Kaleidoskop 2020: Jalan Terjal Eskpor Benih Lobster

Praktek monopoli ini semakin jelas usai lembaga anti-rasuah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan kronologi kejadian atas kasus suap yang melibatkan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo.

Baca juga: Saling Sindir Edhy Prabowo dan Susi Pudjiastuti, Soal Ekspor Benih Lobster hingga Penenggelaman Kapal

Dalam konferensi pers yang digelar Rabu (25/11/2020), Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango menerangkan, ekspor benih lobster hanya dapat dilakukan satu forwarder, yakni PT Aero Citra Kargo (PT ACK).

"Diketahui bahwa untuk melakukan ekspor benih lobster hanya dapat melalui forwarder PT ACK dengan biaya angkut Rp 1.800 per ekor," kata Nawawi dalam konferensi pers.

Berdasarkan keterangan KPK, Andreau jadi tersangka kasus suap ekspor benih lobster. Kasus bermula ketika awal bulan Oktober 2020, PT Dua Putra Perkasa (PT DPP) datang ke KKP bertemu dengan Stafsus Edhy Prabowo yang lain, yakni Safri.

Safri dan Andreau merupakan staf khusus yang juga menjabat sebagai Tim Uji Tuntas (due diligence), yang memeriksa kelengkapan administrasi dokumen yang diajukan oleh calon eksportir benur. Andreau sebagai Ketua Pelaksana Tim Uji Tuntas, sementara Safri adalah wakilnya.

Dalam pertemuan tersebut dijelaskan, pengiriman benih lobster memang hanya dapat melalui forwarder PT ACK dengan biaya angkut Rp 1.800 per ekor, yang merupakan kesepakatan antara Amiril Mukminin dengan Andreau dan SWD, selaku pengurus PT ACK.

Lalu, PT DPP melakukan sejumlah transfer senilai Rp 731,57 juta ke rekening PT ACK selaku forwarder. Transfer juga dilakukan oleh ABT, selaku pemegang PT ACK ke rekening atas nama AF sebesar Rp 3,4 miliar untuk keperluan Menteri Edhy Prabowo, istrinya, Andreau, dan Safri di AS.

Uang transferan itu digunakan untuk belanja barang mewah oleh Edhy Prabowo dan istrinya, Iis Rosita Dewi di Honolulu AS Rp 750 juta usai melakukan kunjungan kerja.

Uang sejumlah Rp 750 juta itu dibelanjakan barang-barang mewah, antara lain jam tangan Rolex, tas Tumi, tas Loius Vuitton, dan baju Old Navy.

Atas kejadian ini, Edhy Prabowo mundur dari jabatannya sebagai Menteri KP. Kemudian para pengamat menyarankan, pihak menteri pengganti selanjutnya jangan lagi berasal dari partai politik.

Penunjukan Sakti Wahyu Trenggono

Pada Selasa (22/12/2020), Presiden RI Joko Widodo akhirnya menunjuk Sakti Wahyu Trenggono sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan baru. Trenggono sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Pertahanan.

Sebetulnya, Trenggono lebih banyak berkecimpung di dunia telekomunikasi alih-alih kelautan dan perikanan. Namun saat menjadi penjabat di Kementerian Pertahanan (Kemenhan), namanya tercatut menjadi Komisaris Utama PT Agro Industri Nasional.

Baca juga: Janji Menteri KP Baru Soal Ekspor Benih Lobster

PT Agro Industri Nasional diketahui merupakan salah satu perusahaan yang mendapat izin ekspor benih lobster pada zaman Edhy Prabowo. Berdasarkan laporan Tempo, PT Agro Industri Nasional dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan Kementerian Pertahanan. Oleh karena itu penunjukkannya dianggap berisiko.

Namun Trenggono menegaskan, dia tidak lagi menjabat sebagai Komisaris Utama di PT Agro Industri Nasional. Trenggono bilang, Wakil Menteri Pertahanan yang akan menggantikannya dan mendapat jabatan sebagai ex-officio dalam perusahaan tersebut.

"Tentu Wakil Menteri Pertahanan berikutnya yang akan menjadi Komisaris Utama di sana (PT Agro Industri Nasional). Saya sudah tidak bisa," kata Trenggono dalam lawatannya ke Gedung Mina Bahari IV, KKP, Rabu (23/12/2020).

Lebih lanjut dia menjelaskan, pihaknya akan mengevaluasi kebijakan ekspor benih lobster. Trenggono lantas menyatakan cintanya kepada keberlanjutan.

"Soal benur akan kita evaluasi, karena saya cinta soal keberlanjutan lingkungan. kalau itu rusak lingkungannya, maka generasi berikut tidak akan bisa mendapat manfaat. Nah, itu yang akan kita evaluasi," pungkasnya.