Jika Terealisasi, Tax Amnesty Jilid II Dinilai Bikin Blunder Penerimaan Negara

Kompas.com - 23/05/2021, 12:42 WIB
Petugas melayani warga yang mengikuti program pengampunan pajak (Tax Amnesty) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Jumat, 30/9/2016. KOMPAS.com / GARRY ANDREW LOTULUNGPetugas melayani warga yang mengikuti program pengampunan pajak (Tax Amnesty) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Jumat, 30/9/2016.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara menilai, rencana pemerintah menerapkan pengampuan pajak atau tax amnesty jilid II untuk menaikkan penerimaan negara, malah akan berdampak negatif pada ekonomi nasional.

Ia mengatakan, kepercayaan pembayar pajak bisa turun karena tax amnesty sudah pernah dilakukan pada 2016-2017 lalu. Terlebih, pemerintah sudah berjanji tax amnesty hanya akan diberikan satu kali.

Setelah periode tax amnesty selesai langkah selanjutnya adalah penegakan aturan perpajakan, bukan memberikan pengampunan lagi.

Baca juga: Sederet Pajak yang Diubah Pemerintah, Mulai dari PPN hingga PPh Pribadi

Munculnya wacana tax amnesty jilid ke II dinilai akan menggangu psikologi pembayar pajak yang malah bakal pilih untuk menunggu tax amnesty jilid berikutnya.

"Ya buat apa patuh pajak, pasti ada tax amnesty berikutnya. Ini blunder ke penerimaan negara," ujar Bhima dalam keterangannya, Minggu (23/5/2021).

Di sisi lain, tax amnesty pun tidak terbukti meningkatkan penerimaan pajak jangka panjang. Bhima bilang, itu tercermin dari rasio pajak yang terus menurun sepanjang periode 2018-2020 hingga mencapai 8,3 persen.

"Rasio penerimaan pajak terhadap PDB bukannya naik malah melorot terus. Berarti ada yang tidak beres dengan tax amnesty," kata dia.

Pemberian tax amnesty juga rawan digunakan untuk pencucian uang lintas negara. Atas nama pengampunan pajak, perusahaan yang melakukan kejahatan keuangan bisa memasukkan uang ke Indonesia.

"Terlebih saat ini rawan pencucian uang dari kejahatan korupsi selama pandemi Covid-19," imbunya.

Bhima mengatakan, pemerintah seharusnya melakukan kebijakan untuk mengejar wajib pajak yang tidak ikut tax amnesty lima tahun lalu, bukan malah memberikan kesempatan kedua.

Baca juga: Mengenal Arti Tax Amnesty dan Tujuannya

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cara Transfer Pulsa Telkomsel lewat SMS dengan Mudah

Cara Transfer Pulsa Telkomsel lewat SMS dengan Mudah

Spend Smart
Apa Itu Produsen? Simak Pengertian, Fungsi dan Tujuannya

Apa Itu Produsen? Simak Pengertian, Fungsi dan Tujuannya

Earn Smart
Menteri Investasi: Dulu, Hanya Kepala Dinas dan Tuhan yang Tahu Kapan Izin Usaha Selesai

Menteri Investasi: Dulu, Hanya Kepala Dinas dan Tuhan yang Tahu Kapan Izin Usaha Selesai

Whats New
Pemerintah Evaluasi Harga Batu Bara Khusus Industri Semen dan Pupuk

Pemerintah Evaluasi Harga Batu Bara Khusus Industri Semen dan Pupuk

Whats New
LMAN Siap Terlibat dalam Pembangunan Ibu Kota 'Nusantara'

LMAN Siap Terlibat dalam Pembangunan Ibu Kota "Nusantara"

Whats New
Menkop UKM Teten Masduki Sambut Inisiatif Bill Gates dan Filantropis Dunia Dukung UMKM Indonesia

Menkop UKM Teten Masduki Sambut Inisiatif Bill Gates dan Filantropis Dunia Dukung UMKM Indonesia

Rilis
Ini Penyebab Anggaran PEN 2021 Tidak Terserap 100 Persen

Ini Penyebab Anggaran PEN 2021 Tidak Terserap 100 Persen

Whats New
Keuangan Mulai Membaik, Ekuitas Asabri Masih Negatif Rp 4,7 Triliun

Keuangan Mulai Membaik, Ekuitas Asabri Masih Negatif Rp 4,7 Triliun

Whats New
Cara Cek Saldo BPJS Ketenagakerjaann Tanpa Aplikasi

Cara Cek Saldo BPJS Ketenagakerjaann Tanpa Aplikasi

Whats New
Menkop UKM Dorong Peternak Ayam Ciremai Group untuk Manfaatkan KUR Klaster Pertanian

Menkop UKM Dorong Peternak Ayam Ciremai Group untuk Manfaatkan KUR Klaster Pertanian

Rilis
Mudah, Ini Cara Cetak Kartu BPJS Kesehatan Online

Mudah, Ini Cara Cetak Kartu BPJS Kesehatan Online

Whats New
Penguatan Infrastruktur Digital Jadi Kunci Industri e-Commerce Lebih Sustainable

Penguatan Infrastruktur Digital Jadi Kunci Industri e-Commerce Lebih Sustainable

Work Smart
Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan Online hingga Rp 10 Juta

Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan Online hingga Rp 10 Juta

Whats New
Bahlil: Gaji Menteri Enggak Lebih dari Rp 20 Juta, Gayanya Saja yang Mantap

Bahlil: Gaji Menteri Enggak Lebih dari Rp 20 Juta, Gayanya Saja yang Mantap

Whats New
Mandiri Investment Forum Kembali Digelar, Ribuan Investor dengan Total Aset 4 Triliun Dollar AS Bakal Hadir

Mandiri Investment Forum Kembali Digelar, Ribuan Investor dengan Total Aset 4 Triliun Dollar AS Bakal Hadir

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.