KPPU: UU Cipta Kerja Kurangi Beban Pelaku Usaha Saat Ajukan Keberatan ke Pengadilan Niaga

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyatakan, perubahan beberapa pasal praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 atau UU Cipta Kerja memang diharapkan dapat memberikan kemudahan berusaha bagi pelaku usaha dalam melakukan investasi sekaligus meningkatkan kualitas penegakan hukum persaingan di Indonesia.

Karena selama ini, pemerintah menilai pada UU No 5 Tahun 1999 tentang praktik monopoli, terdapat pasal-pasal yang dianggap membebani pelaku usaha. Salah satunya perubahan upaya keberatan pelaku usaha dari Pengadilan Negeri ke Pengadilan Niaga.

KPPU berharap adanya perubahan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembuktian di pengadilan. Karena hakim di Pengadilan Niaga umumnya telah terbiasa berurusan dengan aspek bisnis atau komersil.

"Hal ini tentunya memberikan keuntungan bagi pelaku usaha dalam memberikan argumen yang lebih kuat dalam pengadilan. Pemindahan ini memang dapat menimbulkan biaya tambahan bagi pelaku usaha yang ingin melakukan upaya keberatan, karena keterbatasan jumlah Pengadilan Niaga di Indonesia," kata juru bicara KPPU Guntur Syahputra Saragih dalam konfrensi pers virtual, Rabu (4/11/2020).

Baca juga: Ini Definisi Minyak dan Gas Bumi Menurut UU Cipta Kerja

Namun hal tersebut menurut dia, dapat diatasi dengan penambahan jumlah Pengadilan Niaga maupun pemberlakukan persidangan secara daring.  Meskipun terkait persidangan daring sendiri tentu perlu penyempurnaan pada beberapa aspek agar tidak mengurangi prinsip due process of law, karena persidangan online masih ada beberapa keterbatasan.

Hal kedua, penghapusan jangka waktu pembacaan putusan keberatan dan kasasi. Dikhawatirkan berpotensi menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha atas penyelesaian upaya keberatan yang dilakukannya. Namun, pihaknya yakin hal tersebut akan diatur oleh Mahkamah Agung.

Guntur menambahkan, saat ini upaya keberatan masih menggunakan Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan KPPU.

Hal ketiga, penghapusan batasan denda maksimal. KPPU tentu masih menunggu bagaimana ketentuan peraturan pemerintah nantinya, sebagai tindak lanjut perubahan dalam UU 11/2020.

Karena terkait dengan kriteria, jenis dan besaran denda akan diatur dalam peraturan tersebut. Diharapkan dalam peraturan pemerintah nantinya akan mengatur secara tepat atas sanksi maupun denda yang akan dikenakan pada pelanggar hukum persaingan.

Tentu dengan mempertimbangkan dampak persaingan dan kerugian yang dialami oleh masyarakat maupun dunia usaha. Untuk itu best practice di berbagai negara dapat dijadikan acuan, seperti persentase dari laba perusahaan tahun berjalan atau persentase keuntungan perusahaan dari tindakan anti persaingan atau pendekatan lainnya.

Diharapkan peraturan pemerintah nantinya mampu menciptakan transparansi dalam penjatuhan sanksi, dengan tetap mendukung independensi otoritas dalam menjatuhkan sanksi administratif.

"Sejauh ini, KPPU sendiri telah memiliki pedoman pengenaan denda melalui Peraturan KPPU No.4/2009 tentang Pedoman Tindakan Administratif Sesuai Ketentuan Pasal 47 UU No.5/1999, dimana salah satu aspek yang dipertimbangkan KPPU dalam pengenaan denda adalah persentase dari perputaran perusahaan," ujarnya.

Hal terakhir, terkait penghapusan ancaman pidana atas bentuk pelanggaran praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

"KPPU memahami penghapusan tersebut ditujukan  untuk memperjelas aspek-aspek pidana dalam penegakan hukum yang dapat diimplementasikan. Pidana tetap dapat dikenakan atas pelaku usaha yang menolak diperiksa,  menolak memberikan informasi yang diperlukan dalam penyelidikan dan atau pemeriksaan, atau menghambat proses penyelidikan dan atau pemeriksaan, serta bagi pelaku yang menolak melaksanakan Putusan KPPU," jelas Guntur.

Penegasan ini akan membantu KPPU dalam menyerahkan kepada Penyidik atas pelanggaran ketentuan tersebut. Khususnya dengan adanya kerja sama formal antara KPPU dan Polri yang turut mengatur prosedur penyerahan aspek pidana dalam hukum persaingan.

Memperhatikan perkembangan perubahan di dalam UU Cipta Kerja tersebut, hari ini KPPU telah bertemu dengan Mahkamah Agung. Dalam waktu dekat juga akan bertemu dengan pemerintah untuk memberikan masukan atas penyusunan berbagai peraturan perundang-undangan sebagai konsekwensi dari pelaksanaan UU Nomor 11/2020.

"KPPU berharap berbagai peraturan tersebut disusun dengan mengedepankan keseimbangan antara peningkatan kemudahan berusaha pelaku usaha dalam melakukan investasi dengan penegakan hukum persaingan yang berkualitas dalam upaya penciptaan persaingan usaha yang sehat di Indonesia," ujarnya.

Baca juga: Isu Merger Grab dan Gojek Mencuat Lagi, Ini Komentar KPPU