Kekuatan Nasional di Udara

TERMINOLOGI National Air Power atau Kekuatan Nasional di Udara telah mulai dikenal sejak tahun 1925, yaitu ketika Brigadier General William Mitchell mendefinisikan Air Power sebagai the ability to do something in the air.

Dari definisi yang sangat umum dan sederhana itu, maka muncullah sebuah definisi baru yang diperkenalkan dan dikembangkan oleh Angkatan Udara Amerika Serikat jadi berbunyi “The ability of a nation to assert its will by projecting military power in, through and from the air domain”.

Sebuah definisi yang bernuansa lebih kepada secara eksplisit mengemukakan tentang penekanan dari penggunaan teknologi canggih dalam kekuatan militer yang mengandalkan wilayah udara sebagai medan pertempuran dalam upaya memenangkan perang.

Selanjutnya, berkembang lagi pada tahun 1948 saat Major General Fairchild, Commanding General US Air University yang menyempurnakan pengertian dari National Air Power sebagai berikut:

“National air power is the total ability of a nation to achieve its objectives through the air domain and encompasses all elements of civil and military aviation.”

Sangat gamblang disebutkan pula bahwa sejak perang dunia kedua berakhir, maka Air Power secara fundamental tidak hanya merubah secara drastis dalam hal penggunaan senjata bagi keperluan militer, akan tetapi juga besar sekali pengaruhnya dalam mengubah tatanan politik, ekonomi dan struktur sosial dunia.

Baca juga: Menanti Penerbangan Domestik Normal Kembali

Di sisi lain diperoleh penjelasan lebih lanjut bahwa setidaknya terdapat 5 faktor yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan dari National Air Power. Ke 5 faktor tersebut adalah : faktor Geografi, Demografi, sumber daya alam, pembangunan industri dan kondisi politik.

Kekuatan Nasional di Udara telah menjadi elemen paling dinamis pada kekuatan nasional. Bila sebuah bangsa ingin menjaga kedaulatan negaranya, maka Kekuatan Udara Nasional tetap dan akan senantiasa menjadi elemen paling kritis untuk tetap dikelola.

Negara yang tidak berdaulat di udara akan menjadi negara yang terbuka bagi para aggressor. Sebuah bangsa harus tetap memelihara kemampuannya untuk dapat terbang bebas di wilayah udara kedaulatannya, tidak ada dan tidak tersedia pilihan lain. Sekarang bagaimana dengan negeri kita tercinta dalam menghadapi dinamika perkembangan dari peran Air Power.

Negara Kesatuan Republik Indonesia telah memulai kesadaran dalam memaknai kemajuan zaman perihal perkembangan mengenai Kekuatan Nasional di Udara atau National Air Power.

Berikut ini uraian tentang Kekuatan Nasional di Udara yang dikutip dari sebuah dokumen AURI bulan April tahun 1956. Terpaut hanya 8 tahun sejak Major General Fairchild meredefinisikan National Air Power, sebuah pandangan visioner, pandangan yang cukup maju pada zamannya dari para pendahulu kita dalam memandang kekuatan udara nasional dalam aspek pertahanan keamanan negara, sebagai elemen penting dari National Security.

Kekuatan Nasional di Udara (National Air Power)
Apakah Kekuatan Nasional di Udara ?
Ialah Jumlah kekuatan sesuatu bangsa di lapangan penerbangan dalam arti seluas-luasnya.
Untuk mendapatkan Kekuatan Nasional di Udara harus dimiliki berbagai factor penting antara lain :
Angkatan Udara yang Kuat
Penerbangan Sipil Nasional
Perindustrian Penerbangan
Aeroclub dan Pandu Udara
Pertambangan Minyak (atom dan lain lain)

Dalam rangka umum kekuatan nasional di udara, Angkatan Udara harus merupakan suatu susunan organisasi yang luas dan besar dengan berbagai macam sifat dan kemampuannya yang luar biasa. Suatu Angkatan Udara yang kuat merupakan kesatuan kekuatan nasional di udara yang paling berpengaruh.

Bagian kedua dari kekuatan nasional di udara adalah Penerbangan Sipil yang teratur yang mempunyai dinas dinas penerbangan ke seluruh pelosok tanah air.

Bagian ketiga adalah Perindustrian Penerbangan yang besar yang diperlukan untuk membantu dan menyusun Angkatan Udara.

