Kemenhub Ungkap Sederet Tantangan yang Bikin Biaya Logistik Mahal

JAKARTA, KOMPAS.com - Biaya logistik di Indonesia tercatat sebagai salah satu yang termahal di Asia, setidaknya hingga 2020. Sementara kinerja logistik Indonesia menduduki peringkat ke-46.

Dari data-data tersebut menunjukan bahwa sistem logistik di Indonesia perlu dibenahi. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengungkap sederet tantangan yang dihadapi untuk menekan mahalnya biaya logistik di Indonesia.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia memang sudah seharusnya punya armada transportasi laut yang cukup kuat. Praktis, kapal menjadi sarana penting dan vital, terutama sebagai alat transportasi dan bagian dari infrastruktur pembangunan ekonomi komunitas masyarakat antar daerah.

Pada tahun 2019, Kemenhub mencatat sekitar 32.587 kapal Indonesia yang terdaftar secara resmi. Hanya saja, sebagian besar kapal-kapal tersebut sudah berusia tua. Karena itu, perbaikan dan peremajaan menjadi sebuah keharusan.

Baca juga: Terbukti Tingkatkan Ekonomi Masyarakat, Rute Tol Laut Nunukan Ditambah

“Semakin tua usia kapal, maka semakin tidak efisien,” ujar Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Laut, Sungai, Danau, dan Penyeberangan (SDP) Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan (Balitbanghub), Gunung Hutapea, dalam keterangannya, dikutip Sabtu (27/3/2021).

Upaya perbaikan dan peremajaan tersebut juga menjadi sebuah tantangan. Menurutnya, perbaikan dan peremajaan membutuhkan biaya cukup tinggi.

Selain itu terdapat beberapa tantangan lain sehingga berujung pada kenaikan biaya logistik.

“Kita menghadapi beberapa tantangan pada industri perkapalan, seperti kapal buatan dalam negeri relatif lebih mahal dibandingkan kapal produk luar negeri, serta waktu produksi yang relatif lebih lama, serta sebagian besar komponen kapal masih impor,” ujarnya.

Baca juga: Logistik RI Masih Kalah dari Negeri Tetangga, Apa Kabar Tol Laut Jokowi?

Untuk menghadapi tantangan tersebut, Gunung Hutapea menyampaikan beberapa strategi, di antaranya harus adanya intervensi dari pemerintah terhadap industri maritim.

Intervensi tersebut bisa berupa pemberian soft loan kepada galangan kapal. Selain itu perlu intervensi terkait kemudahan investasi, pengembangan digitalisasi industri galangan kapal, sharing knowledge secara global, serta pembangunan kapal bersama dengan galangan internasional.

“Berdasarkan strategi tersebut, kebutuhan kapasitas dan kapabilitas industri strategis khususnya galangan kapal termasuk komponen dalam negeri harus ditingkatkan,” tuturnya.

Ia juga menegaskan bahwa industri kapal merupakan industri padat karya, padat teknologi, dan padat modal serta tingkat pengembalian yang rendah, oleh karena itu dibutuhkan pembiayaan investasi yang mendukung poros maritim secara global.

Sementara itu, Staf Khusus Ekonomi dan Investasi Transportasi Kemenhub, Wihana Kirana Jaya mengatakan bahwa seluruh stakeholder perkapalan harus duduk bersama, dan melakukan clearing house.

Baca juga: Demi Sembako, Budi Karya Temui Risma Bahas Tol Laut hingga Jembatan Udara

Hal ini dimaksudkan agar koordinasi antar para pelaku baik operator, industri perkapalan, regulator harus terbangun dengan benar agar tidak terjadi asimetrik informasi sehingga memunculkan perilaku yang tidak efisien.

“Kita harus melakukan yang namanya clearing house, bagaimana meng-clear-kan bottle necking ekosistem yang disebut makro sejak dulu,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa seluruh kementerian atau lembaga harus berkoordinasi dengan benar agar tercipta efisiensi.

“Seluruh komponen itu kan pasti masuk melalui Kementerian Perindustrian, tentunya agar terciptanya efisiensi, harus ada koordinasi intens antar kementerian dan kelembagaan,” tandasnya.