Sesuaikan Perkembangan Jaman, Pejabat Fungsional Kemnaker Harus Berkolaboratif

Kendati demikian, Anwar tak mengelak, bahwa tanggung jawab tersebut juga semakin besar kepada unit teknis pembina jabatan fungsional ketenagakerjaan. Hal ini mengingat tuntutan pejabat fungsional ketenagakerjaan di pusat dan daerah menjadi lebih komplek.

Baca juga: Istana: Perpres Jabatan Fungsional TNI Hanya Berlaku di Mabes TNI

Dalam kesempatan tersebut, Anwar turut menyambut baik pembentukan jabatan fungsional baru, yakni Analis Ketenagakerjaan.

“Saya berharap, fungsional tersebut dapat menyajikan data sekaligus rekomendasi kebijakan di bidang Ketenagakerjaan,” imbuhnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Biro SDM Kemnaker Helmiaty Basri mengatakan, pihaknya sedang melakukan pembahasan pembentukan jabatan fungsional analis ketenagakerjaan dengan Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan (Barenbang Naker).

“Kami telah mendapat ijin prinsip dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) untuk jabatan fungsional baru tersebut," ujarnya.

Terkait rakor, Helmiaty menjelaskan, tujuan kegiatan ini guna memberikan guidence atau pedoman kepada para unit pembina teknis 32 jabatan fungsional di Kemnaker.

Baca juga: Menpan RB: Jabatan Fungsional TNI Bukan di Kementerian dan Lembaga

Adapun pedoman yang dimaksud tentang manajemen karir, penilaian angka kredit, serta pembentukan tim penilai instansi. Hal ini sebagaimana tercantum dalam buku pedoman yang telah disusun Biro SDM.

Sebagai informasi, rakor tahap satu dihadiri para Sekretaris Direktur Jenderal (Sesditjen), Inspektorat Jenderal (Itjen), badan, dan para Kepala Biro Pusat, serta Direktur di lingkungan Kemnaker.

Para pejabat tersebut adalah unit pembina teknis jabatan fungsional yang telah ditunjuk
melalui SK Sekjen Nomor 1/ 0235/KP 0804/3/2021 tentang unit pembina jabatan fungsional.

Para petinggi itu juga merupakan perwakilan 32 jabatan fungsional di Kemnaker sebagai koordinator masing-masing jabatan fungsional tersebut.

Baca juga: Guru PNS Bisa Punya Jabatan Fungsional, Ini Syaratnya

Sementara itu, rakor jabatan fungsional tahap dua rencananya dilaksanakan pada Juni 2021 dan akan berfokus pada pembinaan lima jabatan fungsional bidang Ketenagakerjaan dari Binaan Kemnaker.

Lima jabatan itu, yakni pengawas ketenagakerjaan, mediator hubungan industrial, instruktur, penguji keselamatan dan kesehatan kerja (K3), dan pengantar kerja.