Karena pesawat pesawat terbang merupakan “peminum” yang serakah terhadap sumber sumber alam (minyak) yang telah diselenggarakan manusia, maka perlu sekali adanya pertambangan pertambangan minyak (atom dan lain lain). Hal ini sangat penting karena tanpa minyak (atom dan lain lain ) pesawat pesawat terbang yang ada tidak akan bergerak dan kekuatan nasional di udara tidak akan dapat terselenggarakan.

Di samping untuk mendapatkan kekuatan nasional di udara, perlu pula benih benih penerbangan di pupuk dikalangan masyarakat terutama para pemudanya mulai dari sekarang dengan mendirikan perkumpulan perkumpulan seperti pandu udara, aeromodellers dan aeroclub nasional.

Bila faktor faktor yang tersebut di atas ini dapat dipenuhi maka akan tercapailah kekuatan nasional di udara, yang sangat penting artinya bagi suatu negara yang merdeka seperti Indonesia.

Karena itu pula Angkatan Udara, Penerbangan Sipil Nasional, Perindustrian Penerbangan, Aeroclub dan Pandu Udara dan Pertambangan Minyak (atom dan lain lain), hendaknya mendapat perhatian istimewa agar kesemuanya ini dapat lebih maju dan kuat agar tujuan semula untuk mendapatkan kekuatan nasional di udara dapat tercapai.

Di zaman yang serba modern ini, di mana negara negara saling berlomba – lomba dalam mencapai kemajuan dan kesempurnaan bagi negaranya, kekuatan nasional di udara tidak pernah ditinggalkan. Dan Indonesia sebagai Negara yang merdeka tentu tidak akan melupakan faktor penting itu pula.

Baca juga: Kenapa RI Begitu Bergantung Impor BBM dari Negara Semungil Singapura?

Demikianlah sebuah rujukan dari betapa persoalan National Air Power yang sangat memegang peran strategis bagi sebuah bangsa, telah sejak tahun 1950-an sudah dihayati dengan penuh kesadaran oleh kita sebagai bangsa.

Apabila kita memandang tentang Pemberdayaan Wilayah Udara Nasional, maka secara otomatis kita akan berada ditengah-tengah permasalahan yang erat dengan urusan Wilayah Udara Kedaulatan.

Nah, dalam konteks wilayah udara kedaulatan ini Indonesia masih berhadapan dengan masalah dari keberadaan wilayah udara kedaulatan Indonesia di selat Malaka dan kawasan kepulauan Riau yang otoritas penerbangannya tidak berada dalam kekuasaan otoritas penerbangan Indonesia.

Sebagai catatan saja, selama ini wilayah udara kedaulatan Indonesia di kawasan selat Malaka dan sekitar kepulauan Riau berada dibawah otoritas penerbangan Singapura. Alasan yang selalu dikemukakan adalah karena air traffic di sana sangat "crowded" dan bahwa otoritas penerbangan Indonesia belum mampu mengendalikan International Air Traffic dengan standar International Aviation Safety.

Di tengah pandemi covid-19 yang telah menurunkan secara drastis jumlah air traffic yang melintas, maka jumlah penerbangan dikawasan tersebut telah menjadi amat sangat “sepi”.

Kiranya sekarang ini adalah saat yang paling tepat bagi Indonesia meningkatkan persahabatan dengan Singapura dalam kerangka hubungan internasional yang bermartabat.

Kita sudah harus segera menghentikan “permintaan bantuan” kepada pihak Singapura dalam kegiatan pengaturan lalulintas udara di selat Malaka dan kepulauan Riau.

Sebagai negara besar sudah sepantasnya Indonesia menganut kebijakan luar negeri yang tidak selalu “memohon bantuan” dan juga tidak selalu “merepotkan” sampai puluhan tahun negara lain yang jauh lebih kecil untuk mengerjakan sesuatu yang kita sendiri sudah sangat mampu mengerjakannya.

Indonesia harus senantiasa menghormati negara-negara tetangga kita di kawasan. Lebih-lebih bagi satu kegiatan yang secara hukum berada dibawah kekuasaan teritorial NKRI sendiri.

Sebuah kawasan yang merupakan bagian integral dari kekuatan nasional di udara atau National Air Power.