Nasabah Jiwasraya Ajukan Gugatan karena Tolak Skema Restrukturisasi

Kompas.com - 09/12/2020, 06:30 WIB
Warga melintas di depan kantor Asuransi Jiwasraya di Jalan Juanda, Jakarta, Rabu (11/12/2019). Pemerintah sudah memiliki skenario untuk menangani masalah kekurangan modal PT Asuransi Jiwasraya (Persero) ANTARAFOTO/GALIH PRADIPTAWarga melintas di depan kantor Asuransi Jiwasraya di Jalan Juanda, Jakarta, Rabu (11/12/2019). Pemerintah sudah memiliki skenario untuk menangani masalah kekurangan modal PT Asuransi Jiwasraya (Persero)

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyelesaian kasus Jiwasraya masih harus menempuh jalan panjang. Seorang nasabah, Oerianto Guyandi mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena menolak skema restrukturisasi polis yang ditawarkan Jiwasraya.

Kuasa Hukum Oerianto, Ebeneser Ginting menyebut, gugatan tersebut diajukan kepada Jiwasraya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Keuangan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Bank KEB Hana Indonesia karena mereka dinilai melakukan perbuatan melawan hukum.

"Penekanan gugatan ini dalam bentuk berbuatan melawan hukum. Kami memandang penjualan produk saving plan Jiwasraya sebagai perbuatan melawan hukum karena sejak awal produk ini bermasalah tapi tetap dipasarkan," kata Ebeneser, Selasa (8/12/2020).

Ada beberapa poin gugatan yang ia ajukan. Pertama, memohon kepada hakim menerima dan mengabulkan gugatannya secara keseluruhnya. Kemudian menyatakan Jiwasraya telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Baca juga: Defisit Jiwasraya: Utang Rp 53,9 Triliun, Asetnya Cuma Rp 15 Triliun

Selanjutnya, menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi material ditambah dengan bunga keterlambatan per tahun dihitung sejak polis dibayarkan hingga dibayar lunas dengan memerintahkan tergugat untuk menganggarkannya dalam APBN sejak putusan ini telah berkekuatan hukum tetap.

Lalu menghukum tergugat mengganti kerugian immateril dengan menganggarkannya APBN sejak putusan dinyatakan berkekuatan hukum tetap. Selanjutnya, menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta kekayaan tergugat berupa keseluruhan saham pemerintah yang berasal dari penyertaan modal.

"Dalam hal ini negara lalai bayar klaim Jiwasraya. Jadi kami meminta saham kepemilikan negara yang ada di Jiwasraya karena UU memperbolehkan. Jika itu disita pengadilan, maka uang itu dapat digunakan untuk membayar polis ke nasabah Jiwasraya," ungkapnya.

Menurutnya, gugatan itu perlu dilakukan karena pemerintah sebagai pemegang saham Jiwasraya tidak serius menyelesaikan masalah ini. Ia menilai pemerintah seharusnya bisa membayarkan klaim nasabah secara penuh.

Baca juga: Restrukturisasi, Jiwasraya Siapkan Tiga Produk Asuransi Baru

Gugatannya sendiri sudah didaftarkan ke pengadilan pada 4 Agustus 2020 lalu. Hingga saat ini, gugatan sudah masuk tahap duplik yaitu jawaban atau tanggapan dari pihak Jiwasraya. Namun sudah beberapa kali mediasi belum menemukan titik temu.

"Kami sudah bertemu Jiwasraya sekitar 3-4 kali tapi belum menemukan titik temu terkait skema pembayaran yang diinginkan klien kami," terangnya.

Baik OJK, Kemenkeu dan Kementerian BUMN dinilai paling bertanggung jawab terhadap permasalahan Jiwasraya. Mengingat, OJK punya tanggung jawab pengaturan dan pengawasan terhadap sektor asuransi yang diatur dalam UU OJK 21/2011 Pasal 6.

"OJK punya tugas untuk melindungi konsumen. Tapi kenapa OJK sudah tahu masalah Jiwasraya sejak 2004 tapi diperbolehkan keluarkan produk saving plan pada 2013," sesalnya.

Sementara itu, Kemenkeu juga punya fungsi pembinaan dan pengawasan kepada perusahaan negara seperti Jiwasraya. Hal ini juga sudah diatur dalam Pasal 24 ayat (3) UU Keuangan Negara 17/2003.

