Didenda Rp 3,3 Miliar oleh KPPU, Ini Kata Manajemen Gojek

Kompas.com - 25/03/2021, 19:04 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menjatuhkan sanksi denda kepada PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (Gojek) sebesar Rp 3,3 miliar, karena keterlambatan pemberitahuan (notifikasi) akuisisi yang dilakukan Gojek atas PT Global Loket Sejahtera (Loket).

Menanggapi hal itu, VP Corporate Communications Gojek Audrey Petriny mengatakan, pihaknya telah mengikuti dengan baik seluruh proses yang ada di KPPU dan menunggu salinan resmi dari KPPU.

"PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (PT AKAB) telah mengikuti dengan baik seluruh proses di Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terkait keterlambatan notifikasi sebagai bagian dari proses adminitrasi ukusisi saham PT Loket Global Loket Sejahtera. Kami masih menunggu salinan (keputusan) resmi dari KPPU," ujarnya saat dihubungi Kompas.com, Kamis (25/3/2021).

Baca juga: Gojek Didenda KPPU Rp 3,3 Miliar, Ini Alasannya


Audrey mengatakan pihaknya akan berkomitmen untuk mematuhi semua peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Sebelumnya, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama KPPU Deswin Nur mengatakan, sanksi yang diberikan kepada Gojek ini telah diputuskan melalui sidang majelis komisi dengan nomor register 30/KPPU-M/2020.

"Gojek diputuskan telah melanggar ketentuan Pasal 29 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No. 5/1999) dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilan Saham Perusahaan yang dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat," kata dia..

Deswin menjelaskan, perkara ini berawal dari penyelidikan atas dugaan keterlambatan notifikasi Gojek dalam akuisisi yang dilakukannya pada tanggal 4 Agustus 2017 atas sebagian besar saham PT Global Loket Sejahtera.

Majelis Komisi menilai transaksi tersebut efektif secara yuridis pada tanggal 9 Agustus 2017 sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada.

Oleh karena itu, dia bilang, Gojek wajib melakukan pemberitahuan pengambilalihan saham kepada KPPU selambat-lambatnya 30 hari sejak tanggal 9 Agustus 2017, yakni pada tanggal 22 September 2017.

"Tetapi Gojek baru melakukan pemberitahuan pengambilalihan saham kepada KPPU pada tanggal 22 Februari 2019, sehingga Majelis Komisi berpendapat bahwa Gojek telah terlambat melakukan pemberitahuan pengambilalihan saham selama 347 hari," ucap Deswin.

Baca juga: Ini Penjelasan Gojek Terkait Skema Komisi Baru bagi Mitra Merchant di GoFood

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Ingin Indonesia Ekspor Beras untuk Bantu Atasi Krisis Pangan Global

Jokowi Ingin Indonesia Ekspor Beras untuk Bantu Atasi Krisis Pangan Global

Whats New
Harga Terigu Naik, Mendag: Mudah-mudahan September-Oktober Turun

Harga Terigu Naik, Mendag: Mudah-mudahan September-Oktober Turun

Whats New
Harga Ayam Turun, Mendag Zulhas: Saya Tidak Terlalu Senang, Peternak Rugi

Harga Ayam Turun, Mendag Zulhas: Saya Tidak Terlalu Senang, Peternak Rugi

Whats New
Jokowi Minta Pemda Gunakan Anggaran Tidak Terduga untuk Tekan Inflasi

Jokowi Minta Pemda Gunakan Anggaran Tidak Terduga untuk Tekan Inflasi

Whats New
Sandiaga Uno Pakai Baju Adat Suku Kaili dalam Upacara HUT Ke-77 RI, Apa Maknanya?

Sandiaga Uno Pakai Baju Adat Suku Kaili dalam Upacara HUT Ke-77 RI, Apa Maknanya?

Whats New
Sempat Tergelincir ke Zona Merah, IHSG Sesi I Ditutup Menguat 0,09 Persen

Sempat Tergelincir ke Zona Merah, IHSG Sesi I Ditutup Menguat 0,09 Persen

Whats New
Jokowi Ingin Inflasi Ditekan Jadi di Bawah 3 Persen

Jokowi Ingin Inflasi Ditekan Jadi di Bawah 3 Persen

Whats New
Mendag Zulhas Ajak Pedagang Pasar Masuk Platform Online, Ini Manfaatnya

Mendag Zulhas Ajak Pedagang Pasar Masuk Platform Online, Ini Manfaatnya

Whats New
Harga Tiket Pesawat Mahal, Jokowi: Pak Menhub Saya Perintahkan untuk Segera Selesaikan

Harga Tiket Pesawat Mahal, Jokowi: Pak Menhub Saya Perintahkan untuk Segera Selesaikan

Whats New
Inflasi Jadi Momok Semua Negara, Jokowi: Kita Tidak Boleh Bekerja Standar

Inflasi Jadi Momok Semua Negara, Jokowi: Kita Tidak Boleh Bekerja Standar

Whats New
Kemenkop-UKM Tingkatkan Daya Saing UMKM di Pasar Global dengan Jejaring Digital

Kemenkop-UKM Tingkatkan Daya Saing UMKM di Pasar Global dengan Jejaring Digital

Rilis
Syarat Bikin SKCK, Biaya, dan Tahapannya di Kantor Polisi ataupun Online

Syarat Bikin SKCK, Biaya, dan Tahapannya di Kantor Polisi ataupun Online

Work Smart
Subsidi Energi 2023 Turun Signifikan, Harga Pertalite Akan Naik?

Subsidi Energi 2023 Turun Signifikan, Harga Pertalite Akan Naik?

Whats New
Angka Inflasinya Sudah Tinggi, Jokowi Minta 5 Provinsi Ini Hati-hati

Angka Inflasinya Sudah Tinggi, Jokowi Minta 5 Provinsi Ini Hati-hati

Whats New
7 Uang Rupiah Baru Diluncurkan, Sri Mulyani: Di Setiap Lembarnya Terdapat Cerita dan Narasi Kebangsaan

7 Uang Rupiah Baru Diluncurkan, Sri Mulyani: Di Setiap Lembarnya Terdapat Cerita dan Narasi Kebangsaan

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.