Besar Pasak daripada Tiang, APBN Januari Sudah Defisit Rp 45,7 Triliun

Tak hanya itu, peningkatan belanja turut ditunjang oleh realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yaitu Rp 51,1 triliun atau 6,4 persen dari target Rp 795,5 triliun.

Realisasi TKDD tersebut terdiri dari transfer ke daerah yang mencapai Rp 50,3 triliun dan Dana Desa sebesar Rp 0,8 triliun.

Baca juga: Sri Mulyani Segera Rampungkan Aturan Mobil Bebas PPnBM

Utang pemerintah

Sebagai informasi, rasio utang Indonesia mengalami peningkatan sejak pandemi Covid-19 menghantam RI pada Maret 2021.

Kementerian Keuangan mencatat, rasio utang mencapai 38,5 persen dari PDB, lebih tinggi dari rasio utang tahun 2019 sebesar 30,5 persen.

Sri Mulyani bahkan menyebut, rasio utang tersebut naik 8,5 persen. Hal ini wajar lantaran semua negara menggunakan APBN sebagai senjata andalan untuk meminimalisir pemburukan ekonomi.

"Ini terjadi ketika semua negara melakukan countercyclical, terutama menggunakan instrumen APBN yang menyebabkan defisit meningkat dan rasio utang publik meningkat," kata Sri Mulyani.

Baca juga: Makin Menumpuk, Utang Luar Negeri Indonesia Capai Rp 5.803 Triliun

Kendati demikian, wanita yang akrab disapa Ani ini menyatakan, kenaikan utang RI yang hanya satu digit masih lebih baik ketimbang negara lainnya.

Sebut saja AS yang utang publiknya mencapai 22,5 persen, Arab Saudi 10,6 persen, Jepang, 28,2 persen, Jerman 13,8 persen, Malaysia 10,3 persen, Prancis 20,6 persen, Italia 27 persen, Filipina 11,9 persen, dan Inggris 22,7 persen.

"Kita lihat Inggris, Italia, dan Perancis, maupun negara G7 kenaikannya utang semuanya di atas 20 persen hanya dalam 1 tahun. Artinya mereka menggunakan fiscal policy sangat kuat," ungkap Sri Mulyani.

Sri Mulyani mengatakan, kenaikan utang hingga dobel digit beberapa negara bahkan tak serta-merta membuat negara itu mampu bertahan di tengah pandemi Covid-19.

Baca juga: Sri Mulyani Anjurkan Masyarakat Manfaatkan Diskon Pajak Mobil Baru