Produksi Korporasi Terganggu, Kredit Bank Terkontraksi Minus 2,41 Persen Sepanjang 2020

Kompas.com - 15/01/2021, 20:30 WIB
Ilustrasi bank ShutterstockIlustrasi bank
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan pertumbuhan kredit bank terkontraksi minus 2,41 persen secara tahunan (year on year/yoy) pada tahun 2020.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso mengatakan, kontraksi kredit itu terjadi karena korporasi belum beroperasi secara normal akibat pandemi Covid-19 sejak Maret 2020.

"Sehingga kredit modal kerja yang dipinjam dari bank diturunkan. Mudah-mudahan ini temporary, sehingga saat pulih kredit ikut pulih," kata Wimboh dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan Tahun 2020 secara virtual, Jumat (15/1/2021).

Namun demikian, kredit di bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) masih mampu tumbuh 0,63 persen, BPD 5,22 persen, dan bank syariah tumbuh 9,5 persen.

Pertumbuhan kredit tidak lain didukung oleh penyaluran ke sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

"Untuk itu kami berterima kasih bahwa stimulus yang dilakukan Menteri Keuangan (Sri Mulyani Indrawati) penempatan dana pemerintah di bank BUMN telah menstimulasi penyaluran kredit Rp 323,8 triliun," ucap Wimboh.

Baca juga: OJK Proyeksi Ekonomi Kuartal IV Minus hingga 2 Persen

Selain itu, kebijakan restrukturisasi kredit yang dikeluarkan OJK membuat profil risiko bank terkendali, dengan rasio kredit macet (Non Performing Loan/NPL) sebesar 3,06 persen. Hal ini didukung oleh permodalan yang tinggi dengan CAR 23,78 persen.

Tercatat hingga akhir Desember 2020, restrukturisasi telah mencapai Rp 971 triliun atau 18 persen dari total kredit dari sekitar 7,6 juta debitur UKM dan korporasi.

Sejalan dengan itu, Wimboh menegaskan, likuiditas perbankan masih cukup memadai. Memadainya likuiditas ditandai oleh alat likuid perbankan yang terus meningkat mencapai sebesar Rp 2.111 triliun dibandingkan tahun lalu sebesar Rp 1.251 triliun.

Sementara Dana Pihak Ketiga tumbuh sebesar 11,11 persen yoy. Begitu pun Alat likuid per non-core deposit 146,72 persen dan liquidity coverage ratio 262,78 persen lebih tinggi dari threshold-nya.

"Kita tahu pandemi Covid-19 ini luar biasa dan kita harus ambil kebijakan yang luar biasa, tidak pernah dibayangkan. Kami bersama pemangku kepentingan, Menkeu, BI, LPS telah melakukan berbagai kebijakan yang tidak biasa," pungkas Wimboh.

Baca juga: Mobil Asal Indonesia Kena Safeguard Filipina, Pemerintah Layangkan Keberatan



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mengenal Apa Itu APBD, Fungsi, dan Tujuan Pembuatannya

Mengenal Apa Itu APBD, Fungsi, dan Tujuan Pembuatannya

Whats New
Apa Itu APBN: Definisi, Fungsi, dan Tujuan Penyusunannya

Apa Itu APBN: Definisi, Fungsi, dan Tujuan Penyusunannya

Whats New
[KURASI KOMPASIANA] Sulitnya Adopsi Kucing | Ketika Kucing Susah Makan | Memberi Kenyamanan untuk Kucing di Rumah

[KURASI KOMPASIANA] Sulitnya Adopsi Kucing | Ketika Kucing Susah Makan | Memberi Kenyamanan untuk Kucing di Rumah

Rilis
Peserta Pelatihan Kemenaker Dijanjikan Dapat Modal Usaha dari PNM

Peserta Pelatihan Kemenaker Dijanjikan Dapat Modal Usaha dari PNM

Work Smart
Kemendag Sebut Harga Tahu dan Tempe Masih Stabil di Maret 2021

Kemendag Sebut Harga Tahu dan Tempe Masih Stabil di Maret 2021

Rilis
Dongkrak Bisnis Kargo, AP I Gandeng Asosiasi Logistik

Dongkrak Bisnis Kargo, AP I Gandeng Asosiasi Logistik

Rilis
Mulai Berlaku Hari ini, Simak Ketentuan Diskon PPN Rumah

Mulai Berlaku Hari ini, Simak Ketentuan Diskon PPN Rumah

Whats New
Curah Hujan Tinggi dan Banjir Jadi Ancaman Produksi Padi di 2021

Curah Hujan Tinggi dan Banjir Jadi Ancaman Produksi Padi di 2021

Whats New
Sanksi Pidana Penggunaan Lahan di Kawasan Hutan Diganti Denda Administratif, Ini Respons Asosiasi Sawit

Sanksi Pidana Penggunaan Lahan di Kawasan Hutan Diganti Denda Administratif, Ini Respons Asosiasi Sawit

Whats New
Sri Mulyani Gelontorkan Rp 7,99 Triliun Untuk Diskon PPnBM Mobil dan PPN Properti

Sri Mulyani Gelontorkan Rp 7,99 Triliun Untuk Diskon PPnBM Mobil dan PPN Properti

Whats New
Petani Sawit: PP Kehutanan Terbaru Bakal Ganggu Produksi Biodiesel

Petani Sawit: PP Kehutanan Terbaru Bakal Ganggu Produksi Biodiesel

Whats New
Rumah Seharga Rp 2 Miliar Hingga Rp 5 Miliar Dapat Diskon PPN 50 Persen

Rumah Seharga Rp 2 Miliar Hingga Rp 5 Miliar Dapat Diskon PPN 50 Persen

Whats New
OJK Temukan 51 Pinjol Ilegal, Ini Daftarnya

OJK Temukan 51 Pinjol Ilegal, Ini Daftarnya

Whats New
Pemerintah Lelang SUN Besok, Ini Imbal Hasil yang Ditawarkan

Pemerintah Lelang SUN Besok, Ini Imbal Hasil yang Ditawarkan

Earn Smart
Menkop UKM Dorong Pemberdayaan Tambak Udang Melalui Koperasi dan Kemitraan

Menkop UKM Dorong Pemberdayaan Tambak Udang Melalui Koperasi dan Kemitraan

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads X