Defisit APBN 2020 Tembus Rp 956,3 Triliun

Angka tersebut setara dengan 103,5 persen dari target Perpres 72 yang sebesar Rp 205,7 triliun.

Penerimaan bea dan cukai tersebut pun masih tumbuh 0,3 persen bila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yang sebesar Rp 213,5 triliun.

Sementara untuk PNBP pemerintah berhasil mengumpulkan Rp 115,1 triliun.

Baca juga: Babak Belur APBN 2020: Penerimaan Pajak Anjlok, Pengeluaran Meroket

Angka tersebut setara dengan 115,1 persen dari target yang ditetapkan dalam Perpres 72 yang sebesar Rp 294,1 triliun. Sementara bila dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang sebesar Rp 409 triliun, realisasi tersebut mengalami kontraksi 17,2 persen.

Untuk hibah realisasinya per November 2020 sebesar Rp 12,3 triliun.

Belanja Negara

Untuk belanja negara secara keseluruhan sudah terealisasi Rp 2.589,9 triliun.

Angka tersebut setara dengan 94,6 persen dari Perpres 72 2020 yang sebesar Rp 2.739,2 triliun.

Bila dibandingkan dengan realsiasi per 2019 lalu yakni sebesar Rp 2.309,3 triliun, realisasi tersebut tumbuh 12,2 persen.

Belanja pemerintah pusat terealisasi Rp 1.827,4 triliun atau 92,5 persen dari total anggaran belanja pemerintah pusat yang sebesar Rp 1.975,2 triliun.

"Terutama untuk belanja pempus naik 22,1 persen dibandingkan realisasi 2019 artinya pemerintah pusat tahun lalu belanja Rp 1.496 triliun, tahun ini belanja Rp 1.827,4 triliun, lebih tinggi dari undang-undang awal," jelas Sri Mulyani.

Baca juga: Demi Gratiskan Vaksin, Sri Mulyani Anggarkan Duit APBN Rp 54,4 Triliun

Bila lebih dirinci, untuk belanja Kementerian atau Lembaga (K/L) tumbuh 20,8 persen dan non K/L tumbuh 24 persen.

Belanja K/L realisasinya mencapai Rp 1.055 triliun lebih tinggi dari tahun lalu yang sebesar Rp 873,4 triliun.

Sementara untuk non K/L realisasinya sebesar Rp 772,3 riliun atau lebih tinggi dari tahun lalu yang sebesar Rp 622,9 triliun.

Adapun untuk Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) realiasinya sebesar Rp 762,5 triliun atau 99,8 persen dari Perpres 72 yang sebesar Rp 763,9 triliun.

"TKDD turun 6,2 persen yakni dari Rp 813 triliun tahun lalu, tahun ini Rp 762 triliun. Kalau dilihat TKDD alami penurunan 6,2 persen jauh lebih kecil dari pendapatan negara yang turun sangat tajam 16,7 persen, harusnya TKDD mengikuti pendapatan negara, namun pemerintah menjaga agar daerah tidak mengalami shock," jelas Sri Mulyani.