Menurut Sri Mulyani, Ini Alasan Transaksi Digital Perlu Diatur Ketat

Kompas.com - 16/03/2021, 13:19 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengikuti rapat kerja tentang Protokol Ketujuh Jasa Keuangan ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS) dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2020). Dilaksanakannya ratifikasi protokol ketujuh jasa keuangan AFAS maka pertumbuhan industri asuransi syariah Indonesia berpeluang untuk berkembang melalui peningkatan investasi dan persaingan serta memperluas akses pasar yang dikomitmenkan negara mitra ASEAN. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/wsj. ANTARA FOTO/PUSPA PERWITASARIMenteri Keuangan Sri Mulyani mengikuti rapat kerja tentang Protokol Ketujuh Jasa Keuangan ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS) dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2020). Dilaksanakannya ratifikasi protokol ketujuh jasa keuangan AFAS maka pertumbuhan industri asuransi syariah Indonesia berpeluang untuk berkembang melalui peningkatan investasi dan persaingan serta memperluas akses pasar yang dikomitmenkan negara mitra ASEAN. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/wsj.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan beberapa alasan pentingnya pengaturan transaksi digital.

Yang pertama, yakni agar setiap transaksi yang terjadi bisa terekam atau terdokumentasi dengan baik.

Untuk itu, pemerintah mewajibkan setiap pelaku usaha untuk membayar bea impor sekaligus mewajibkan mereka untuk melaporkan setiap transaksi yang mereka lakukan, termasuk untuk barang digital. Dengan demikian, pemerintah bisa membuat kebijakan lanjutan yang lebih baik.

Baca juga: Sri Mulyani Sebut Emak-emak Paling Parah Terdampak Krisis

"Hal itu akan berpengaruh terhadap statistik perdagangan, termasuk transaksi barang digital yang lebih akurat serta memberi keuntungan terhadap proses pembuatan kebijakan," ujar Sri Mulyani dalam webinar, Selasa (16/3/2021).

Hal lain yang menurutnya menjadi penting yakni transaksi digital yang memiliki risiko dan bisa disalahgunakan untuk melakukan transaksi digital. Dengan demikian, pengawasan yang ketat penting dilakukan.

Sri Mulyani mencontohkan, teknologi printing 3D yang saat ini sedang populer berisiko membuat penggunanya memproduksi barang-barang seperti senjata api dan senjata ledakan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Hal itu bisa dilakukan hanya dengan cetak biru yang ditransmisikan secara digital, dan semacam ini memungkinkan seseorang mangkir dari kewajibannya membayar pajak sekaligus melanggar hak kekayaan intelektual serta kejahatan pencucian uang. Sehingga sirkulasinya perlu lebih dimonitor," ujar Sri Mulyani.

Baca juga: Sri Mulyani Usul Revisi Aturan PPnBM Mobil Listrik

Alasan lainnya yakni menciptakan level kompetisi yang sama untuk seluruh pelaku usaha.

Ia mengatakan, beragam film, video games, lagu, yang diimpor dengan transaksi digital harus mendapatkan perlakuan perpajakan yang sama dengan produk yang dijual secara konvensional.

Sementara alasan terakhir yakni menghindari potensi kehilangan pendapatan pemerintah.

"Ekonomi dan transaksi digital akan mengikis basis pajak konvensional, sehingga pemerintah harus menyesuaikan dan membangun aturan yang sama. Kita jadi tidak perlu mendisrupsi perubahan, namun dapat membangun level kompetisi yang setara dan kebijakan yang adil," ujar Sri Mulyani.

Baca juga: Sri Mulyani Pertimbangkan Diskon PPnBM untuk Mobil 2.500 cc



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.