Naik 3,9 Persen, Utang RI Tembus Rp 5.832,4 Triliun di November 2020

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Indonesia (BI) melaporkan posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia mencapai 416,6 miliar dollar AS pada akhir November 2020.

Jumlahnya setara dengan Rp 5.832,4 triliun (kurs Rp 14.000 per dollar AS).

Jika dibandingkan posisi Oktober 2020, posisi tersebut naik 3,2 miliar dollar AS.

Baca juga: Prediksi Utang Terus Bertambah, Indef: Jadi Beban Warisan Berat Bagi Presiden Selanjutnya

Pada Oktober 2020, ULN tercatat 413,4 miliar dollar AS atau setara dengan Rp 5.782 triliun rupiah.

Direktur Eksekutif Kepada Departemen Komunikasi BI, Erwin Haryono mengatakan, ULN terdiri dari ULN sektor publik (Pemerintah dan Bank Sentral) sebesar 206,5 miliar dollar AS dan ULN sektor swasta (termasuk BUMN) sebesar 210,1 miliar dollar AS.

"Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ULN Indonesia pada akhir November 2020 tercatat sebesar 3,9 persen (yoy), meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 3,3 persen (yoy)," kata Erwin dalam siaran pers, Jumat (15/1/2021).

Erwin menuturkan, peningkatan utang terutama disebabkan oleh peningkatan penarikan neto ULN Pemerintah.

Penguatan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS juga berkontribusi pada peningkatan nilai ULN berdenominasi rupiah.

Baca juga: Pemerintah Tarik Utang Baru Rp 1.226,8 Triliun Selama 2020, Melonjak 180 Persen

Lebih lanjut, ULN Pemerintah tumbuh meningkat dibandingkan bulan sebelumnya.

Posisi ULN pemerintah pada akhir November 2020 tumbuh 2,5 persen (yoy) menjadi sebesar 203,7 miliar dollar AS, lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan bulan Oktober 2020 sebesar 0,3 persen (yoy).

Perkembangan ini, kata Erwin, dipengaruhi oleh kepercayaan investor yang terjaga sehingga mendorong aliran masuk modal asing di pasar Surat Berharga Negara (SBN), serta penarikan sebagian komitmen pinjaman luar negeri untuk mendukung penanganan pandemi Covid-19 dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

"ULN Pemerintah tetap dikelola secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel untuk mendukung belanja prioritas," ungkap Erwin.

Baca juga: Lelang Surat Utang Awal Tahun, Pemerintah Kantongi Rp 41 Triliun

ULN mencakup sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (23,8 persen dari total ULN Pemerintah), sektor konstruksi (16,6 persen), sektor jasa pendidikan (16,6 persen), dan sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (11,8 persen), serta sektor jasa keuangan dan asuransi (11,2 persen).

Sedangkan, ULN swasta tumbuh melambat dibandingkan bulan sebelumnya. 

Pertumbuhan ULN swasta pada akhir bulan November 2020 tercatat 5,2 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 6,4 persen (yoy).

Perkembangan ini disebabkan oleh perlambatan pertumbuhan ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (PBLK) dari 8,3 persen (yoy) pada Oktober 2020 menjadi sebesar 7,2 persen (yoy).

Selain itu, ULN lembaga keuangan (LK) mencatat kontraksi 1,4 persen (yoy).

Baca juga: Pemerintah Bakal Tarik Utang Rp 342 Triliun pada Kuartal I-2021

"Berdasarkan sektornya, ULN terbesar dengan pangsa mencapai 77 persen dari total ULN swasta bersumber dari sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin (LGA), sektor industri pengolahan, dan sektor pertambangan dan penggalian," jelas Erwin.

Kendati demikian, struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. 

Rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada akhir November 2020 sebesar 39,1 persen, relatif stabil dibandingkan dengan rasio pada bulan sebelumnya sebesar 38,8 persen.

Sementara itu, struktur ULN Indonesia yang tetap sehat tercermin dari besarnya pangsa ULN berjangka panjang yang mencapai 89,3 persen dari total ULN.

"Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam memantau perkembangan ULN, didukung dengan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya," pungkas Erwin.