Teguran hingga Diberhentikan, Sanksi untuk Kepala Daerah yang Tak Ikuti SE Upah Minimum

Kompas.com - 29/10/2020, 10:22 WIB
Ilustrasi rupiah, gaji. Shutterstock/Pepsco StudioIlustrasi rupiah, gaji.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah pada 26 Oktober 2020 telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor M/ll/HK.04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), yang ditujukan kepada gubernur seluruh provinsi.

Surat ini sebagai instruksi bagi kepala daerah untuk memutuskan upah minimum. Kendati adanya surat edaran, keputusan kata Ida, ada di ranah para gubernur tersebut.

Lantas, bagaimana dengan gubernur yang tidak mengikuti aturan dari surat edaran penetapan upah minimum tersebut?

Baca juga: Bisakah Gubernur Tentukan Upah Minimum Tahun Depan? Ini Kata Menaker

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menjadi salah satu landasan hukum penetapan upah, dalam Pasal 68 diatur sanksi tersebut.

Wakil Ketua Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) Adi Mahfudz pun membenarkan perihal sanksi itu. Namun, keputusan sanksi ini menjadi keputusan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Saya kira demikian, semua ada aturan dan mekanismenya di Kemendagri untuk kepala daerah. SE atau Surat Edaran itu sifatnya memberitahu hal kesesuaian dimaksud," katanya kepada Kompas.com, Kamis (29/10/2020).

Di Pasal 68 UU Nomor 23/2014 tertulis sanksi yang jelas untuk para kepala daerah.

Baca juga: Menaker: Sudah 18 Provinsi Sepakat Upah Minimum 2021 Tidak Naik

"Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang tidak melaksanakan program strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf f dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Menteri untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota," sebut undang-undang tersebut.

Selain sanksi administratif, terdapat juga sanksi pemberhentian apabila kepala daerah tidak mematuhi keputusan dari pemerintah pusat.

Namun, sebelum jabatan kepala daerah berhenti, ada peringatan tertulis yang dilayangkan oleh pemerintah pusat.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini Proyek Tol yang Menggusur Bangunan Milik Tommy Soeharto

Ini Proyek Tol yang Menggusur Bangunan Milik Tommy Soeharto

Whats New
Bagaimana Prediksi IHSG Awal Pekan? Simak Rekomendasi Saham Hari Ini

Bagaimana Prediksi IHSG Awal Pekan? Simak Rekomendasi Saham Hari Ini

Whats New
Lampaui AS, China Jadi Negara yang Datangkan Investasi Asing Langsung Terbesar Selama Pandemi Covid-19

Lampaui AS, China Jadi Negara yang Datangkan Investasi Asing Langsung Terbesar Selama Pandemi Covid-19

Whats New
Produsen Baterai ABC Buka Lowongan Kerja, Simak Posisi dan Syaratnya

Produsen Baterai ABC Buka Lowongan Kerja, Simak Posisi dan Syaratnya

Work Smart
Mulai 5 Februari, Pengecekan Covid-19 dengan GeNose Akan Dilakukan di Stasiun dan Terminal

Mulai 5 Februari, Pengecekan Covid-19 dengan GeNose Akan Dilakukan di Stasiun dan Terminal

Whats New
Mengapa Indonesia Terlalu Bergantung Impor Sapi dari Australia?

Mengapa Indonesia Terlalu Bergantung Impor Sapi dari Australia?

Whats New
[POPULER MONEY] 7 Provinsi dengan Jumlah Penduduk Terbanyak di Indonesia | Tommy Soeharto Gugat Pemerintah

[POPULER MONEY] 7 Provinsi dengan Jumlah Penduduk Terbanyak di Indonesia | Tommy Soeharto Gugat Pemerintah

Whats New
Luhut Ingin GeNose C19 Bisa Digunakan di Berbagai Fasilitas Umum

Luhut Ingin GeNose C19 Bisa Digunakan di Berbagai Fasilitas Umum

Whats New
Tak Terima Bangunannya Digusur Proyek Tol, Tommy Soeharto Gugat Pemerintah RI Rp 56 Miliar

Tak Terima Bangunannya Digusur Proyek Tol, Tommy Soeharto Gugat Pemerintah RI Rp 56 Miliar

Whats New
ORI019 Ditawarkan Mulai Besok, Ini Besaran Kuponnya

ORI019 Ditawarkan Mulai Besok, Ini Besaran Kuponnya

Earn Smart
Kementerian ESDM Sebut Luas Bukaan Lahan Tambang di Kalsel Sangat Kecil

Kementerian ESDM Sebut Luas Bukaan Lahan Tambang di Kalsel Sangat Kecil

Whats New
BNI Buka Lowongan Kerja Relationship Manager NBFI, Minat?

BNI Buka Lowongan Kerja Relationship Manager NBFI, Minat?

Work Smart
Tangani Dampak Bencana Sulbar dan Kalsel, Kementan Sekaligus Perbaiki Sektor Pertanian

Tangani Dampak Bencana Sulbar dan Kalsel, Kementan Sekaligus Perbaiki Sektor Pertanian

Rilis
Pantau Pemulihan Pariwisata, Sandiaga Uno Akan Berkantor di Bali

Pantau Pemulihan Pariwisata, Sandiaga Uno Akan Berkantor di Bali

Whats New
KAI Akan Pasang GeNose C19 di Stasiun Kereta Api

KAI Akan Pasang GeNose C19 di Stasiun Kereta Api

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X