Larangan Mudik Lebaran, Menhub Bakal Batasi Operasi Kereta hingga Kapal Laut

Kompas.com - 07/04/2021, 21:39 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bakal membatasi sejumlah akses transportasi sebagai tindaklanjut keputusan pemerintah yang melarang mudik Lebaran tahun ini.

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengungkapkan, pada jalur darat akan ada lebih dari 300 titik lokasi yang disekat.

Selain itu, akan ada penindakan pada kendaraan pribadi, baik mobil maupun bus dan truk berpelat hitam yang tetap nekat mudik.

Baca juga: Kemenhub Segera Terbitkan Aturan Larangan Mudik Idul Fitri 2021

"Sehingga kami sarankan untuk Bapak-Ibu tidak meneruskan rencana mudik dan tinggal di rumah saja," ujar Budi Karya dalam keterangan pers dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (7/4/2021).

Kemudian, pihaknya akan mengurangi jumlah operasi kereta. Penurunan jumlah pasokan kereta akan dilakukan di beberapa daerah yang memiliki pergerakkan cukup tinggi, seperti Jabodetabek dan Bandung.

"Kami akan lakukan pengurangan suplai dengan hanya memberikan kereta luar biasa," imbuh dia.

Pada jalur laut, kata Budi Karya, fasilitas penyeberangan dengan kapal hanya akan diberikan bagi mereka yang dikecualikan dari larangan mudik sesuai dengan keputusan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK).

Di antaranya pegawai yang sedang melakukan perjalanan dinas dan dilengkapi dengan surat tugas. Serta bagi masyarakat yang memiliki keperluan mendesak dan harus disertai surat keterangan kepala desa.

"Oleh karena itu kami hanya akan memberikan pelayanan secara terbatas," kata dia.

Baca juga: Menhub Ungkap Alasan Pemerintah Melarang Mudik Lebaran 2021

Budi Karya menambahkan, pihaknya telah menyiapkan aturan yang melarang mudik Lebaran pada 6-17 Mei 2021 dalam bentuk Peraturan Menteri (PM).

Namun, pihaknya belum menerbitkan beleid tersebut sebab masih menunggu arahan dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, yang juga merupakan Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN).

Serta menunggu arahan dari Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 yang akan lebih dahulu mengeluarkan surat edaran (SE) terkait penanganan pandemi.

"Karena satgas yang akan memberikan satu SE dan kami akan tindaklanjuti dalam PM," ucap Budi Karya.

Baca juga: Soal Aturan Larangan Mudik, Ini Kata Menhub

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

RI Bidik Ekspor Produk Biomassa Cangkang Sawit ke  Jepang

RI Bidik Ekspor Produk Biomassa Cangkang Sawit ke Jepang

Whats New
Cara Top Up DANA lewat BSI Mobile dan ATM BSI dengan Mudah

Cara Top Up DANA lewat BSI Mobile dan ATM BSI dengan Mudah

Spend Smart
Kemenaker Dorong Perusahaan Segera Daftarkan Pekerjanya yang Belum Terdaftar Jamsostek

Kemenaker Dorong Perusahaan Segera Daftarkan Pekerjanya yang Belum Terdaftar Jamsostek

Whats New
Mie Sedaap Ditarik di Hong Kong, Ini Kata BPOM

Mie Sedaap Ditarik di Hong Kong, Ini Kata BPOM

Whats New
Kementerian PUPR Targetkan Penyelesaian 9 Bendungan Hingga Akhir 2022

Kementerian PUPR Targetkan Penyelesaian 9 Bendungan Hingga Akhir 2022

Whats New
BTPN Salurkan Kredit Rp 149,26 Triliun hingga Akhir Juni, Masih Didominasi Segmen Korporasi

BTPN Salurkan Kredit Rp 149,26 Triliun hingga Akhir Juni, Masih Didominasi Segmen Korporasi

Whats New
5 Tips Memilih Investasi yang Aman, Apa Saja?

5 Tips Memilih Investasi yang Aman, Apa Saja?

Whats New
Bank Raya Tunjuk Ida Bagus Jadi Dirut Baru, Gantikan Kaspar Situmorang

Bank Raya Tunjuk Ida Bagus Jadi Dirut Baru, Gantikan Kaspar Situmorang

Whats New
Bantu Perusahaan Bangun Relasi dengan Stakeholder, Tada Gifting Diluncurkan

Bantu Perusahaan Bangun Relasi dengan Stakeholder, Tada Gifting Diluncurkan

Whats New
Pendapatan Klinko (KLIN) Naik 215 Persen pada Semester I-2022

Pendapatan Klinko (KLIN) Naik 215 Persen pada Semester I-2022

Whats New
Astra Internasional Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan S1, Cek Posisi dan Syaratnya

Astra Internasional Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan S1, Cek Posisi dan Syaratnya

Work Smart
Krisis Inggris, Sri Mulyani Sebut Ekonomi Indonesia Cukup Kuat

Krisis Inggris, Sri Mulyani Sebut Ekonomi Indonesia Cukup Kuat

Whats New
Sucofindo Buka Lowongan Kerja untuk Pegawai Kontrak, Ini Posisi yang Dibutuhkan

Sucofindo Buka Lowongan Kerja untuk Pegawai Kontrak, Ini Posisi yang Dibutuhkan

Work Smart
Syarat dan Cara Membuat Akun Pendataan Tenaga non-ASN BKN 2022

Syarat dan Cara Membuat Akun Pendataan Tenaga non-ASN BKN 2022

Whats New
BRI Buka Lowongan Kerja Lewat Jalur Program BFLP hingga 11 Oktober

BRI Buka Lowongan Kerja Lewat Jalur Program BFLP hingga 11 Oktober

Work Smart
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.