KILAS

Bangun Ketahanan Pangan Masyarakat, BKP Kementan Bentuk Pertanian Keluarga

Kompas.com - 14/04/2021, 09:50 WIB
Program Pertanian Keluarga yang dibangun BKP Kementan di Gunung Kidul, Yogyakarta. DOK. Humas Kementan Program Pertanian Keluarga yang dibangun BKP Kementan di Gunung Kidul, Yogyakarta.

KOMPAS.com – Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian (Kementan) membentuk Pertanian Keluarga (PK) karena dinilai punya sisi strategis dalam membangun ketahanan pangan masyarakat.

"Ketahanan pangan ini dibangun dari unit terkecil di masyarakat, yaitu keluarga," ujar Kepala BKP Agung Hendriadi, seperti dalam keterangan tertulis yang Kompas.com terima, Rabu (14/4/2021).

Oleh karena itu, lanjut dia, pihaknya mendirikan pertanian keluarga tidak hanya untuk meningkatkan penyediaan pangan dan kesejahteraan petani, namun juga mengentaskan daerah rentan rawan pangan

Lebih lanjut dikatakan Agung, melalui pertanian keluarga, ia berharap kebutuhan pangan masyarakat terjamin. Mulai dari desa sampai ke tingkat kabupaten dan kotamadya, hingga akhirnya secara nasional.

Baca juga: Hasil Pertanian RI Senilai Rp 220,4 Miliar Diekspor ke 41 Negara

"Jadi, membangun ketahanan pangan itu juga harus memperhatikan unit terkecil sebagai pondasinya, yaitu keluarga. Maka dari itu, pertanian keluarga ini akan terus kami kembangkan," ucapnya.

Adapun program pertanian keluarga sejalan dengan arah kebijakan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) guna mencukupi kebutuhan pangan masyarakat.

Perlu diketahui, pertanian keluarga dibangun BKP pada 2020 di 80 lokasi. Pada 2021, pembangunan PK ditambah sebanyak 150, sehingga total pertanian ini mencapai 230 lokasi yang tersebar di seluruh Indonesia.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Andriko Noto Susanto berharap, pertanian keluarga dapat dikembangkan oleh pemerintah daerah (pemda).

Baca juga: Mentan: Alih Fungsi dari Lahan Pertanian di 2019 Capai 150.000 Hektar

"Model PK ini sangat strategis untuk menjaga ketahanan pangan keluarga. Sebab, kelompok diberi keleluasaan mengelola dana bantuan pemerintah untuk produksi pangan sesuai petunjuk teknis (juknis)," ujarnya.

Oleh karenanya, Andriko berharap, pemda dapat mereplikasikan PK melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.