OJK Soroti Masalah Integritas di Bank Pembangunan Daerah

Kompas.com - 08/12/2020, 18:08 WIB
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) Wimboh Santoso memberikan keterangan kepada wartawan hasil rapat perdana DK OJK periode 2017-2022 di Jakarta, Kamis (20/7/2017).  Rapat tersebut memutuskan Wimboh sebagai ketua DK OJK, Nurhaida sebagai Wakil Ketua, Hoesen sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Heru Kristiyana sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan, Riswinandi sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan NonBank, Ahmad Hidayat sebagai Ketua Dewan Audit, Tirta Segara sebagai Anggota Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Mirza Adityaswara sebagai Anggota Dewan Komisioner ex-officio Bank Indonesia dan Mardiasmo sebagai Anggota Dewan Komisioner ex-officio Kementerian Keuangan. ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWANKetua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) Wimboh Santoso memberikan keterangan kepada wartawan hasil rapat perdana DK OJK periode 2017-2022 di Jakarta, Kamis (20/7/2017). Rapat tersebut memutuskan Wimboh sebagai ketua DK OJK, Nurhaida sebagai Wakil Ketua, Hoesen sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Heru Kristiyana sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan, Riswinandi sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan NonBank, Ahmad Hidayat sebagai Ketua Dewan Audit, Tirta Segara sebagai Anggota Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Mirza Adityaswara sebagai Anggota Dewan Komisioner ex-officio Bank Indonesia dan Mardiasmo sebagai Anggota Dewan Komisioner ex-officio Kementerian Keuangan.
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso menyoroti ada masalah integritas dan profesionalitas di Bank Pembangunan Daerah (BPD).

Wimboh menuturkan, masalah integritas bisa mengancam keberlangsungan BPD, meski BPD punya keunggulan dari segi geografis di daerah masing-masing.

"Berbagai privilage tadi tidak ada maknanya kalau integritas ini dilupakan. Akhirnya apapun privilage yang ada akan hilang, kepercayaan akan hilang, karena bisnis bank adalah bisnis kepercayaan," kata Wimboh dalam acara Penandatanganan Pernyataan Bersama Kemendagri, OJK, PPATK, dan KPK, Selasa (8/12/2020).

Baca juga: KPPU Layangkan Pasal Monopoli dan Persekongkolan ke 3 Eksportir Benur

Masalah selanjutnya terdapat pada profesionalitas BPD. Masalah ini perlu diselesaikan agar pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) bisa teruji dan mampu bersaing dengan lembaga sektor jasa keuangan lainnya.

Menurut Wimboh, profesionalitas penting untuk menelurkan ide-ide yang dibutuhkan masyarakat, khususnya dalam bentuk layanan maupun pengembangan produk.

"Untuk bisa survive even di daerah dengan privilege tadi, tanpa profesionalitas, tidak ada gunanya. Meski kita berlokasi di daerah, ini tidak bisa bersaing dengan baik kalau profesionalisme kita tidak bisa teruji dan compete (bersaing)," ucap Wimboh.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

BPD dinilai harus bisa meningkatkan kemampuan permodalan dan membuat produk-produk baru. Agar tak ditinggalkan nasabahnya, produk tersebut harus dilengkapi dengan teknologi. Produk apapun yang dibutuhkan nasabah diharapkan bisa diakses melalui ponsel.

Sementara permodalan dibutuhkan lantaran menurut Peraturan baru OJK mewajibkan bank memenuhi ketentuan modal minimum Rp 3 triliun di tahun 2022.

"Ini jadi perhatian kita bersama. Kami sudah bicarakan, mari kita cari jalan keluar yang penting BPD harus survive dan nomor satu di daerahnya," pungkasnya.

Baca juga: Pengembangan EBT Jadi Jurus Pertamina Capai Target Valuasi Pasar 100 Miliar Dollar AS

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.