BRIN

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. BRIN memiliki tugas menjalankan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi.

Government Use, Alternatif Solusi untuk Kemandirian Vaksin Covid-19

Kompas.com - 18/01/2021, 05:10 WIB
(shutterstock) Ilustrasi vaksin Covid-19 Kompas.COM/MUHAMMAD NAUFAL(shutterstock) Ilustrasi vaksin Covid-19

Vaksin yang dilindungi paten memiliki kecenderungan memiliki harga yang relatif tinggi serta permintaan akses untuk alih teknologi bagi calon pengguna kepada pemegang paten juga dibutuhkan biaya lisensi yang tidak sedikit.

Salah satu langkah strategis yang dimungkinkan untuk dilakukan adalah penggunaan instrumen hukum berupa Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah (Government Use).

Dasar yuridis yang telah lengkap dan jelas diatur dalam Ketentuan Internasional yang telah disepakati oleh negara-negara anggota World Trade Organization (WTO) termasuk Indonesia, artikel 30 dan 31 dimana poin pokoknya adalah adanya pembatasan atas hak eksklusif oleh Pemegang Paten serta dalam kondisi tertentu misalnya karena kedaruratan kesehatan akibat wabah penyakit menular, dimungkinkan pemerintah untuk melaksanakan lisensi wajib atas vaksin yang dilindungi paten.

Ketentuan tersebut, telah diadopsi melalui hukum nasional Indonesia yaitu UU No. 13 Tahun 2016 Tentang Paten (UU Paten). Pasal 109 dan Pasal 111, UU Paten, telah jelas memberikan landasan hukum bahwa dalam kondisi mendesak untuk kepentingan masyarakat, seperti produksi vaksin yang merupakan produk farmasi dan bioteknologi untuk menanggulangi wabah penyakit menular, menimbulkan kematian yang banyak serta menimbulkan kedaruratan kesehatan maka pemerintah melalui instansi atau Lembaga atau perusahaan yang ditunjuk, dapat melaksanakan produksi vaksin tersebut dari Pemegang Patennya.

Baca juga: 3 Pertimbangan Pemerintah Pilih Sinovac untuk Vaksin Covid-19

Keuntungan yang dapat diperoleh yaitu skema alih teknologi dari pemegang paten vaksin kepada Lembaga/perusahaan yang ditunjuk pemerintah akan lebih cepat, biaya dan waktu riset dan pengembangan untuk produksi vaksin dapat dikurangi secara signifikan, mampu memproduksi vaksin untuk kebutuhan dalam negeri dengan biaya yang relatif terjangkau sehingga akan memberikan banyak pilihan produk vaksin kepada masyarakat sehingga berpengaruh pada harga di pasaran, monopoli vaksin oleh pihak tertentu dapat dikurangi, menumbuhkan kemandirian akan kemampuan bangsa kita dalam menghadirkan vaksin untuk masyarakatnya serta mengurangi ketergantungan importasi vaksin secara kontinyu yang berdampak pada berkurangnya devisa dan cadangan keuangan nasional.

Pemerintah Indonesia memiliki pengalaman dan kemampuan untuk dapat memproduksi vaksin melalui skema pelaksanaan paten oleh pemerintah. Pada tahun 2004, 2007 dan 2012, kita telah memproduksi obat antivirus untuk HIV dan Hepatitis B melalui jalur pelaksanaan paten oleh pemerintah guna memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk bidang farmasi mempunyai kapasitas dan kompetensi dalam rangka mendukung terlaksananya pelaksanaan paten oleh pemerintah.

Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kesehatan, BUMN Farmasi, Lembaga Riset/Perguruan Tinggi dapat saling terlibat untuk bekerjasama secara sinergis dalam mewujudkan kelancaran dalam memanfaatkan instrumen hukum berupa pelaksanaan paten oleh pemerintah di bidang vaksin sehingga mampu dirumuskan kelayakannya baik secara yuridis maupun teknis.

Skema ini, tidak hanya berlaku untuk vaksin. Jika suatu saat nanti, obat untuk Covid-19 telah ditemukan, maka strategi pelaksanaan paten oleh pemerintah untuk produksi dan pengadaan obat juga dapat dimungkinkan untuk dilaksanakan.

Satu hal yang tidak boleh ditinggalkan yaitu pemberian remunerasi atau kompensasi kepada pemegang paten atas vaksin ataupun obat yang telah mencurahkan segala sumber dayanya untuk menghasilkan produk yang bermanfaat bagi keselamatan dan kesehatan masyarakat haruslah diberikan secara adil dan wajar sehingga pemegang paten akan terus berinovasi dan tidak berkeberatan inovasinya dimanfaatkan untuk kepentingan umum yaitu kesehatan dan keselamatan masyarakat.

Paten sebagai salah satu cabang hak kekayaan intelektual dapat menjaga keseimbangannya bahwa hak eksklusif yang dimiliki oleh pemegang paten tidaklah bersifat mutlak jika beririsan dengan dengan kesehatan dan keselamatan publik. Salus Populi Suprema Lex Esto!

Ferianto, S.Si., M.H;

Peneliti di Pusat Penelitian Kebijakan dan Manajemen IPTEK dan Inovasi-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Halaman:
Kompas.com Berita Vaksinasi

Kita bisa akhiri pandemi Covid-19 jika kita bersatu melawannya. Sejarah membuktikan, vaksin beberapa kali telah menyelamatkan dunia dari pandemi.

Vaksin adalah salah satu temuan berharga dunia sains. Jangan ragu dan jangan takut ikut vaksinasi. Cek update vaksinasi.

Mari bantu tenaga kesehatan dan sesama kita yang terkena Covid-19. Klik di sini untuk donasi via Kitabisa.

Kita peduli, pandemi berakhir!



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.