Larangan Mudik Lebaran, Menhub Bakal Batasi Operasi Kereta hingga Kapal Laut

Kompas.com - 07/04/2021, 21:39 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bakal membatasi sejumlah akses transportasi sebagai tindaklanjut keputusan pemerintah yang melarang mudik Lebaran tahun ini.

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengungkapkan, pada jalur darat akan ada lebih dari 300 titik lokasi yang disekat.

Selain itu, akan ada penindakan pada kendaraan pribadi, baik mobil maupun bus dan truk berpelat hitam yang tetap nekat mudik.

Baca juga: Kemenhub Segera Terbitkan Aturan Larangan Mudik Idul Fitri 2021

"Sehingga kami sarankan untuk Bapak-Ibu tidak meneruskan rencana mudik dan tinggal di rumah saja," ujar Budi Karya dalam keterangan pers dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (7/4/2021).

Kemudian, pihaknya akan mengurangi jumlah operasi kereta. Penurunan jumlah pasokan kereta akan dilakukan di beberapa daerah yang memiliki pergerakkan cukup tinggi, seperti Jabodetabek dan Bandung.

"Kami akan lakukan pengurangan suplai dengan hanya memberikan kereta luar biasa," imbuh dia.

Pada jalur laut, kata Budi Karya, fasilitas penyeberangan dengan kapal hanya akan diberikan bagi mereka yang dikecualikan dari larangan mudik sesuai dengan keputusan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK).

Di antaranya pegawai yang sedang melakukan perjalanan dinas dan dilengkapi dengan surat tugas. Serta bagi masyarakat yang memiliki keperluan mendesak dan harus disertai surat keterangan kepala desa.

"Oleh karena itu kami hanya akan memberikan pelayanan secara terbatas," kata dia.

Baca juga: Menhub Ungkap Alasan Pemerintah Melarang Mudik Lebaran 2021

Budi Karya menambahkan, pihaknya telah menyiapkan aturan yang melarang mudik Lebaran pada 6-17 Mei 2021 dalam bentuk Peraturan Menteri (PM).

Namun, pihaknya belum menerbitkan beleid tersebut sebab masih menunggu arahan dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, yang juga merupakan Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN).

Serta menunggu arahan dari Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 yang akan lebih dahulu mengeluarkan surat edaran (SE) terkait penanganan pandemi.

"Karena satgas yang akan memberikan satu SE dan kami akan tindaklanjuti dalam PM," ucap Budi Karya.

Baca juga: Soal Aturan Larangan Mudik, Ini Kata Menhub

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Melecut Belanja Daerah untuk Pemulihan Ekonomi

Melecut Belanja Daerah untuk Pemulihan Ekonomi

Whats New
Jokowi Tak Singgung Kenaikan Gaji PNS di Pidato Kenegaraan soal RAPBN 2023

Jokowi Tak Singgung Kenaikan Gaji PNS di Pidato Kenegaraan soal RAPBN 2023

Whats New
Jokowi Patok Defisit APBN Tahun Depan Maksimal Rp 598,2 Triliun

Jokowi Patok Defisit APBN Tahun Depan Maksimal Rp 598,2 Triliun

Whats New
Masyarakat dapat Kelola Sampah Plastik Rumah Tangga untuk Dukung Ekonomi Sirkular

Masyarakat dapat Kelola Sampah Plastik Rumah Tangga untuk Dukung Ekonomi Sirkular

Whats New
Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian, dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian, dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Spend Smart
 Harga Minyak WTI Turun di Bawah 90 Dollar AS Per Barrel, Terendah dalam 6 Bulan

Harga Minyak WTI Turun di Bawah 90 Dollar AS Per Barrel, Terendah dalam 6 Bulan

Whats New
Jelang 'BUMN Legal Summit 2022', Kementerian BUMN Edukasi Mahasiswa Hukum

Jelang "BUMN Legal Summit 2022", Kementerian BUMN Edukasi Mahasiswa Hukum

Whats New
Transformasi Erajaya, dari Jualan Ponsel, Kini Fokus Jadi 'Lifestyle Smart Retailer' Terbesar di Asteng

Transformasi Erajaya, dari Jualan Ponsel, Kini Fokus Jadi "Lifestyle Smart Retailer" Terbesar di Asteng

Whats New
Ketidakpastian Global Tidak Buat Warren Buffett Berhenti Borong Saham-saham Ini

Ketidakpastian Global Tidak Buat Warren Buffett Berhenti Borong Saham-saham Ini

Whats New
Kementerian PUPR Terima Anggaran Rp 125,2 Triliun, Ini Agenda Kerjanya

Kementerian PUPR Terima Anggaran Rp 125,2 Triliun, Ini Agenda Kerjanya

Whats New
Menhub Minta Maskapai Tak Kenakan Tarif Tinggi Tiket Pesawat

Menhub Minta Maskapai Tak Kenakan Tarif Tinggi Tiket Pesawat

Whats New
[POPULER MONEY] Token ASIX Anang Tak Masuk Kripto Terdaftar | Jokowi: Fundamental Ekonomi RI Baik

[POPULER MONEY] Token ASIX Anang Tak Masuk Kripto Terdaftar | Jokowi: Fundamental Ekonomi RI Baik

Whats New
Target Pendapatan Negara 2023 Dipatok Rp 2.443,6 Triliun, Paling Besar dari Perpajakan

Target Pendapatan Negara 2023 Dipatok Rp 2.443,6 Triliun, Paling Besar dari Perpajakan

Whats New
Token Tadpole Finance Resmi Jadi Aset Kripto Terdaftar di Bappebti

Token Tadpole Finance Resmi Jadi Aset Kripto Terdaftar di Bappebti

Rilis
Genjot Pemulihan Ekonomi Nasional, Puan Minta Pemerintah Pertajam Insentif Pajak

Genjot Pemulihan Ekonomi Nasional, Puan Minta Pemerintah Pertajam Insentif Pajak

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.