Mengingat Lagi Janji Jokowi Tolak Impor Beras Saat Pilpres

Kompas.com - 19/03/2021, 10:36 WIB
Capres nomor urut 2, Joko Widodo (Jokowi), saat menggelar konferensi pers di Hotel Holiday Inn, Bandung, Jawa Barat, Kamis (3/7/2014). Dalam kesempatan yang juga dihadiri cawapres pasangannya, Jusuf Kalla (JK), ia menyampaikan 9 Program Nyata Jokowi-JK jika terpilih sebagai presiden. KOMPAS/WISNU WIDIANTORO WISNU WIDIANTOROCapres nomor urut 2, Joko Widodo (Jokowi), saat menggelar konferensi pers di Hotel Holiday Inn, Bandung, Jawa Barat, Kamis (3/7/2014). Dalam kesempatan yang juga dihadiri cawapres pasangannya, Jusuf Kalla (JK), ia menyampaikan 9 Program Nyata Jokowi-JK jika terpilih sebagai presiden. KOMPAS/WISNU WIDIANTORO

Namun, Ketua Komisi IV DPR RI Sudin menyanggah dengan mengatakan bahwa pemerintah bakal melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) untuk impor beras pada pekan depan.

Baca juga: Banyak Orang yang Diet Keto, Mengapa Pemerintah Tetap Impor Beras?

"Akhir bulan ini akan diadakan MoU antara pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah Thailand," kata dia.

Diketahui, berdasarkan pemberitaan Bangkok Post, pemerintah Indonesia dan pemerintah Thailand akan meneken MoU jual-beli beras Thailand sebanyak 1 juta ton pada akhir Maret 2021.

Ini merupakan kesepakatan antar-pemerintah (G2G). Terkait hal tersebut, Syahrul mengatakan dirinya tak tahu-menahu.

Menurut dia, Kementan tak punya kedudukan hukum atau legal standing untuk menolak rencana tersebut. Sebab, penugasan impor bukan kepada Kementan.

Baca juga: Ada Isu Impor Beras di Tengah Panen, Bagaimana Nasib Harga Gabah Petani?

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ia menegaskan, Kementan bertugas untuk memastikan stok pangan terjaga, termasuk beras, di sepanjang tahun ini khususnya pada masa bulan puasa dan Lebaran.

Berdasarkan progonosa Kementan, stok beras hingga Mei 2021 diperkirakan mencapai 24,90 juta ton, didorong hasil panen raya sepanjang Maret-April.

Sementara kebutuhan beras nasional diproyeksi mencapai 12,33 juta ton. Artinya, neraca beras hingga akhir Mei akan surplus sebesar 12,56 juta ton.

Meski demikian, Syahrul menyatakan pihaknya tak bisa mengambil sikap secara tegas menolak atau menyetujui impor beras.

Baca juga: Impor Beras Era Megawati hingga Jokowi: Selalu Turun Saat Kampanye

Ia hanya memastikan, bahwa penyerapan gabah petani harus diutamakan untuk mencukupi kebutuhan beras nasional.

"Upaya penyerapan gabah, saya lebih cenderung itu yang didahulukan, yang harus dimaksimalkan oleh pemerintah. Barulah selanjutnya sekiranya tidak dilakukan impor pada saat-saat kita panen raya," kata dia.

"Jadi kalau penindakan langsung Kementan, penolakan dan lain-lain, saya tidak ada legal standing, saya minta maaf," imbuh Syahrul.

Dalam kesimpulan rapat tersebut, Komisi IV DPR RI menyatakan menolak rencana pemerintah untuk importasi beras sebanyak 1 juta ton, baik pada saat panen raya maupun saat stok beras dalam negeri melimpah.

Baca juga: Balada Impor Beras, Garam, dan Gula, Usai Seruan Jokowi Benci Produk Asing

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Halaman:


Sumber Kompas.com
Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.