Kemenpan RB: Larangan Bepergian bagi PNS Saat Libur Panjang Bisa Terus Dilakukan

Kompas.com - 11/02/2021, 13:27 WIB
Ilustrasi libur akhir tahun Dok. Hyundai Ilustrasi libur akhir tahun

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PAN-RB Rini Widyantini mengatakan, kebijakan larangan bepergian selama libur panjang kepada semua pegawai negeri sipil (PNS) tidak menutup kemungkinan akan terus diterapkan.

Hal itu bisa dilakukan sepanjang masih tingginya angka kasus positif Covid-19 yang terjadi di Indonesia selama periode libur panjang tersebut.

"Dari Kementerian PAN-RB akan tunduk kepada ketua tim penanganan Covid-19 secara nasional. Kecenderungan pola ini dilakukan terus, nanti bisa saja terjadi tiap ada libur panjang. Namun, tentu saja ini akan menyesuaikan dengan peningkatan kasus Covid-19," katanya dalam konferensi pers virtual, Kamis (11/2/2021).

Baca juga: Libur Panjang, Kadin Imbau Karyawan Swasta Tunda Perjalanan Jauh

Kebijakan larangan bepergian ini diterapkan karena mengacu pada tingginya angka kasus Covid-19 yang terjadi saat libur Natal dan pergantian tahun.

"Ini berdasarkan pengalaman libur Natal dan tahun baru kemarin, terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Oleh karena itu, ini adalah salah satu upaya seluruh pegawai ASN untuk ikut serta menekan peningkatan kasus-kasus positif di Indonesia," ujar Rini.

Namun demikian, Kementerian PAN-RB akan selalu menunggu arahan atau kebijakan dari tim Satuan Petugas (Satgas) Penanganan Covid-19 di Indonesia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sebagai informasi, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 4 Tahun 2021 terkait pembatasan mobilitas bagi pegawai negeri sipil (PNS) sepanjang libur panjang tahun baru Imlek, yang berlaku mulai 11-14 Februari 2021.

Hal itu sebagai upaya mencegah potensi peningkatan kasus Covid-19 akibat perjalanan atau mobilitas saat libur panjang tahun baru Imlek.

Namun, ada pengecualian apabila PNS terpaksa melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah selama periode tersebut maka harus mengantongi izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di instansi kementerian maupun lembaga.

Baca juga: Ketika Rencana Investasi Jokowi-Tesla Terganjal Larangan WNA Masuk Indonesia



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jaga Keamanan Pelayaran, Indonesia Punya 285 Menara Suar

Jaga Keamanan Pelayaran, Indonesia Punya 285 Menara Suar

Rilis
Rights Issue, BRI Sudah Raup Rp 26,1 Triliun dari Publik hingga 21 September 2021

Rights Issue, BRI Sudah Raup Rp 26,1 Triliun dari Publik hingga 21 September 2021

Whats New
Gandeng Polri, KSPSI Lakukan Vaksinasi Covid-19 untuk 40.000 Buruh

Gandeng Polri, KSPSI Lakukan Vaksinasi Covid-19 untuk 40.000 Buruh

Whats New
Ada Isu Evergrande dan Tapering, Apa yang Harus Dilakukan Investor?

Ada Isu Evergrande dan Tapering, Apa yang Harus Dilakukan Investor?

Earn Smart
Semakin Modern, Petani di Sinjai, Sumsel Gunakan Alsintan

Semakin Modern, Petani di Sinjai, Sumsel Gunakan Alsintan

Rilis
Survei: Seimbangkan Karier dan Keluarga, Kesehatan Mental Pekerja Perempuan Memburuk Selama Pandemi

Survei: Seimbangkan Karier dan Keluarga, Kesehatan Mental Pekerja Perempuan Memburuk Selama Pandemi

Whats New
Cara Daftar Jadi Mitra Pelatihan Kartu Prakerja

Cara Daftar Jadi Mitra Pelatihan Kartu Prakerja

Whats New
BRI Luncurkan BRI Shops Master Class, Apa Itu?

BRI Luncurkan BRI Shops Master Class, Apa Itu?

Whats New
Sebut Revisi UU BUMN Perlu, Erick Thohir: Kadang Perusahaan Terbitkan Surat Utang untuk Bonus dan Tantiem...

Sebut Revisi UU BUMN Perlu, Erick Thohir: Kadang Perusahaan Terbitkan Surat Utang untuk Bonus dan Tantiem...

Whats New
Sri Mulyani: Saat ini, Kami Belum Lihat Bank Pulih Secara Kuat

Sri Mulyani: Saat ini, Kami Belum Lihat Bank Pulih Secara Kuat

Whats New
Erick Thohir Bentuk Holding BUMN Pangan, Apa Kelebihannya?

Erick Thohir Bentuk Holding BUMN Pangan, Apa Kelebihannya?

Whats New
Soal Jadi Investor Bank Muamalat, Ini Kata BPKH

Soal Jadi Investor Bank Muamalat, Ini Kata BPKH

Whats New
PT BNP Paribas AM dan PT Bank DBS Indonesia Luncurkan Reksa Dana Bertema Teknologi Global

PT BNP Paribas AM dan PT Bank DBS Indonesia Luncurkan Reksa Dana Bertema Teknologi Global

Whats New
Upah Minimum 2022 Mulai Dibahas, Menaker Masih Pertimbangkan Situasi Pandemi Covid-19

Upah Minimum 2022 Mulai Dibahas, Menaker Masih Pertimbangkan Situasi Pandemi Covid-19

Rilis
Kemenkeu Dapat Tambahan Anggaran Jadi Rp 44 Triliun, Buat Apa Saja?

Kemenkeu Dapat Tambahan Anggaran Jadi Rp 44 Triliun, Buat Apa Saja?

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.