Jokowi Minta Vaksin Covid-19 Gratis, Berapa Anggaran yang Disiapkan Sri Mulyani?

Kompas.com - 16/12/2020, 18:39 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengumumkan akan menggratiskan semua vaksin Covid-19.

Keputusan tersebut diambil setelah para pembuat kebijakan menerima banyak masukan dari masyarakat dan mengalkulasi ulang keuangan negara.

Jokowi pun meminta agar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk memprioritaskan dan merealokasi anggaran lain untuk program vaksinasi gratis.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani pun mengatakan, pihaknya masih terus mengkaji kebijakan terkait vaksinasi. Pasalnya, perhitungan yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan untuk distribusi vaksin masih terus bergerak dinamis.

Baca juga: Vaksin Covid-19 Gratis, BPJS Ketenagakerjaan Baru Serahkan 20,3 Juta Data Pekerja ke Pemerintah

"Masih akan terus direview dan update perhitungannya berdasarkan perkembangan terbaru dan dinamis oleh Kementerian Kesehatan," ujar dia kepada Kompas.com, Rabu (16/12/2020).

Di dalam APBN 2021 pemerintah mengalokasikan anggaran untuk pengadaan vaksin sebesar Rp 18 triliun. Sementara untuk program vaksinasi sebesar Rp 3,7 triliun dengan pengadaan sarana dan prasarana penunjang sebesar Rp 1,3 triliun.

Sehingga total anggaran yang telah dirancang untuk proses pengadaan hingga distribusi vaksin ke masyarakat mencapai Rp 23 triliun.

Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah menjelaskanpemerintah memiliki tambahan anggaran untuk baksin sebesar Rp 10 triliun pada 2021. Dana tersebut didapatkan dari dana cadangan yang berada di rekening bendahara umum negara.

Dengan demikian, maka total anggaran untuk vaksinasi bisa mencapai Rp 33 triliun.

Baca juga: Vaksin Covid-19 Bikin Harga Emas Jatuh

"Untuk melaksanakan program vaksinasi covid19 secara gratis saya memperkirakan sebesar Rp 104 triliun. Terhadap kebutuhan anggaran RP 104 triliun tersebut saya minta pemerintah melakukan realokasi dan refocusing terhadap belanja barang K/L dan dana transfer ke daerah," ujar Said.

Adapun beberapa alternatif anggaran yang menurut dia bisa direalokasi meliputi biaya-biaya pertemuan atau seminar serta perjalanan dinas.

"Mengingat kita masih menjalani masa PSBB transisi di beberapa wilayah sebagai upaya pengendalian Covid-19. Kebutuhan strategis vaksinasi covid-19 gratis adalah program strategis dan perwujudan tanggung jawab pemerintah kepada rakyatnya," ujar dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mengenal Apa Itu Impor: Pengertian, Tujuan, Manfaat, dan Jenisnya

Mengenal Apa Itu Impor: Pengertian, Tujuan, Manfaat, dan Jenisnya

Earn Smart
Cara Mengambil Uang di ATM BCA dengan Kartu dan Tanpa Kartu

Cara Mengambil Uang di ATM BCA dengan Kartu dan Tanpa Kartu

Spend Smart
Pemerintah Tetapkan Bunga KUR Super Mikro jadi 3 Persen

Pemerintah Tetapkan Bunga KUR Super Mikro jadi 3 Persen

Whats New
Kemenhub Sebut Penetapan Tarif Ojol Akan Dialihkan ke Gubernur

Kemenhub Sebut Penetapan Tarif Ojol Akan Dialihkan ke Gubernur

Whats New
Bos Sampoerna Sebut Perusahaan Besar Perlu Melakukan Inovasi Disruptif

Bos Sampoerna Sebut Perusahaan Besar Perlu Melakukan Inovasi Disruptif

Rilis
Luhut: Jika Kurs Rupiah Tembus Rp 16.000, Bukan karena Ekonomi RI Enggak Bagus

Luhut: Jika Kurs Rupiah Tembus Rp 16.000, Bukan karena Ekonomi RI Enggak Bagus

Whats New
Kalah Gugatan soal Nikel di WTO, Indonesia Akan Terus Jalankan Hilirisasi

Kalah Gugatan soal Nikel di WTO, Indonesia Akan Terus Jalankan Hilirisasi

Whats New
Tekan Emisi Karbon, BCA Tanam 1.000 Bibit Pohon Durian di Gunung Sasak

Tekan Emisi Karbon, BCA Tanam 1.000 Bibit Pohon Durian di Gunung Sasak

Whats New
Maksimalkan Penggunaan Produk Dalam Negeri, Kemenperin Permudah Aturan Verifikasi TKDN

Maksimalkan Penggunaan Produk Dalam Negeri, Kemenperin Permudah Aturan Verifikasi TKDN

Whats New
Petakan Masalah Pangan di RI, BPS Akan Lakukan Sensus Pertanian pada 2023

Petakan Masalah Pangan di RI, BPS Akan Lakukan Sensus Pertanian pada 2023

Whats New
Bersertifikasi TKDN, UMK Diharapkan Tak Lagi Jual Produk Impor

Bersertifikasi TKDN, UMK Diharapkan Tak Lagi Jual Produk Impor

Whats New
Ombudsman RI: Kementan Dinyatakan Lakukan Maladministrasi Terkait Pendataan Kartu Tani untuk Penerima Pupuk Bersubsidi

Ombudsman RI: Kementan Dinyatakan Lakukan Maladministrasi Terkait Pendataan Kartu Tani untuk Penerima Pupuk Bersubsidi

Whats New
Diminta Mundur, Karyawan Jiwasraya Tuntut Hak Dipenuhi

Diminta Mundur, Karyawan Jiwasraya Tuntut Hak Dipenuhi

Whats New
BPJS Orang Kaya Tidak Dibedakan, Begini Penjelasan Menkes

BPJS Orang Kaya Tidak Dibedakan, Begini Penjelasan Menkes

Whats New
PMI Program IJEPA Akan Dapat Pelatihan Bahasa Jepang

PMI Program IJEPA Akan Dapat Pelatihan Bahasa Jepang

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.