Kementerian BUMN Kaji 4 Opsi Penyelamatan Garuda Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Garuda Indonesia Tbk (Persero) Tbk tengah kesulitan akibat rendahnya penerbangan penumpang di masa pandemi Covid-19 yang berkepanjangan.

Maskapai pelat merah ini bahkan telah menawarkan pensiun dini kepada karyawannya untuk bisa bertahan.

Saat ini tersebar dokumen tentang empat opsi penanganan Garuda Indonesia yang tengah dikaji oleh Kementerian BUMN yang tersebar di kalangan media.

Baca juga: Terlilit Utang Rp 70 Triliun, Apa Saja Strategi Garuda Indonesia untuk Bertahan?

Opsi tersebut didapat dari hasil tolak ukur (benchmarking) dengan yang dilakukan oleh pemerintah di negara-negara lainnya.

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra pun mengonfirmasi kebenaran 4 opsi yang dikaji pemerintah tersebut. Ia mengaku telah membahas opsi tersebut dengan Kementerian BUMN, namun dirinya enggan menjelaskan lebih detail.

"Sudah (opsi itu dibahas dengan Kementerian BUMN), tapi detail sebaiknya cek ke Kementerian BUMN," ujar Irfan kepada Kompas.com, Senin (31/5/2021).

Kompas.com telah menghubungi Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga untuk mengonfirmasi dokumen mengenai opsi penyelamatan Garuda Indonesia. Namun, yang bersangkutan belum menjawab hingga berita ini diturunkan.

Empat Opsi Penyelamatan Garuda

Adapun opsi pertama penyelamatan Garuda Indonesia yakni pemerintah terus mendukung dengan memberikan pinjaman atau suntikan ekuitas. Hal ini berkaca dari kasus pada Singapore Airlines asal Singapura, Cathay Pacific asal Hong Kong, dan Air China Airlines asal China.

Namun catatan dalam opsi adalah berpotensi meninggalkan Garuda Indonesia dengan utang warisan yang besar yang akan membuat situasi menantang bagi perusahaan di masa depan.

Baca juga: Garuda Indonesia Tawarkan Pensiun Dini, Asosiasi Pilot: Ini Solusi yang Baik

Kedua, menggunakan hukum perlindungan kebangkrutan untuk merestrukturisasi Garuda Indonesia. Hal ini dilakukan dengan menggunakan legal bankruptcy process untuk merestrukturisasi kewajiban mencakup utang, sewa, dan kontrak kerja.

Pilihan yurisdiksi yang akan digunakan dalam opsi ini yakni U.S. Chapter 11 yang merupakan Undang-Undang Kepailitan Amerika Serikat, maupun yurisdiksi kepailitan negara lain. Selain itu, mempertimbangkan opsi pengajuan Penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU).

Opsi ini merujuk pada contoh kasus Thai Airways International dan Malaysia Airlines. Namun catatannya yakni masih belum jelas apakah undang-undang kepalilitan Indonesia mengizinkan restrukturisasi.

Lalu opsi ini juga berisiko restrukturisasi berhasil memperbaiki sebagian masalah (debt, lease), tetapi tidak memperbaiki masalah yang mendasarinya (culture, legacy).

Kemudian ketiga, merestrukturisasi Garuda Indonesia dan mendirikan perusahaan maskapai nasional baru. Opsi ini mencontoh dari kasus yang terjadi pada Sabena Airlines asal Belgia dan Swissair asal Swiss.

Baca juga: Chairul Tanjung Tambah Kepemilikan 635 Juta Lembar Saham di Garuda Indonesia

Nantinya Garuda Indonesia akan dibiarkan melalui restrukturisasi, namun di saat bersamaan mulai didirikan perusahaan maskapai penerbangan domestik baru. Maskapai baru ini akan mengambil alih sebagian besar rute domestik Garuda Indonesia dan menjadi national carrier di pasar domestik.

Opsi ini dimaksudkan untuk tetap menjaga Indonesia memiliki national flag carrier, tetapi tentu perlu eksplorasi lebih lanjut. Adapun estimasi modal yang dibutuhkan untuk pembuatan maskapai baru ini mencapai 1,2 miliar dollar AS.

Keempat, Garuda Indonesia dilikuidasi dan sektor swasta dibiarkan mengisi kekosongan. Lewat opsi melikuidasi Garuda Indonesia, maka pemerintah akan mendorong sektor swasta untuk meningkarkan layanan udara, misalnya dengan pajak bandara atau subsidi rute yang lebih rendah.

Opsi ini mencontoh dari kasus yang terjadi pada Varig Airlines asal Brasil dan Malev Hungarian Airlines asal Hongaria. Namun catatan pada opsi ini adalah artinya Indonesia tidak lagi memiliki national flag carrier.