Dorong Permodalan Petani, Kementan Alokasikan Dana KUR Rp 70 Triliun

KOMPAS.com – Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) mengatakan, Kementerian Pertanian (Kementan) mengalokasikan dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) Rp 70 triliun pada 2021.

Jumlah tersebut meningkat dibanding tahun 2020 yang hanya senilai Rp 50 triliun.

Kenaikan alokasi dana tersebut dilakukan Kementan guna mendorong petani agar tidak ragu mengakses KUR guna permodalan usaha tani.

"Petani boleh mengambil KUR, sepanjang itu dipakai modal kerja, jangan ragu-ragu. Alokasi dana tersebut, menyasar para pelaku usaha di bidang pertanian, baik pelaku usaha kelompok maupun perorangan," ujarnya dalam keterangan tertulis yang Kompas.com terima, Senin (26/4/2021).

Sementara itu, tingkat kredit macet atau non performing loan (NPL) KUR sektor pertanian juga menunjukkan angka cukup rendah, yaitu hanya 0,6 persen dari total nilai pinjaman KUR.

Data Kementan menunjukkan bahwa dari total alokasi KUR pertanian pada 2020 sebanyak Rp 50 triliun, realisasinya Rp 55,9 triliun atau melampaui target.

Baca juga: Target Penyaluran KUR UMKM 2021 Naik Menjadi Rp 253 Triliun

Serapan KUR tertinggi terjadi di sektor perkebunan Rp 18 triliun. Kemudian, tanaman pangan  Rp 16,2 triliun, hortikultura Rp 7 triliun, peternakan Rp 10,6 triliun, jasa pertanian Rp 779 miliar, dan kombinasi pertanian Rp 3,1 triliun.

SYL menjelaskan, realisasi serapan KUR pada 2020 tersebar di sejumlah provinsi.

“Tertinggi serapannya adalah Jawa Timur (Jatim) Rp 12,2 triliun. Disusul Jawa Tengah (Jateng) Rp 8,8 triliun, Sulawesi Selatan (Sulsel) Rp 4,2 triliun, Jawa Barat (Jabar) Rp 3,5 triliun, dan Lampung Rp 3 triliun,” imbuhnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal (Dirjen) Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan Sarwo Edhy menyatakan, dana KUR bisa digunakan petani untuk mengembangkan budidaya ataupun mengerjakan bisnis lainnya yang berkaitan di bidang pertanian.

Baca juga: Pemerintah Bakal Naikkan Plafon KUR UMKM hingga Rp 20 Miliar

"Penyaluran KUR telah dinikmati petani di berbagai sektor, yakni tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, kombinasi pertanian atau perkebunan dengan peternakan, serta jasa pertanian, perkebunan, dan peternakan," ujarnya.

Adapun, latar belakang perumusan KUR dilandasi kebutuhan petani pada KUR untuk melanjutkan usaha taninya.

Meski demikian, Sarwo mengaku, masalah pembiayaan masih menjadi kendala karena petani sedikit mengalami kesulitan ketika akan meminjam ke bank.

"Biasanya yang menjadi kendala dalam pembiayaan tersebut adanya keharusan agunan atau jaminan, serta besarnya biaya angsuran. Petani pasti akan kesulitan mendapatkan permodalan karena usaha tani berbeda dengan usaha-usaha lainnya,” jelas Sarwo.

Baca juga: Pemerintah Buka Opsi Perpanjangan Subsidi Bunga KUR hingga Akhir 2021

Bantuan permodalan KUR dari Bank BNI

Sebelumnya, para petani porang di Gemarang, Kabupaten Madiun telah mendapatkan fasilitas bantuan melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus petani dari PT Bank Negara Indonesia (Persero).

Sekitar 200 petani porang di desa tersebut menerima kucuran dana mencapai Rp 5,2 miliar.

Kepala Desa Durenan Purnomo mengatakan, jumlah pendaftar untuk bantuan permodalan melalui skema KUR awalnya berkisar 500 petani porang.

Kemudian, setelah dilakukan verifikasi, hanya sekitar 200 petani yang bisa mendapatkan bantuan permodalan dari pemerintah.

Lebih lanjut Purnomo mengatakan, tanaman yang menjadi rebutan eksportir itu sudah ada di desanya sejak 1990. Namun, para petani mulai tertarik mengembangkan budidaya porang pada 2010.

Baca juga: Tak Mau Petani Kesulitan, Gubernur Jatim Akan Larang Ekspor Bibit Porang

Bahkan, ia mengaku, sejak tiga tahun terakhir semakin banyak petani antusias untuk menanam tanaman jenis umbi-umbian itu.

Adapun total luas lahan yang dimiliki dua ratusan petani tersebut mencapai 350 hektar (ha). Sebagian milik pribadi petani, sedangkan sebagian lainnya merupakan aset Perhutani.

"Sekitar 200 ha lahan tersebut merupakan lahan pribadi pertani. Sementara itu, 150 ha merupakan lahan di kawasan hutan Perhutani,” kata Purnomo.

Purnomo menjelaskan, kategori petani penerima bantuan permodalan KUR adalah mereka yang sudah pernah menanam porang sebelumnya.

Bantuan permodalan tersebut telah diserahkan pada Senin, (12/4/2021) dan akan dimanfaatkan untuk pengembangan tanaman porang.

Baca juga: Banyak Petani Porang Jadi Jutawan, Bupati Madiun: Pengembangannya Harus Perhatikan Aspek Ekologi

"Pinjamannya sesuai kebutuhan saja. Hal ini bertujuan supaya pinjaman dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan saja, tidak digunakan untuk membeli kebutuhan yang lain,” jelasnya.

Bantuan KUR pertanian limit kredit maksimal Rp 50 juta

Sementara itu, Perwakilan dari BNI Caruban Ahmed Noorsyam Hidayat menambahkan, bantuan KUR pertanian memiliki limit kredit maksimal Rp 50 juta.

Total petani di Desa Durenan, kata dia, akan menerima KUR pertanian sekitar 200 orang, dengan rata-rata pengambilan kredit antara Rp 10 juta hingga Rp 40 juta.

“Sebenarnya maksimal pengajuan Rp 50 juta. Akan tetapi, karena ini baru pertama kali, jadi kami batasi maksimal Rp 40 juta dahulu,” ujarnya.

Baca juga: Hingga Februari, Penjaminan KUR Askrindo Tembus Rp 20 triliun

Menurut Ahmed, pinjaman modal itu tanpa agunan. Cara pembayarannya pun menggunakan sistem dibayar saat panen, sehingga petani tidak perlu memikirkan pembayaran angsuran bulanan.

“Saat masa tanam, kami biaya. Kemudian saat panen, petani menghubungi kami untuk pelunasan. Bunganya juga seperti KUR yang lain, hanya 6 persen per tahun,” ucapnya.

Ahmed mengaku, pihaknya telah menyalurkan KUR pertanian untuk Desa Durenan dengan besaran mencapai Rp 5,2 miliar. Pada 2020, pihaknya telah menyalurkan KUR pertanian untuk petani porang mencapai Rp 23,059 miliar.