Cara Membuat Surat Keterangan Usaha untuk Syarat Dapat BLT UMKM

Kompas.com - 30/10/2020, 14:50 WIB
Cara Pencairan Dana Banpres atau BLT UMKM KOMPAS.com/Akbar Bhayu TamtomoCara Pencairan Dana Banpres atau BLT UMKM

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UMKM) telah memperpanjang program Bantuan Presiden ( Banpres) Produktif atau Bantuan Langsung Tunai ( BLT) sebesar Rp 2,4 juta ( Bantuan UMKM Rp 2,4 juta). 

Awalnya program ini telah berakhir pada September lalu, tetapi lantaran program BLT ini mendapatkan tambahan pagu untuk 3 juta pelaku UMKM baru, maka program bantuan BLT ini pun diperpanjang hingga Desember 2020.

Dikutip dari laman resmi Kemenkop, Jumat (30/10/2020), syarat dokumen yang harus disiapkan untuk mendapatkan BLT UMKM Rp 2,4 juta antara lain Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), alamat tempat tinggal, bidang usaha, dan nomor telepon.

Syarat lainnya, seperti dikutip laman Kemenkop, bagi pelaku usaha mikro yang alamat usahanya berbeda dengan alamat domisili sebagaimana tercantum di KTP, maka dapat melampirkan Surat Keterangan Usaha ( SKU).

Baca juga: Cara Mengecek Penerima BLT UMKM Rp 2,4 Juta di e-Form BRI

SKU adalah surat yang dibuat oleh aparat berwenang, dalam hal ini kelurahan atau kepala desa. Artinya, pengurusannya cukup ke kelurahan atau kantor desa untuk kemudian disahkan di kantor kecamatan. 

Isi SKU untuk menerangkan bahwa orang yang namanya tertera dalam surat tersebut benar merupakan penduduk di RT dan RW yang berada di bawah kelurahan atau desa tersebut dan benar memiliki sebuah usaha yang disebutkan dalam surat tersebut.

Syarat pengajuan permohonan SKU antara lain surat pengantar KTP, RT atau RW, dan KK. Setelah diterbitkan kantor kelurahan/kantor desa, SKU kemudian bisa dibawa ke kantor kecamatan ditandatangani oleh camat dan disahkan dengan stempel Kecamatan.

Tidak ada pungutan biaya dalam pembuatan SKU baik di keluarahan/kantor desa maupun kantor kecamatan. SKU memiliki masa berlaku satu tahun sejak tanggal diterbitkan.

Baca juga: Cerita Tukang Servis HP yang dapat Bantuan BLT UMKM Rp 2,4 Juta

Pengurusan di PTSP

Sementara itu, cara membuat SKU di beberapa daerah, permohonan SKU bisa diajukan ke kantor pelayanan terpadu satu pintu (PTSP). Salah satu yang menerapkan PTSP untuk penerbitan SKU yakni Provinsi DKI Jakarta.

Mengutip dari laman resmi PTSP DKI Jakarta, pelayanan.jakarta.go.id, berikut syarat pendaftaran SKU.

  • Surat permohonan yang di dalamnya terdapat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen dan data. Surat permohonan itu harus disertai materai.
  • Surat pengantar RT/RW.
  • Surat kuasa apabila pemilik usaha menunjuk orang lain untuk mengurus SKU. Surat tersebut wajib disertai meterai dan KTP pihak yang diberikan kuasa.
  • Identitas pemohon, meliputi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
  • Surat pernyataan dari pihak pemohon yang menyatakan tidak akan berjualan di trotoar, badan jalan, dan tidak mengganggu kegiatan umum yang disertai materai
  • Foto lokasi usaha
  • Surat perjanjian sewa tanah/bangunan, surat pernyataan tidak keberatan, dan KTP pemilik tanah/bangunan untuk tanah/bangunan yang disewa untuk usaha (bagi UMKM yang menyewa tempat usaha).

Baca juga: BLT UMKM Diperpanjang, Kemenkop UKM Minta Pemda Lakukan Ini

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Aturan Baru, Peserta Program Kartu Prakerja Wajib Tonton Video Induksi

Aturan Baru, Peserta Program Kartu Prakerja Wajib Tonton Video Induksi

Whats New
[POPULER MONEY] Ketua Umum PBNU Jadi Komut KAI | Lowongan Kerja BUMN

[POPULER MONEY] Ketua Umum PBNU Jadi Komut KAI | Lowongan Kerja BUMN

Whats New
Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 13 Dibuka Hari Ini, Kuota 600.000 Peserta

Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 13 Dibuka Hari Ini, Kuota 600.000 Peserta

Whats New
Ini Alasan Erick Thohir Tunjuk Said Aqil Jadi Komut KAI

Ini Alasan Erick Thohir Tunjuk Said Aqil Jadi Komut KAI

Whats New
Lengkap, Rincian Biaya Admin Tabungan BNI, BRI, BTN, dan Mandiri

Lengkap, Rincian Biaya Admin Tabungan BNI, BRI, BTN, dan Mandiri

Spend Smart
Angkat Penjualan Tenun Ikat NTT Melalui Portal Online

Angkat Penjualan Tenun Ikat NTT Melalui Portal Online

Smartpreneur
Seberapa Penting Siapkan Masa Pensiun Sedari Dini?

Seberapa Penting Siapkan Masa Pensiun Sedari Dini?

Earn Smart
KKP: Tak Ada Kapal Asing di Laut Halmahera

KKP: Tak Ada Kapal Asing di Laut Halmahera

Whats New
UMKM Mau Jual Produknya di Kimia Farma? Ini yang Harus Diperhatikan

UMKM Mau Jual Produknya di Kimia Farma? Ini yang Harus Diperhatikan

Smartpreneur
Ada Peluang Kerja Sama, Bos Bank Islam Dubai Sowan ke Bank Syariah Indonesia

Ada Peluang Kerja Sama, Bos Bank Islam Dubai Sowan ke Bank Syariah Indonesia

Whats New
Pemerintah Dinilai Perlu Waspadai Serbuan Impor Baja dari China Setelah Pandemi

Pemerintah Dinilai Perlu Waspadai Serbuan Impor Baja dari China Setelah Pandemi

Whats New
Petani Didorong Manfaatkan Sistem Resi Gudang, Untuk Apa?

Petani Didorong Manfaatkan Sistem Resi Gudang, Untuk Apa?

Whats New
Luhut Sebut Mangrove Bisa Tingkatkan Pendapatan Negara, Begini masyarakat

Luhut Sebut Mangrove Bisa Tingkatkan Pendapatan Negara, Begini masyarakat

Rilis
[TREN KESEHATAN KOMPASIANA] Setahun Covid-19 di Indonesia | Vaksinasi dan Herd Immunity | Pengalaman Donor Plasma Konvalesen

[TREN KESEHATAN KOMPASIANA] Setahun Covid-19 di Indonesia | Vaksinasi dan Herd Immunity | Pengalaman Donor Plasma Konvalesen

Rilis
Pegawai DJP Tersangkut Kasus Suap, Angota Komisi XI DPR Sentil Sri Mulyani

Pegawai DJP Tersangkut Kasus Suap, Angota Komisi XI DPR Sentil Sri Mulyani

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X