OJK Soroti Masalah Integritas di Bank Pembangunan Daerah

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso menyoroti ada masalah integritas dan profesionalitas di Bank Pembangunan Daerah (BPD).

Wimboh menuturkan, masalah integritas bisa mengancam keberlangsungan BPD, meski BPD punya keunggulan dari segi geografis di daerah masing-masing.

"Berbagai privilage tadi tidak ada maknanya kalau integritas ini dilupakan. Akhirnya apapun privilage yang ada akan hilang, kepercayaan akan hilang, karena bisnis bank adalah bisnis kepercayaan," kata Wimboh dalam acara Penandatanganan Pernyataan Bersama Kemendagri, OJK, PPATK, dan KPK, Selasa (8/12/2020).

Baca juga: KPPU Layangkan Pasal Monopoli dan Persekongkolan ke 3 Eksportir Benur

Masalah selanjutnya terdapat pada profesionalitas BPD. Masalah ini perlu diselesaikan agar pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) bisa teruji dan mampu bersaing dengan lembaga sektor jasa keuangan lainnya.

Menurut Wimboh, profesionalitas penting untuk menelurkan ide-ide yang dibutuhkan masyarakat, khususnya dalam bentuk layanan maupun pengembangan produk.

"Untuk bisa survive even di daerah dengan privilege tadi, tanpa profesionalitas, tidak ada gunanya. Meski kita berlokasi di daerah, ini tidak bisa bersaing dengan baik kalau profesionalisme kita tidak bisa teruji dan compete (bersaing)," ucap Wimboh.

BPD dinilai harus bisa meningkatkan kemampuan permodalan dan membuat produk-produk baru. Agar tak ditinggalkan nasabahnya, produk tersebut harus dilengkapi dengan teknologi. Produk apapun yang dibutuhkan nasabah diharapkan bisa diakses melalui ponsel.

Sementara permodalan dibutuhkan lantaran menurut Peraturan baru OJK mewajibkan bank memenuhi ketentuan modal minimum Rp 3 triliun di tahun 2022.

"Ini jadi perhatian kita bersama. Kami sudah bicarakan, mari kita cari jalan keluar yang penting BPD harus survive dan nomor satu di daerahnya," pungkasnya.

Baca juga: Pengembangan EBT Jadi Jurus Pertamina Capai Target Valuasi Pasar 100 Miliar Dollar AS