Jika Terealisasi, Tax Amnesty Jilid II Dinilai Bikin Blunder Penerimaan Negara

Kompas.com - 23/05/2021, 12:42 WIB
Petugas melayani warga yang mengikuti program pengampunan pajak (Tax Amnesty) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Jumat, 30/9/2016. KOMPAS.com / GARRY ANDREW LOTULUNGPetugas melayani warga yang mengikuti program pengampunan pajak (Tax Amnesty) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Jumat, 30/9/2016.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara menilai, rencana pemerintah menerapkan pengampuan pajak atau tax amnesty jilid II untuk menaikkan penerimaan negara, malah akan berdampak negatif pada ekonomi nasional.

Ia mengatakan, kepercayaan pembayar pajak bisa turun karena tax amnesty sudah pernah dilakukan pada 2016-2017 lalu. Terlebih, pemerintah sudah berjanji tax amnesty hanya akan diberikan satu kali.

Setelah periode tax amnesty selesai langkah selanjutnya adalah penegakan aturan perpajakan, bukan memberikan pengampunan lagi.

Baca juga: Sederet Pajak yang Diubah Pemerintah, Mulai dari PPN hingga PPh Pribadi

Munculnya wacana tax amnesty jilid ke II dinilai akan menggangu psikologi pembayar pajak yang malah bakal pilih untuk menunggu tax amnesty jilid berikutnya.

"Ya buat apa patuh pajak, pasti ada tax amnesty berikutnya. Ini blunder ke penerimaan negara," ujar Bhima dalam keterangannya, Minggu (23/5/2021).

Di sisi lain, tax amnesty pun tidak terbukti meningkatkan penerimaan pajak jangka panjang. Bhima bilang, itu tercermin dari rasio pajak yang terus menurun sepanjang periode 2018-2020 hingga mencapai 8,3 persen.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Rasio penerimaan pajak terhadap PDB bukannya naik malah melorot terus. Berarti ada yang tidak beres dengan tax amnesty," kata dia.

Pemberian tax amnesty juga rawan digunakan untuk pencucian uang lintas negara. Atas nama pengampunan pajak, perusahaan yang melakukan kejahatan keuangan bisa memasukkan uang ke Indonesia.

"Terlebih saat ini rawan pencucian uang dari kejahatan korupsi selama pandemi Covid-19," imbunya.

Bhima mengatakan, pemerintah seharusnya melakukan kebijakan untuk mengejar wajib pajak yang tidak ikut tax amnesty lima tahun lalu, bukan malah memberikan kesempatan kedua.

Baca juga: Mengenal Arti Tax Amnesty dan Tujuannya

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sebut Revisi UU BUMN Perlu, Erick Thohir: Kadang Perusahaan Terbitkan Surat Utang untuk Bonus dan Tantiem...

Sebut Revisi UU BUMN Perlu, Erick Thohir: Kadang Perusahaan Terbitkan Surat Utang untuk Bonus dan Tantiem...

Whats New
Sri Mulyani: Saat ini, Kami Belum Lihat Bank Pulih Secara Kuat

Sri Mulyani: Saat ini, Kami Belum Lihat Bank Pulih Secara Kuat

Whats New
Erick Thohir Bentuk Holding BUMN Pangan, Apa Kelebihannya?

Erick Thohir Bentuk Holding BUMN Pangan, Apa Kelebihannya?

Whats New
Soal Jadi Investor Bank Muamalat, Ini Kata BPKH

Soal Jadi Investor Bank Muamalat, Ini Kata BPKH

Whats New
PT BNP Paribas AM dan PT Bank DBS Indonesia Luncurkan Reksa Dana Bertema Teknologi Global

PT BNP Paribas AM dan PT Bank DBS Indonesia Luncurkan Reksa Dana Bertema Teknologi Global

Whats New
Upah Minimum 2022 Mulai Dibahas, Menaker Masih Pertimbangkan Situasi Pandemi Covid-19

Upah Minimum 2022 Mulai Dibahas, Menaker Masih Pertimbangkan Situasi Pandemi Covid-19

Rilis
Kemenkeu Dapat Tambahan Anggaran Jadi Rp 44 Triliun, Buat Apa Saja?

Kemenkeu Dapat Tambahan Anggaran Jadi Rp 44 Triliun, Buat Apa Saja?

Whats New
Menperin Agus: Indonesia Harus Jadi Pusat Produsen Halal Dunia

Menperin Agus: Indonesia Harus Jadi Pusat Produsen Halal Dunia

Whats New
Apa Arti Status Prakerja dalam Proses Seleksi?

Apa Arti Status Prakerja dalam Proses Seleksi?

Work Smart
Hari Libur Nasional 2022 Ditetapkan Ada 16 Hari, Ini Rinciannya

Hari Libur Nasional 2022 Ditetapkan Ada 16 Hari, Ini Rinciannya

Whats New
Dapat Suntikan Modal Rp 20 Triliun, IFG Segera Tuntaskan Restrukturisasi Jiwasraya

Dapat Suntikan Modal Rp 20 Triliun, IFG Segera Tuntaskan Restrukturisasi Jiwasraya

Whats New
Kemendag Dorong Pelaku Usaha Manfaatkan E-commerce

Kemendag Dorong Pelaku Usaha Manfaatkan E-commerce

Rilis
Menperin Agus: Hingga Awal September, Hampir 4 Juta Karyawan Sektor Industri Sudah Divaksinasi

Menperin Agus: Hingga Awal September, Hampir 4 Juta Karyawan Sektor Industri Sudah Divaksinasi

Whats New
Cara Menyimpan Barang Berharga di Pegadaian Safe Deposit Box

Cara Menyimpan Barang Berharga di Pegadaian Safe Deposit Box

Whats New
Startup Lokal, Evermos Raih Pendanaan Rp 426 Miliar dari Investor

Startup Lokal, Evermos Raih Pendanaan Rp 426 Miliar dari Investor

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.