Sedangkan tugas Kementerian BUMN adalah melakukan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang penyusunan startegi bisnis di sektor asuransi sebagaimana diatur dalam pasal 22 Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2015 Tentang Kementerian BUMN.

"Kementerian BUMN ini sebagai pengendalian untuk menentukan direksi. Kemudian memantau dan mengawasi perusahaan BUMN. Tapi dia tidak melakukan tugas pengawasan dengan adanya kasus ini," pungkasnya. (Ferrika Sari | Yudho Winarto)

Baca juga: Erick Thohir: Saya Enggak Mau Perumnas Jadi Jiwasraya Baru

Artikel ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul: Tolak skema restrukturisasi polis, nasabah Jiwasraya layangkan gugatan



Sumber
Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[POPULER MONEY] THR PNS, Janji Sri Mulyani dan Tudingan Tak Bersyukur | Harga Dogecoin Anjlok 30 Persen

[POPULER MONEY] THR PNS, Janji Sri Mulyani dan Tudingan Tak Bersyukur | Harga Dogecoin Anjlok 30 Persen

Whats New
Larangan Mudik, Menhub: Transportasi Penumpang Turun Signifikan, Angkutan Barang Stabil

Larangan Mudik, Menhub: Transportasi Penumpang Turun Signifikan, Angkutan Barang Stabil

Whats New
Bayar Zakat Fitrah Secara Online, Ini 3 Platform yang Bisa Digunakan

Bayar Zakat Fitrah Secara Online, Ini 3 Platform yang Bisa Digunakan

Whats New
Mudik Dilarang, Sehari 14.751 Orang Bepergian Naik Pesawat Hingga Bus

Mudik Dilarang, Sehari 14.751 Orang Bepergian Naik Pesawat Hingga Bus

Whats New
Sekjen Kemnaker: Segera Laporkan Pelanggaran THR ke Posko Terdekat

Sekjen Kemnaker: Segera Laporkan Pelanggaran THR ke Posko Terdekat

Whats New
Mudik Dilarang, Trafik Truk dari Jawa ke Sumatera Naik 24 Persen

Mudik Dilarang, Trafik Truk dari Jawa ke Sumatera Naik 24 Persen

Whats New
[TREN EDUKASI KOMPASIANA] Tip Sederhana Taklukan Beasiswa S2 LPDP | Kuliah di Luar Negeri, Manfaatnya Apa Sih?

[TREN EDUKASI KOMPASIANA] Tip Sederhana Taklukan Beasiswa S2 LPDP | Kuliah di Luar Negeri, Manfaatnya Apa Sih?

Rilis
Bukan Bipang, Erick Thohir Promosikan Nasi Goreng Babat Pak Sumarsono

Bukan Bipang, Erick Thohir Promosikan Nasi Goreng Babat Pak Sumarsono

Whats New
Nunggak Cicilan, Bolehkah Kendaraan Ditarik Paksa Debt Collector?

Nunggak Cicilan, Bolehkah Kendaraan Ditarik Paksa Debt Collector?

Whats New
Mau Beli Dogecoin? Pertimbangkan 3 Hal Ini

Mau Beli Dogecoin? Pertimbangkan 3 Hal Ini

Earn Smart
KKP Lepasliarkan 21.000 Benih Lobster Sitaan Selundupan ke Vietnam

KKP Lepasliarkan 21.000 Benih Lobster Sitaan Selundupan ke Vietnam

Whats New
Kemenhub Kurangi Operasional Dermaga dan Kapal di Merak-Bakaheuni

Kemenhub Kurangi Operasional Dermaga dan Kapal di Merak-Bakaheuni

Whats New
Bahlil Sebut Ada Peluang Pengembangan Ekonomi Baru di Lebak Banten

Bahlil Sebut Ada Peluang Pengembangan Ekonomi Baru di Lebak Banten

Whats New
Larangan Mudik Lebaran, Ini Jadwal Operasional 16 Bandara AP II

Larangan Mudik Lebaran, Ini Jadwal Operasional 16 Bandara AP II

Rilis
Patroli Kemenhub Amankan Pemudik Nekat Lewat Laut

Patroli Kemenhub Amankan Pemudik Nekat Lewat Laut

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X