Desain Istana Negara IKN Mau Disayembarakan? Ini Kata Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah membuka opsi untuk melakukan sayembara desain Istana Negara yang akan dibangun di Ibu Kota Negara (IKN) atau ibu kota baru di Kalimantan Tengah.

“Nanti kita lihat apakah akan membuat sayembara istana negara atau sayembara arsitek dari gagasan bentuk garuda atau bagaimananya, nanti akan kita pikirkan,” ujar Menteri PPN/ Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dilansir dari Antara, Kamis (8/4/2021).

Jika nantinya sayembara desain istana negara akan dilakukan, lanjut Suharso, pemerintah akan menerapkan kaidah yang ketat sesuai dengan undang-undang arsitek.

“Gambar arsitektur harus dibuat oleh orang yang ahli dan bisa dipertanggungjawabkan," terang Suharso.

Baca juga: Ada Pandemi Covid-19, Bagaimana Nasib Pendanaan Ibu Kota Baru?

"Begitu juga dengan IKN, ketika bangun master plan kita undang konsultan dunia yang punya sejarah dan pengalaman di sektor perencanaan kota yang diakui secara internasional sehingga tidak melanggar undang-undang yang ada di kita,” kata dia lagi.

Undang investor asing

Suharso juga mengatakan perusahaan swasta nasional boleh mengundang investor asing untuk membangun kawasan Ibu Kota Negara di Kalimantan.

“Kita memberi tantangan kepada para pengusaha swasta nasional, silakan mengundang partner asingnya. Jadi bukan pemerintah yang mengundang investor asing," ujar Menteri Suharso.

Suharso mengatakan, pembangunan IKN merupakan playing ground baru bagi para pengusaha yang nantinya akan menjadi objek pajak pemerintah, karenanya pemerintah tidak menutup akses untuk investor swasta.

Baca juga: Bagaimana Ekonomi Timor Leste Setelah 18 Tahun Merdeka dari Indonesia?

“Ketika industri properti sedang turun, real esatate, marketing turun kenapa tidak mereka bergerak di sana. Kalau mereka dikasih playing ground, mendorong tingkat produktivitas modal mereka, kemudian memperoleh laba, itu kan objek pajak,” kata Suharso.

Suharso mengatakan bahwa sudah lumayan banyak investor swasta yang mendatanginya dan menyatakan kesiapan untuk terlibat dalam pembangunan IKN.

“Nama pasti sudah ada tetapi tidak bisa disebutkan. Yang datang kepada saya sudah lumayan, saya pilih orang yang serius apakah nanti bentuknya rame rame satu grup, itu kan menarik,” ungkap dia.

Selain itu, ia mengatakan skema pendanaan pembangunan IKN masih dalam pembahasan dan proporsi pembiayaan masih dinamis.

Baca juga: Anggaran Awal Ibu Kota Baru Rp 38,15 Miliar, Kepala Bappenas: Itu Nothing

Ia juga mengungkapkan bahwa pembangunan IKN tidak akan memberatkan APBN karena pemerintah akan menggunakannya secara bertahap

“Kita cicil sesuai kemampuan sehingga tidak membebani APBN di depan. Pembangunannya dicicil sehingga jauh lebih affordable dan terjangkau oleh APBN,” ujar dia.

Pada tahun 2019, Menteri Keuangan Sri Mulyani memaparkan perkiraan kebutuhan pembiayaan untuk pembangunan ibu kota negara baru dibagi menjadi 3 sumber yaitu Rp 89,4 triliun (19,2 persen) melalui APBN.

Lalu Rp 253,4 triliun (54,4 persen) melalui Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) serta Rp 123,2 triliun (26,4 persen) dari pendanaan swasta.

Baca juga: Mengapa Kapal Berbendera Panama Menguasai Lautan Dunia?