Defisit APBN Hingga Akhir November 2020 Capai Rp 883,7 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Keuangan melaporkan, hingga 30 November 2020, Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) mengalami defisit hingga Rp 883,7 triliun.

Angka tersebut setara dengan 5,6 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, defisit anggaran tersebut setara dengan 85 persen dari target yang ditetapkan dari Perpres 72 tahun 2020 yang sebesar Rp 1.039,2 triliun.

Baca juga: Sri Mulyani Revisi Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi RI Kuartal IV hingga Minus 2,9 Persen

"Defisit besar secara keseluruhan sebesar Rp 883 triliun menunjukkan kenaikan defisit yang sangat besar dibanding tahun lalu, ini menggambarkan bagaimana Covid-19 mempengaruhi kondisi perekonomian dan keuangan negara," jelas Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa secara virtual, Senin (21/12/2020).

Sri Mulyani menjelaskan, kontraksi terjadi lantaran penerimaan negara yang lebih rendah dari belanja negara.

Hal itu dikarenakan pemerintah menggelontorkan anggaran Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) yang mencapai Rp 695,2 triliun.

Pendapatan Negara

Sri Mulyani merinci, untuk pendapatan negara tercatat mencapai Rp 1.423 triliun.

Angka tersebut setara dengan 83,7 persen dari target Perpres 72 yang sebesar Rp 1.699,9 triliun.

Baca juga: [POPULER MONEY] Rincian Gaji PNS Pajak Beserta Tunjangannya | Cerita Sri Mulyani yang Tak Pernah Juara Kelas Saat SD

Sementara bila dibandingkan dengan realisasi periode yang sama tahun lalu yang sebesar Rp 1.670,7 triliun, pendapatan negara mengalami kontraksi 15,1 persen.

"Dan realisasi ini sampai dengan November bila target dalam APBN sebesar Rp 2.233,3 triliun, angka itu di Perpres 72 menjadi Rp 1.699 triliun, ini menunjukkan tantangan yang kita alami," jelas Sri Mulyani.

Bila dirinci lagi berdasarkan komponen penerimaan, untuk penerimaan pajak hingga November 2020 tercatat sebesar Rp 925,34 triliun.

Di dalam Perpres 72 2020 pemerintah menargetkan penerimaan pajak sebesar RP 1.198,8 triliun.

Dengan demikian, target penerimaan pajak hingga November 2020 tercapai 77,2 persen.

Baca juga: Kala Sri Mulyani Cerita Tak Pernah Juara Kelas Saat SD...

Adapun bila dibandingkan dengan realisasi tahun lalu yang sebesar Rp 1.136 triliun, penerimaan pajak mengalami kontraksi 18,5 persen.

Dari sisi kepabeanan dan cukai penerimaannya mencapai Rp 183,5 triliun.

Angka tersebut setara dengan 89,2 persen dari target Perpres 72 yang sebesar Rp 205,7 triliun.

Penerimaan bea dan cukai tersebut pun masih tumbuh 4,1 persen bila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yang sebesar Rp 176,21 triliun.

Sementara untuk PNBP pemerintah berhasil mengumpulkan Rp 304,9 triliun.

Baca juga: Jokowi Minta Vaksin Covid-19 Gratis, Berapa Anggaran yang Disiapkan Sri Mulyani?

Angka tersebut setara dengan 103,7 persen dari target yang ditetapkan dalam Perpres 72 yang sebesar Rp 294,1 triliun.

Sementara bila dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang sebesar Rp 362,7 triliun, realisasi tersebut mengalami kontraksi 15,9 persen.

Untuk hibah realisasinya per November 2020 sebesar Rp 9,3 triliun.

Belanja Negara

Untuk belanja negara secara keseluruhan sudah terealisasi Rp 2.306,7 triliun Angka tersebut setara dengan 84,2 persen dari Perpres 72 2020 yang sebesar Rp 2.739,2 triliun.

Bila dibandingkan dengan realsiasi per November 2019 lalu yakni sebesar Rp 2.046,6 triliun, realisasi tersebut tumbuh 12,7 persen.

Baca juga: Sri Mulyani: Transformasi Ekonomi Digital Tak Akan Terjadi bila Infrastruktur Tidak Memadai

Belanja pemerintah pusat terealisasi Rp 1.558,7 triliun atau 78,9 persen dari total anggaran belanja pemerintah pusat yang sebesar Rp 1.975,2 triliun.

"Ini kenaikan belanja yang kami sampaikan dipakai untuk tangani Covid-19 dan dampaknya ke masyarakat. Dengan demikian belanja itu tumbuh 20 persen dibanding tahun lalu yang November belanjakan Rp 1.293 dibanding tahun ini Rp 1.558 triliun kenaikan belanja hingga 20,5 persen," jelas Sri Mulyani.

Bila lebih dirinci, untuk belanja Kementerian atau Lembaha (K/L) tumbuh 18,6 persen dan non K/L tumbuh 22,8 persen.

Belanja K/L realisasinya mencapai Rp 852 triliun lebih tinggi dari tahun lalu yang sebesar Rp 718 triliun.

Baca juga: Perekonomian Sudah Ada Tanda-tanda Pulih, tetapi Sri Mulyani Masih Waspada, Mengapa?

Sementara untuk non K/L realisasinya sebesar Rp 706,5 riliun atau lebih tinggi dari tahun lalu yang sebesar Rp 575,3 triliun.

Adapun untuk Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) realiassinya asebesar Rp 700,4 triliun atau 97,9 persen dari Perpres 72 yang sebesar Rp 763,9 triliun.

"Sementara tahun lalu realisasinya Rp 752,9 triliun di November jadi ada sedikit kontraksi 0,7 persen," ujar Sri Mulyani.