KILAS

Bangun Ketahanan Pangan Masyarakat, BKP Kementan Bentuk Pertanian Keluarga

Kompas.com - 14/04/2021, 09:50 WIB
Program Pertanian Keluarga yang dibangun BKP Kementan di Gunung Kidul, Yogyakarta. DOK. Humas Kementan Program Pertanian Keluarga yang dibangun BKP Kementan di Gunung Kidul, Yogyakarta.

KOMPAS.com – Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian (Kementan) membentuk Pertanian Keluarga (PK) karena dinilai punya sisi strategis dalam membangun ketahanan pangan masyarakat.

"Ketahanan pangan ini dibangun dari unit terkecil di masyarakat, yaitu keluarga," ujar Kepala BKP Agung Hendriadi, seperti dalam keterangan tertulis yang Kompas.com terima, Rabu (14/4/2021).

Oleh karena itu, lanjut dia, pihaknya mendirikan pertanian keluarga tidak hanya untuk meningkatkan penyediaan pangan dan kesejahteraan petani, namun juga mengentaskan daerah rentan rawan pangan

Lebih lanjut dikatakan Agung, melalui pertanian keluarga, ia berharap kebutuhan pangan masyarakat terjamin. Mulai dari desa sampai ke tingkat kabupaten dan kotamadya, hingga akhirnya secara nasional.

Baca juga: Hasil Pertanian RI Senilai Rp 220,4 Miliar Diekspor ke 41 Negara

"Jadi, membangun ketahanan pangan itu juga harus memperhatikan unit terkecil sebagai pondasinya, yaitu keluarga. Maka dari itu, pertanian keluarga ini akan terus kami kembangkan," ucapnya.

Adapun program pertanian keluarga sejalan dengan arah kebijakan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) guna mencukupi kebutuhan pangan masyarakat.

Perlu diketahui, pertanian keluarga dibangun BKP pada 2020 di 80 lokasi. Pada 2021, pembangunan PK ditambah sebanyak 150, sehingga total pertanian ini mencapai 230 lokasi yang tersebar di seluruh Indonesia.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Andriko Noto Susanto berharap, pertanian keluarga dapat dikembangkan oleh pemerintah daerah (pemda).

Baca juga: Mentan: Alih Fungsi dari Lahan Pertanian di 2019 Capai 150.000 Hektar

"Model PK ini sangat strategis untuk menjaga ketahanan pangan keluarga. Sebab, kelompok diberi keleluasaan mengelola dana bantuan pemerintah untuk produksi pangan sesuai petunjuk teknis (juknis)," ujarnya.

Oleh karenanya, Andriko berharap, pemda dapat mereplikasikan PK melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Apa yang Dimaksud dengan Startup?

Apa yang Dimaksud dengan Startup?

Whats New
Apa Saja yang Termasuk UMKM?

Apa Saja yang Termasuk UMKM?

Whats New
[KURASI KOMPASIANA] Screen Time: Positif atau Negatif untuk Anak? | 4 Kiat Hadapi Kecanduan Gawai pada Anak Usia Dini | Jangan Ada Gawai di Antara Kita

[KURASI KOMPASIANA] Screen Time: Positif atau Negatif untuk Anak? | 4 Kiat Hadapi Kecanduan Gawai pada Anak Usia Dini | Jangan Ada Gawai di Antara Kita

Rilis
10 Hal yang Perlu Diketahui Sebelum Membeli Aset Kripto

10 Hal yang Perlu Diketahui Sebelum Membeli Aset Kripto

Spend Smart
Peringati Hari Perawat Sedunia, Waketum Kadin: Jasamu Sungguh Besar

Peringati Hari Perawat Sedunia, Waketum Kadin: Jasamu Sungguh Besar

Whats New
Kontrol Arus Balik Lebaran, Ini Titik Penyekatan dan Rapid Test Antigen Acak

Kontrol Arus Balik Lebaran, Ini Titik Penyekatan dan Rapid Test Antigen Acak

Whats New
[KURASI KOMPASIANA] Cicipi 3 Hidangan Lebaran Anti-Mainstream dari Berbagai Daerah Nusantara

[KURASI KOMPASIANA] Cicipi 3 Hidangan Lebaran Anti-Mainstream dari Berbagai Daerah Nusantara

Rilis
Larangan Mudik Lebaran, Staycation Sepi Peminat

Larangan Mudik Lebaran, Staycation Sepi Peminat

Whats New
Meski Ada Larangan Mudik, Pemerintah Targetkan Pertumbuhan Ekonomi Tembus 7 Persen di Kuartal II-2021

Meski Ada Larangan Mudik, Pemerintah Targetkan Pertumbuhan Ekonomi Tembus 7 Persen di Kuartal II-2021

Whats New
Buruh Sindir Pemerintah Soal Masuknya TKA saat Lebaran: Hilang Kegarangan Para Pejabat

Buruh Sindir Pemerintah Soal Masuknya TKA saat Lebaran: Hilang Kegarangan Para Pejabat

Rilis
Bantu Peternak Layer di Blitar dan Kendal, Kementan Fasilitasi Biaya Distribusi Jagung

Bantu Peternak Layer di Blitar dan Kendal, Kementan Fasilitasi Biaya Distribusi Jagung

Rilis
Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19, Pemudik di 2 Pelabuhan ini Wajib Rapid Test Antigen

Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19, Pemudik di 2 Pelabuhan ini Wajib Rapid Test Antigen

Whats New
[POPULER DI KOMPASIANA] Tren Hampers Lebaran | Resep Opor Ayam dan Rendang Daging Sapi | Hidangan Kue Lebaran

[POPULER DI KOMPASIANA] Tren Hampers Lebaran | Resep Opor Ayam dan Rendang Daging Sapi | Hidangan Kue Lebaran

Rilis
Jakarta Dinobatkan Kota Paling Terdampak Bahaya Lingkungan, Ini Saran Susi Pudjiastuti

Jakarta Dinobatkan Kota Paling Terdampak Bahaya Lingkungan, Ini Saran Susi Pudjiastuti

Whats New
Realisasikan Janji Presiden Jokowi, Kementan Salurkan Bantuan Hand Tractor ke Sumba Tengah

Realisasikan Janji Presiden Jokowi, Kementan Salurkan Bantuan Hand Tractor ke Sumba Tengah

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X