Pengusaha: RUU Larangan Minuman Beralkohol Tidak Mendesak!

Kompas.com - 14/11/2020, 20:50 WIB
HONG KONG - OCTOBER 25:  People enjoy during the CCB (Asia) Hong Kong Wine & Dine Festival at on October 25, 2018 in Hong Kong, Hong Kong. The event celebrated its 10th anniversary this year.  (Photo by Chung Sung-Jun/Getty Images for Hong Kong Tourism Board) Chung Sung-JunHONG KONG - OCTOBER 25: People enjoy during the CCB (Asia) Hong Kong Wine & Dine Festival at on October 25, 2018 in Hong Kong, Hong Kong. The event celebrated its 10th anniversary this year. (Photo by Chung Sung-Jun/Getty Images for Hong Kong Tourism Board)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kalangan pengusaha menilai pembahasan RUU Larangan Minuman Beralkohol (Minol) tidak mendesak dilakukan di tengah kondisi pandemi Covid-19 yang menekan dan membebani dunia usaha, terlebih karena sudah ada aturan yang berjalan efektif.

Ketua Umum Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (Hippi) DKI Jakarta Sarman Simanjorang mengatakan selama ini sudah ada Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan implementasi di lapangan dinilai sudah berjalan efektif.

"Bahkan tahun tahun 2014 Menteri Perdagangan mengeluarkan Permendag No.20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol di mana penjualan minol sudah lebih tertata hanya ditempat tertentu. Dengan demikian sebenarnya urgensi RUU ini tidak mendesak, namun semuanya kembali kepada DPR," kata dia dilansir dari Antara, Sabtu (14/11/2020).

Sarman menuturkan industri minuman beralkohol juga ikut terdampak pandemi Covid-19 seperti produsen bir sebagai dampak dari pembatasan operasional berbagai hotel, restoran, kafe bahkan di hiburan malam.

Baca juga: RUU Minol Dibahas Lagi, Ini Tanggapan Industri

"Di Jakarta sudah delapan bulan tutup yang membuat penjualan anjlok sampai 60 persen, namun sejauh ini industri minol masih mampu bertahan dan tidak melakukan PHK (pemutusan hubungan kerja)," kata dia.

Ia juga berharap pembahasan RUU yang pernah dibahas lima tahun lalu tapi tidak berlanjut itu sebaiknya dilakukan pada momentum yang tepat, yakni pasca pandemi di mana ekonomi telah berada dalam kondisi normal.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Di tengah tekanan resesi ekonomi saat ini kurang tepat membahas yang berkaitan dengan kelangsungan dunia usaha khususnya industri minol, mari kita fokus bersama melawan pendemi Covid-19 dan percepatan pemulihan ekonomi nasional," kata dia.

Komisaris Utama PT Delta Djakarta itu menuturkan industri minuman beralkohol siap memberi masukan dan pokok pikiran termasuk dari sisi judul.

Baca juga: Rencana Pemprov DKI Lepas Saham Bir Menyeruak Lagi, Ini Kata PT Delta Djakarta

Alih-alih disebut RUU Larangan Minuman Beralkohol, industri mengusulkan agar beleid itu diubah menjadi RUU Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.

Menurut Sarman, keterlibatan industri minol dalam perekonomian nasional hampir mencapai satu abad dan melibatkan investor asing.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Asas Pemungutan Pajak yang Berlaku di Indonesia

Asas Pemungutan Pajak yang Berlaku di Indonesia

Whats New
Terima Gaji Besar, Apa Sebenarnya Tugas Komisaris BUMN?

Terima Gaji Besar, Apa Sebenarnya Tugas Komisaris BUMN?

Whats New
Pengertian Gadai dan Dasar Hukum Gadai di Indonesia

Pengertian Gadai dan Dasar Hukum Gadai di Indonesia

Whats New
Soal PPN Sembako hingga Karbon, Kemenkeu: Kami Desain RUU untuk Tangkal Penghindaran Pajak Masif

Soal PPN Sembako hingga Karbon, Kemenkeu: Kami Desain RUU untuk Tangkal Penghindaran Pajak Masif

Whats New
Batam Aero Technic Jadi KEK, Lion Air Sebut Investasi Rp 7,29 Triliun

Batam Aero Technic Jadi KEK, Lion Air Sebut Investasi Rp 7,29 Triliun

Whats New
Kepala SKK Migas Minta Proyek Gas JBT Cepat Diselesaikan

Kepala SKK Migas Minta Proyek Gas JBT Cepat Diselesaikan

Rilis
[POPULER DI KOMPASIANA] Difensore Italia di Euro 2020 | Alasan Mobil Seken Mahal | Adab Makan di Restoran

[POPULER DI KOMPASIANA] Difensore Italia di Euro 2020 | Alasan Mobil Seken Mahal | Adab Makan di Restoran

Rilis
Unggahan Viral Pelanggan Tertipu Merchant dengan Banyak Restoran Bodong, Grab Lakukan Investigasi

Unggahan Viral Pelanggan Tertipu Merchant dengan Banyak Restoran Bodong, Grab Lakukan Investigasi

Whats New
Jateng Bakal Punya Bendungan Tertinggi di Indonesia, Ini Penampakannya

Jateng Bakal Punya Bendungan Tertinggi di Indonesia, Ini Penampakannya

Whats New
Daftar 9 Pentolan NU yang Jadi Komisaris BUMN

Daftar 9 Pentolan NU yang Jadi Komisaris BUMN

Whats New
Apa Alasan Erick Thohir Tunjuk Doni Monardo Jadi Komut Inalum?

Apa Alasan Erick Thohir Tunjuk Doni Monardo Jadi Komut Inalum?

Whats New
Pasok 60 Persen BBM di Jawa, Ini Profil Kilang Pertamina di Cilacap

Pasok 60 Persen BBM di Jawa, Ini Profil Kilang Pertamina di Cilacap

Whats New
Buruh Minta PLN Tidak Lepas Tangan Terkait THR Pekerja Outsourcing

Buruh Minta PLN Tidak Lepas Tangan Terkait THR Pekerja Outsourcing

Whats New
Bangka Belitung Catatkan Pertumbuhan Listrik Tertinggi di Indonesia, Ini Sebabnya

Bangka Belitung Catatkan Pertumbuhan Listrik Tertinggi di Indonesia, Ini Sebabnya

Whats New
Sepekan Modal Asing Masuk Rp 10,54 Triliun, BI: RI Deflasi 0,09 Persen

Sepekan Modal Asing Masuk Rp 10,54 Triliun, BI: RI Deflasi 0,09 Persen

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X