OJK Nilai Permintaan Kredit hingga UU Cipta Kerja Akan Genjot Investasi

Kompas.com - 19/10/2020, 11:57 WIB
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terpilih Wimboh Santoso, saat menggelar konferensi pers di Plaza Mandiri, Jakarta, Jumat (9/6/2017). Kompas.com/Kurnia Sari AzizaKetua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terpilih Wimboh Santoso, saat menggelar konferensi pers di Plaza Mandiri, Jakarta, Jumat (9/6/2017).
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Wimboh Santoso mengatakan, permintaan kredit bakal mendorong investasi di pasar modal.

Dia berharap pemulihan ekonomi bisa segera pulih agar permintaan kredit, utamanya kredit usaha bisa berkembang dan menggenjot investasi.

"Demand kredit yang harus kita ciptakan. Demand kredit tergantung dari demand masyarakat. Ini bagaimana supaya cepat (digenjot) dan akhirnya bisa mendorong investasi," kata Wimboh dalam acara Capital Market Summit & Expo secara virtual, Senin (19/10/2020).

Baca juga: Defisit APBN Kian Melebar, Sri Mulyani: di Negara Lain Capai Belasan Persen

Wimboh menuturkan, permintaan kredit saat ini memang masih seret. Bank Indonesia (BI) mencatat, penyaluran kredit perbankan pada Agustus 2020 sebesar Rp 5.520,9 triliun.

Angka tersebut tercatat hanya tumbuh 0,6 persen (yoy), lebih rendah bila dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya di Juli 2020 yang tumbuh 1,0 persen yoy.

Sedangkan likuiditas perbankan masih mencukupi. Data OJK menyebut, LDR per Agustus 2020 berada di level 85,1 persen, jauh lebih rendah dari posisi Desember 2019 yakni 94,4 persen. Sementara itu, CAR perbankan di level 23,1 persen per Agustus 2020.

"Perbankan tidak ada masalah, likuiditas (masih) ample. Tinggal bagaimana demand kredit yang harus kita ciptakan," tutur Wimboh.

Selain permintaan kredit, kata Wimboh, pengesahan UU Cipta Kerja juga menjadi momentum untuk pertumbuhan investasi. Memang, UU sapu jagat ini diklaim mampu mendatangkan investasi dan membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya.

"UU Cipta Kerja sudah disahkan dan ini adalah momentum yang baik bagaimana para pengusaha bisa mengoptimalkan dan menyerap tenaga kerja lebih baik lagi. Ini momentum agar investasi bisa kami genjot lebih kencang lagi," pungkasnya.

Baca juga: OJK Akui Pasar Modal RI Kerap Dikritik Investor Asing



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mentan Klaim Nilai Manfaat Subsidi Pupuk Capai 250 Persen

Mentan Klaim Nilai Manfaat Subsidi Pupuk Capai 250 Persen

Whats New
BUMN Logistik Ini Dapat Sertifikasi Sistem Manajemen Anti-Penyuapan

BUMN Logistik Ini Dapat Sertifikasi Sistem Manajemen Anti-Penyuapan

Rilis
Komisi IX Minta Dewas BPJS Kesehatan Terpilih Tak Kecolongan dan Mampu Benahi Internal

Komisi IX Minta Dewas BPJS Kesehatan Terpilih Tak Kecolongan dan Mampu Benahi Internal

Whats New
Soal Beras Impor Vietnam yang Rembes di Pasar, Ini Dugaan Kemendag

Soal Beras Impor Vietnam yang Rembes di Pasar, Ini Dugaan Kemendag

Whats New
Anggaran Kemenhub Dipangkas, Ketua Komisi V: Hal Terkait Keselamatan Tak Ada Tawar Menawar

Anggaran Kemenhub Dipangkas, Ketua Komisi V: Hal Terkait Keselamatan Tak Ada Tawar Menawar

Whats New
Dana Hasil Penjualan Surat Utang ORI019 untuk Membiayai Vaksinasi

Dana Hasil Penjualan Surat Utang ORI019 untuk Membiayai Vaksinasi

Whats New
Catatan Apik di Tengah Pandemi, Pendapatan GoFood Naik 20 Kali Lipat

Catatan Apik di Tengah Pandemi, Pendapatan GoFood Naik 20 Kali Lipat

BrandzView
Ini Syarat Bagi PNS untuk Ikuti Jabatan Fungsional

Ini Syarat Bagi PNS untuk Ikuti Jabatan Fungsional

Whats New
Panduan Cara Membuat Paspor via Online, Berikut Syarat dan Biayanya

Panduan Cara Membuat Paspor via Online, Berikut Syarat dan Biayanya

Spend Smart
Jadi Ketua Umum PB PASI, Luhut Ingin Benahi Keuangannya

Jadi Ketua Umum PB PASI, Luhut Ingin Benahi Keuangannya

Rilis
Pemerintah Bisa Dapat Porsi dari Laba LPI hingga 30 Persen

Pemerintah Bisa Dapat Porsi dari Laba LPI hingga 30 Persen

Whats New
Soal Pendaftaran Tanah secara Elektronik, Ini Kata Kementerian ATR

Soal Pendaftaran Tanah secara Elektronik, Ini Kata Kementerian ATR

Whats New
KKP Lepasliarkan 16.975 Ekor Benih Lobster Hasil Selundupan

KKP Lepasliarkan 16.975 Ekor Benih Lobster Hasil Selundupan

Whats New
Dewan Pengawas Sebut Dugaan Korupsi Dana Investasi BPJS Ketenagakerjaan Merupakan Potential Loss Selama 2020

Dewan Pengawas Sebut Dugaan Korupsi Dana Investasi BPJS Ketenagakerjaan Merupakan Potential Loss Selama 2020

Whats New
Platform Ini Terima Donasi Bitcoin untuk Bantu Korban Bencana Alam

Platform Ini Terima Donasi Bitcoin untuk Bantu Korban Bencana Alam

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads X