Kompas.com - 01/06/2021, 11:49 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Emiten peritel perkakas rumah tangga, PT Ace Hardware Indonesia Tbk (ACE) kembali digugat oleh Wibowo dan Partners dengan status Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Sebelumnya Ace Hardware juga sudah pernah di-PKPU-kan lantaran adanya tagihan Service Agreement atau biaya jasa hukum yang sudah jatuh tempo sebesar Rp 10 juta.

Gugatan ini diajukan pada Kamis (27/5/2021) dengan nomor perkara 251/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst.

Baca juga: Emiten Tekstil Pan Brothers Kena PKPU

Managing Partner ADP Counsellors at Law (kuasa hukum pemohon) Agus D. Prasetyo mengatakan, tuntutan kali ini sama dengan tuntutan sebelumnya yang pernah diajukan pada tahun 2020 yang lalu.

"Ini karena adanya tunggakan biaya jasa hukum. Permohonan PKPU sebelumnya karena ada tunggakan tagihan bulan September 2019 dan sudah dibayar. Nah, kalau PKPU yang ini itu karena tunggakan tagihan bulan April 2020 aja, jumlahnya sama-sama sebesar Rp 10 juta,"ujarnya saat dihubungi Kompas.com, Selasa (1/6/2021).

Sementara itu mengutip dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Pusat, Wibowo and Parners dalam petitumnya meminta enam aspek kepada majelis hukum.

Pertama, menerima dan mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Pemohon untuk menetapkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara terhadap Termohon PKPU, yaitu PT Ace Hardware Indonesia Tbk.

Kedua, menghukum Termohon PKPU, yaitu PT ACE Hardware Indonesia Tbk telah menunggak biaya jasa hukum (Legal Fee) terhadap Pemohon PKPU.

Baca juga: Sritex Digugat PKPU, Ini Respons Manajemen

Ketiga, mengangkat Hakim Pengawas dari Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengawasi proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Termohon, yaitu PT Ace Hardware Indonesia Tbk.

Keempat, menunjuk dan mengangkat Turman Panggabean dan Alba Sukmahamdi sebagai pengurus dalam rangka mengurus harta Termohon PKPU.

Lalu yang kelima, menetapkan imbalan jasa pengurus akan ditentukan kemudian sesuai ketentuan yang berlaku setelah pengurus melaksanakan tugasnya dan yang keenam menghukum Termohon PKPU untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam Permohonan PKPU ini.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi: APBN Surplus Rp 106 Triliun, Pemerintah Mampu Berikan Subsidi Energi Rp 502 Triliun

Jokowi: APBN Surplus Rp 106 Triliun, Pemerintah Mampu Berikan Subsidi Energi Rp 502 Triliun

Whats New
Kemenkop Dorong Pelaku UMKM Perempuan Bentuk Koperasi

Kemenkop Dorong Pelaku UMKM Perempuan Bentuk Koperasi

Whats New
Jokowi: Inflasi Indonesia di Bawah Rata-rata ASEAN dan Negara Maju

Jokowi: Inflasi Indonesia di Bawah Rata-rata ASEAN dan Negara Maju

Whats New
Soal Kenaikan Harga Pertalite, Menteri ESDM: Masih Dibahas

Soal Kenaikan Harga Pertalite, Menteri ESDM: Masih Dibahas

Whats New
Ikut Gamescom 2022, Sandiaga Uno Targetkan Rp 60 Miliar

Ikut Gamescom 2022, Sandiaga Uno Targetkan Rp 60 Miliar

Whats New
Ingin Merdeka Finansial di Usia Muda? Simak 6 Tips Berikut

Ingin Merdeka Finansial di Usia Muda? Simak 6 Tips Berikut

Spend Smart
Di Sidang Tahunan MPR, Jokowi: UMKM Harus Terus Didukung agar Naik Kelas

Di Sidang Tahunan MPR, Jokowi: UMKM Harus Terus Didukung agar Naik Kelas

Whats New
Melenggang di Zona Hijau, Sesi I IHSG Ditutup Menguat ke 7.103,58

Melenggang di Zona Hijau, Sesi I IHSG Ditutup Menguat ke 7.103,58

Whats New
Kemenkominfo Dorong Pelaku UMKM Disabilitas Terlibat di Ekonomi Digital

Kemenkominfo Dorong Pelaku UMKM Disabilitas Terlibat di Ekonomi Digital

Whats New
Lepas 8.600 Ton Konsentrat Tembaga Milik Freeport, Bahlil: Harapannya agar 'Multiplier Effects'

Lepas 8.600 Ton Konsentrat Tembaga Milik Freeport, Bahlil: Harapannya agar "Multiplier Effects"

Whats New
Jokowi: Fundamental Ekonomi RI Baik, tapi Tetap Harus Waspada

Jokowi: Fundamental Ekonomi RI Baik, tapi Tetap Harus Waspada

Whats New
Jokowi: Tingkatkan Nilai Ekspor, Hilirisasi dan Industrialisasi SDA Harus Terus Dilakukan

Jokowi: Tingkatkan Nilai Ekspor, Hilirisasi dan Industrialisasi SDA Harus Terus Dilakukan

Whats New
Sandiaga Uno: Tidak Semua Destinasi Wisata Alami Kenaikan Tarif

Sandiaga Uno: Tidak Semua Destinasi Wisata Alami Kenaikan Tarif

Whats New
Menaker: Tidak Ada Negara Berhasil Tarik Investasi Tanpa Tenaga Kerja Produktif dan Talenta

Menaker: Tidak Ada Negara Berhasil Tarik Investasi Tanpa Tenaga Kerja Produktif dan Talenta

Whats New
Nilai Tukar Rupiah Hari Ini Masih Tertekan

Nilai Tukar Rupiah Hari Ini Masih Tertekan

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.