UU Cipta Kerja

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengatakan, pihaknya tak mengizinkan kapal asing beroperasi di Indonesia. Dia menerangkan, kapal-kapal itu adalah kapal yang dimiliki oleh orang Indonesia.

Banyak kapal bekas asing yang dibeli rakyat Indonesia. Di era menteri sebelum-sebelumnya, pembuatan kapal di luar negeri pun diizinkan. Namun begitu menteri berganti, peraturan mengenai pembuatan kapal di luar negeri pun berubah.

"Bukan kapal asing. Maaf ya, bukan kapal asing. Bukan kapal asing. Kapal itu adalah kapal yang sudah dimiliki orang Indonesia, akan kami perbolehkan. Enggak ada kapal asing ke Indonesia," kata Edhy saat dihubungi Kompas.com, Kamis (8/10/2020).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dengan begitu, ketentuan mengenai sanksi administratif ini mampu memberikan efek jera. Menurutnya, sanksi yang diberikan tetap keras.

"Jadi sanksi tetap harus keras. Yang enggak boleh, (menaikkan) nelayan di tengah laut. Ya (izin usahanya) saya cabut. Mudah mencabut (izin usaha) itu," sebut Edhy.

Sebelum sanksi diberikan, Edhy mengaku pihaknya akan selektif dari awal, sejak pemberian izin berusaha diberikan.

Investor di sisi hilir sektor kelautan dan perikanan harus memenuhi syarat-syarat dan kewajiban, salah satunya mengenai kapal-kapal yang beroperasi di ZEEI adalah kapal Indonesia dengan awak kapal Indonesia.

Baca juga: UU Cipta Kerja, Menteri Edhy: Dulu Izin Kapal Sulit, Akibatnya Industri Perikanan Banyak Mati

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.