Posko THR Ditutup, Kemenaker Siapkan Sanksi bagi Perusahaan yang Tak Bayar THR

Kompas.com - 21/05/2021, 08:23 WIB
Ilustrasi Pos Komando (Posko) Tunjangan Hari Raya (THR) 2021 yang digagas oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). DOK. Humas KemnakerIlustrasi Pos Komando (Posko) Tunjangan Hari Raya (THR) 2021 yang digagas oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) resmi menutup Pos Komando (Posko) Tunjangan Hari Raya (THR ) pada Kamis (20/5/2021).

Langkah selanjutnya, Kemenaker melakukan evaluasi sebagai tindak lanjut dan rencana rekomendasi sanksi atas pengaduan yang dihimpun oleh Posko THR.

Sekjen Kemenaker Anwar Sanusi mengungkapkan, untuk memastikan rekomendasi sanksi yang akan diberikan, pihaknya kini tengah melakukan rapat kordinasi dengan semua Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Kadisnaker) Provinsi/Kabupaten/Kota dan Tim Pos Komando (Posko) THR.

Baca juga: KSPI: Masih Banyak Perusahaan yang Belum Bayar THR

"Setelah pekerja/buruh melaporkan pengaduan, konsultasi maupun informasi tentang THR ke Posko THR 2021, kita akan memberikan informasi tentang tindak lanjut pengaduan yang kita terima," ujar Anwar melalui siaran pers.

Rakor pengawasan ini dilakukan secara virtual dan dibagi dalam dua tahap. Rakor pada Kamis (20/5/5/2021) diikuti oleh Kadisnaker dari 16 provinsi di wilayah Indonesia Timur dan Tengah. Tahap berikutnya pada Kamis (20/5/2021) siang, dihadiri oleh 18 Kadisnaker dari kawasan Indonesia Barat.

Dalam rakor ini, para Kadisnaker diharapkan dapat menyampaikan informasi terkait permasalahan pelaksanaan THR, upaya penanganannya, dan hambatannya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Selanjutnya, Anwar meminta agar penyelesaian permasalahan THR dilakukan dengan kolaborasi dan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Anwar menambahkan, sekarang ini Kemenaker tengah memasuki fase penegakan hukum terhadap perusahaan yang tidak mematuhi ketentuan pembayaran THR pekerjanya.

Berdasarkan data yang dihimpun Posko THR Keagamaan Kemenaker hingga Selasa (18/5/2021), ada 1.860 laporan terkait THR yang masuk ke Posko THR Kemenaker dengan rincian 710 konsultasi THR dan 1.150 pengaduan THR.

Baca juga: Pemerintah Masih Terima Aduan THR hingga 20 Mei 2021

Sebanyak 1.150 pengaduan merupakan hasil verifikasi dan validasi dengan melihat aspek kelengkapan data, duplikasi aduan, dan repetisi yang melakukan pengaduan. Dari jumlah 1.150 aduan yang diterima Posko THR, sebanyak 444 sudah dikirim ke daerah untuk ditindaklanjuti.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.