Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Strategi Pemerintah Jamin Ketahanan Pangan Nasional

Kompas.com - 25/05/2021, 14:03 WIB
Elsa Catriana,
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membeberkan ada beberapa program yang dimiliki pemerintah untuk menjamin ketersediaan dan kemudahan akses pangan di Tanah Air.

"Pertama adalah kita akan menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan dalam rangka menjamin ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan," ujar Airlangga dalam Indonesia Food Summit 2021 yang diselenggarakan secara virtual, Selasa (25/5/2021).

Baca juga: Dirjen PSP Kementan: Food Estate Jadi Benteng Ketahananan Pangan Nasional

Kedua, pemerintah mengembangkan kawasan holtikultura berorientasi ekspor dengan model kemitraan atau creating share value antara pemerintah pusat, pemerintah daerah hingga petani.

Menurut Airlangga, hal ini harus dilakukan untuk membentuk ekosistem pangan dan pertanian nasional yang sehat, adil, menguntungkan dan berdaulat

Ketiga, pemerintah juga menerapkan kemitraan closed loop.

"Kemitraan closed loop atau ekosistem di komoditas hortikultura yang mengitegrasikan kerja sama antara akademisi, pelaku usaha, pemerintah, komunitas, dan media sesuai arahan Bapak Presiden di acara Food Security Summit per 18 November 2020, bahwa closed loop inisiatif perlu terus direplikasi di berbagai daerah," kata dia.

Keempat, pemerintah juga mengembangkan peternakan terintegrasi dengan penyediaan lahan ataupun kawasan dengan dukungan sarana produksi, penataan rantai bisnis, dan industri pengolahan.

Baca juga: Bangun Ketahanan Pangan Masyarakat, BKP Kementan Bentuk Pertanian Keluarga

Kelima, penumbuhan dan pengembangan korporasi petani dan nelayan dengan arah peningkatan nilai antara produk hilir yang tentunya melibatkan petani dan nelayan sampai ke nilai hilirnya.

"Kemudian pemerintah juga terus mengupayakan penguatan ketahanan pangan nasional antara lain melalui implementasi UU Cipta Kerja di sektor pertanian, kelautan dan perikanan terkait dengan penyederhanaan dan kepastian dalam memperoleh perizinan," ungkap Airlangga.

Sementara itu, untuk menjamin ketersediaan dan keterjangkauan harga, pemerintah juga membangun infrastruktur pendukung di sektor pertanian.

Misalnya, dengan pembenahan infrastruktur jalan serta pemeliharaan infrastruktur daerah aliran sungai.

Kemudian juga keberlangsungan rantai pasok dari pertanian atau peternakan hingga pascapanen.

Baca juga: Ketahanan Pangan Indonesia selama Pandemi: Apa yang Bisa Dilakukan untuk Memperbaikinya?

"Untuk efisiensi biaya logistik dan pembangunan industri pengolahan pertanian sehingga nilai tambah bisa diterima oleh masyarakat setempat," kata Airlangga.

"Selanjutnya tentu informasi pasar yang tidak asimetris tentunya informasi tentang harga, stok, dan kebutuhan yang diketahui oleh masyarakat, petani, dan nelayan sehingga menjamin efisiensi produksi dan produksi yang dihasilkan mempunyai daya saing yang baik," sambung dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dana Asing Rp 29,73 Triliun Cabut dari Indonesia, Ini Kata Sri Mulyani:

Dana Asing Rp 29,73 Triliun Cabut dari Indonesia, Ini Kata Sri Mulyani:

Whats New
Pelita Air Buka Rute Langsung Jakarta-Kendari, Simak Jadwalnya

Pelita Air Buka Rute Langsung Jakarta-Kendari, Simak Jadwalnya

Whats New
Bank Ina Ditunjuk sebagai Bank Persepsi

Bank Ina Ditunjuk sebagai Bank Persepsi

Whats New
BI Rate Naik, Perbankan Antisipasi Lonjakan Suku Bunga Kredit

BI Rate Naik, Perbankan Antisipasi Lonjakan Suku Bunga Kredit

Whats New
Menhub Tawarkan 6 Proyek TOD di Sekitar Stasiun MRT ke Investor Jepang

Menhub Tawarkan 6 Proyek TOD di Sekitar Stasiun MRT ke Investor Jepang

Whats New
Terbebani Utang Kereta Cepat, KAI Minta Keringanan ke Pemerintah

Terbebani Utang Kereta Cepat, KAI Minta Keringanan ke Pemerintah

Whats New
ByteDance Ogah Jual TikTok ke AS, Pilih Tutup Aplikasi

ByteDance Ogah Jual TikTok ke AS, Pilih Tutup Aplikasi

Whats New
KKP Tangkap Kapal Malaysia yang Curi Ikan di Selat Malaka

KKP Tangkap Kapal Malaysia yang Curi Ikan di Selat Malaka

Whats New
Soal Denda Sepatu Rp 24,7 Juta, Dirjen Bea Cukai: Sudah Sesuai Ketentuan...

Soal Denda Sepatu Rp 24,7 Juta, Dirjen Bea Cukai: Sudah Sesuai Ketentuan...

Whats New
Permintaan 'Seafood' Global Tinggi jadi Peluang Aruna Perkuat Bisnis

Permintaan "Seafood" Global Tinggi jadi Peluang Aruna Perkuat Bisnis

Whats New
BFI Finance Cetak Laba Bersih Rp 361,4 Miliar pada Kuartal I-2024

BFI Finance Cetak Laba Bersih Rp 361,4 Miliar pada Kuartal I-2024

Whats New
Blue Bird Luncurkan Layanan Taksi untuk Difabel dan Lansia, Ada Fitur Kursi Khusus

Blue Bird Luncurkan Layanan Taksi untuk Difabel dan Lansia, Ada Fitur Kursi Khusus

Whats New
Melihat Peluang Industri Digital Dibalik Kolaborasi TikTok Shop dan Tokopedia

Melihat Peluang Industri Digital Dibalik Kolaborasi TikTok Shop dan Tokopedia

Whats New
Walau Kas Negara Masih Surplus, Pemerintah Sudah Tarik Utang Baru Rp 104,7 Triliun Buat Pembiayaan

Walau Kas Negara Masih Surplus, Pemerintah Sudah Tarik Utang Baru Rp 104,7 Triliun Buat Pembiayaan

Whats New
Persaingan Usaha Pelik, Pakar Hukum Sebut Program Penyuluh Kemitraan Solusi yang Tepat

Persaingan Usaha Pelik, Pakar Hukum Sebut Program Penyuluh Kemitraan Solusi yang Tepat

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com