Alasan Petani Tolak Impor Beras: Harga Gabah Murah dan Sulit Laku

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, melalui Dinas Pertanian setempat menyebutkan sekitar 3.000 ton beras petani saat ini hanya tertumpuk di gudang penggilingan karena tidak terserap pasar.

"Tidak terserapnya beras di pasaran karena tidak ada pembeli, sehingga diperkirakan ada 3.000 ton beras tertampung di gudang penggilingan padi," ujar Kepala Dinas Pertanian Poso Suratno dilansir dari Antara, Rabu (17/3/2021).

Dia menjelaskan beras petani yang tertumpuk di gudang tersebut, sudah berlangsung sejak awal Februari 2021 atau saat masa panen raya pada lahan petani seluas 1.400 hektare lebih.

"Saat ini kami telah berkoordinasi dengan Bulog Poso guna mencari solusi agar beras tersebut dapat terserap di pasaran," ujar Suratno.

Baca juga: Balada Impor Beras, Garam, dan Gula, Usai Seruan Jokowi Benci Produk Asing

Dikutip dari Harian Kompas, Suyanto (40), petani di Desa Bumi Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, mengatakan, harga jual gabah semakin turun saat panen raya seperti sekarang ini. Pada saat yang sama, harga pupuk bersubsidi justru naik.

Hal itu membuat keuntungan yang diperoleh petani semakin kecil. Dia khawatir, harga jual gabah petani kian murah akibat rencana impor beras. Kondisi itu bisa merugikan petani.

Penolakan impor

Masih dikutip dari Harian Kompas, para petani yang tergabung dalam Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA), menyatakan penolakan pada rencana impor beras dari pemerintah.

”Kami meminta pemerintah meninjau dan mengkaji ulang kebijakan impor beras karena dapat menekan harga jual hasil panen petani serta membuat mental petani akan tertekan karena merasa kurang dihargai jerih payahnya selama ini,” kata Sekretaris Jenderal Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA).

Baca juga: Jokowi Janji Tolak Impor Beras Sejak Nyapres di 2014, Realisasinya?

Selain anjloknya harga di tingkat petani, dia juga menggarisbawahi potensi kenaikan produksi beras sebesar 26,87 persen sepanjang Januari-April 2021 dibandingkan periode sama tahun sebelumnya.

Dia menyebutkan, sejumlah wilayah yang telah memasuki masa panen, seperti Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Papua, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimatan Selatan.

Ketua Umum Gerakan Petani Nusantara Suryo Wiyono dan Koordinator Nasional Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan Said Abdullah meminta pemerintah menghentikan rencana impor.

Keduanya menilai ketergantungan pada impor dan produsen luar negeri menggerus derajat ketahanan dan kedaulatan pangan Indonesia.

Pilihan impor beras juga tidak mencerminkan situasi produksi dalam negeri saat ini. Di sisi lain, petani membutuhkan kepastian harga lantaran harga gabah berada di rentang Rp 3.800-Rp 4.000 per kilogram kering panen (GKP) atau di bawah harga pembelian pemerintah (HPP) yang ditetapkan Rp 4.200 per kg GKP.

Sayangnya, posisi petani makin terimpit di sisi regulasi. Sebab, Pasal 64 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyebutkan, ketersediaan pangan adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri, cadangan pangan nasional, dan impor pangan.

Baca juga: Jokowi Mau RI Swasembada Garam di 2015, tetapi sampai 2021 Masih Impor

Padahal, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyatakan, impor ditempuh jika produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional tidak mencukupi kebutuhan.