Sri Mulyani Minta APBN Dihemat, tetapi Luhut Minta PNS Kerja dari Hotel di Bali

Lebih lanjut, Odo menuturkan, kebijakan WFB juga pernah dilakukan oleh pemerintah pusat pada tahun 2000 pascaperistiwa bom Bali.

Baca juga: Penasaran Berapa Gaji Menteri Per Bulan?

Menurut dia, kebijakan itu juga tidak diambil secara serampangan dan tanpa mempertimbangkan faktor lain.

Pemerintah pun, katanya, telah mengalokasikan anggaran bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat pada masa pandemi ini sebesar Rp 100 triliun.

"Jadi tidak benar bahwa pemerintah hanya memfokuskan biaya perjalanan dinas ASN untuk membangkitkan kembali sektor pariwisata tanpa mempertimbangkan kebutuhan sosial masyarakat secara umum," tegas Odo.

Sementara itu, Juru Bicara Menko Marves Jodi Mahardi mengungkapkan bahwa ada beberapa poin yang disiapkan oleh pemerintah sebelum pemberlakuan kebijakan Work from Bali. Pertama, yaitu menggenjot program vaksinasi Covid 19 di Bali.

Baca juga: Berapa Gaji Presiden dan Wakil Presiden Indonesia?

"Pak Menko (Luhut Binsar Pandjaitan) pada bulan Maret lalu meminta agar program vaksinasi di Bali diintensifkan dari 1,8 juta hingga 3 juta orang per bulan Mei untuk membentuk kekebalan imunitas sehingga provinsi ini dapat menjadi zona hijau," katanya.

Jodi mengatakan, untuk melindungi masyarakat di kawasan Bali dari penyebaran Covid-19, selmua pengunjung, baik untuk kebutuhan pekerjaan maupun keperluan lain, wajib mengikuti persyaratan perjalanan ke Bali yang diberlakukan oleh pemerintah, yaitu melakukan tes swab PCR ataupun rapid antigen.

Sebelumnya, Kemenko Marves melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) Dukungan Penyediaan Akomodasi untuk Peningkatan Pariwisata The Nusa Dua Bali dengan ITDC pada Selasa (18/5/2021).

Baca juga: Rincian Gaji TNI AL Plus Tunjangan, dari Tamtama hingga Laksamana

MoU tersebut dibuat sebagai upaya dalam mendukung peningkatan pariwisata Bali, di mana Kemenko Marves dan tujuh kementerian/lembaga di bawah koordinasi Kemenko Marves akan melaksanakan program Work from Bali (Kerja dari Bali).

Ketujuh kementerian itu yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian ESDM, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta Kementerian Perhubungan.

Lalu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kementerian Investasi/BKPM.

Sebanyak 16 hotel yang berada dalam kawasan The Nusa Dua telah berkoordinasi dengan Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC).

BUMN itu adalah pengelola kawasan pariwisata The Nusa Dua untuk melakukan kerja sama dalam penyediaan akomodasi dan fasilitas hotel dengan Kemenko Marves.

Baca juga: Cek Daftar Tunggu Haji Tercepat, Daerah Mana Saja?