Kondisi Keuangan Semakin Memprihatinkan, Dewan Komisaris Garuda Minta Tak Digaji

Kompas.com - 03/06/2021, 05:15 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kondisi keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk tengah terpuruk terimbas dari pandemi Covid-19, serta terlilit utang yang sudah menembus Rp 70 triliun.

Sejumlah opsi penyelamatan tengah dikaji oleh perseroan dan Kementerian BUMN guna menyehatkan kembali kondisi maskapai pelat merah itu.

Sembari menunggu kajian tersebut, berbagai penghematan atau efisiensi sudah dilakukan oleh Garuda Indonesia.

Baca juga: Rachmat Gobel Harap Likuidasi Jadi Opsi Terakhir Selamatkan Garuda Indonesia

Terbaru, jajaran dewan komisaris maskapai dengan kode emiten GIAA itu mengusulkan penangguhan pembayaran gaji selama kondisi keuangan masih tertekan.

Kondisi keuangan Garuda yang semakin ‘kritis’

Usul penangguhan gaji dewan komisaris tersebut disampaikan oleh Komisaris Garuda Indonesia, Peter Gontha, melalui surat yang ditujukan kepada seluruh anggota dewan komisaris perseroan.

Dilansir dari unggahan akun Instagram-nya, Peter menilai perlu ada penghematan yang dilakukan, seiring kondisi keuangan maskapai yang semakin terpuruk.

“Mengingat keadaan keuangan Garuda yang tambah lama bertambah kritis, kami sebagai anggota dewan komisaris yang sangat mengetahui penyebab-penyebab ini,” tulisnya.

Dalam surat tersebut, Peter menjabarkan tujuh poin yang menurutnya mengakibatkan kondisi keuangan Garuda semakin terpuruk, mulai dari tidak adanya penghematan hingga saran komisaris yang tidak diperlukan.

“Maka kami mohon demi sedikit meringankan beban perusahaan, untuk segera, mulai bulan Mei 2021, yang memang pembayarannya ditangguhkan, memberhentikan pembayaran honorium bulanan kami sampai rapat pemegang saham mendatang," kata Peter.

Usulan telah disetujui seluruh dewan komisaris

Komisaris Independen Garuda Indonesia Yenny Wahid mengatakan, seluruh anggota dewan komisaris telah menyepakati usulan tersebut guna meringankan beban keuangan perseroan.

Baca juga: Terlilit Utang Rp 70 Triliun, Apa Saja Strategi Garuda Indonesia untuk Bertahan?

“Ada kesepakatan di dewan komisaris untuk meminta gaji distop dulu untuk meringankan beban keuangan Garuda,” katanya.

Yenny menyadari, kondisi keuangan Garuda Indonesia tengah berada dalam fase yang perlu diselamatkan dengan berbagai upaya.

Ia pun mengakui, ini bukan kali pertama dewan komisaris mengusulkan pengurangan porsi atau penangguhan gaji, semenjak pandemi Covid-19 merebak.

Putri Gus Dur itu menjelaskan, semenjak merebaknya pandemi pada awal tahun lalu, dewan komisaris mengusulkan pemangkasan gaji, dimana semakin besar jabatan, semakin tinggi pula porsi potongannya.

“Jadi sejak awal pandemi komisaris dan direksi hanya dibayar 50 persen gaji. Sempat dibayar full hanya beberapa bulan saja ketika kondisi membaik,” tuturnya.

Namun, dengan semakin parahnya kondisi keuangan Garuda, dewan komisaris sepakat untuk menangguhkan pembayaran gaji.

Disambut baik Erick Thohir

Rencana penangguhan gaji dewan komisaris itu pun disambut baik oleh Menteri BUMN, Erick Thohir.

“Saya rasa yang diusulkan Pak Peter sangat bagus,” ujarnya.

Bahkan, demi meningkatkan porsi penghematan, Erick mengusulkan agar jumlah anggota komisaris dipangkas, dari saat ini sebanyak lima orang, menjadi hanya dua orang saja.

“Saya ingin usulkan, kalau bisa komisaris Garuda Indonesia 2 atau 3 saja," ujar Erick.

Mantan bos Inter Milian itu menyebutkan, ketika perusahaan berusaha untuk melakukan efisiensi dengan menawarkan pensiun dini kepada karyawan, maka langkah efisiensi perlu juga dilakukan di jajaran atas, seperti komisaris.

"Jangan yang tadi misalnya ada pensiun dini tapi komisarisnya enggak dikurangin. Nah nanti kita akan kurangi, kecilin jumlahnya, itu bagian dari efisiensi, jadi benar-benar mencerminkan (upaya dari) komisaris dan direksi Garuda," jelas dia.

Erick mengatakan, butuh waktu setidaknya dua minggu untuk memproses pengurangan jumlah komisaris Garuda Indonesia.

Baca juga: Serikat Karyawan: Banyak Opsi untuk Menyehatkan Keuangan Garuda Indonesia

Selain itu, harus melalui tahap Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) mengingat maskapai pelat merah ini juga merupakan perusahaan terbuka.

"Ini kita akan lakukan sesegara mungkin, kasih waktu dua minggu lah, ada RUPS-nya tapi, mesti berdasarkan RUPS, nanti kita kecilkan jumlah komisarisnya," kata Erick.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Lengkap, Ini Update Tarif Listrik per 1 Juli 2022 Usai Kenaikan

Lengkap, Ini Update Tarif Listrik per 1 Juli 2022 Usai Kenaikan

Whats New
Simak 2 Langkah Mudah Sisihkan Dana untuk Kurban Idul Adha

Simak 2 Langkah Mudah Sisihkan Dana untuk Kurban Idul Adha

Spend Smart
Kemenhub Evaluasi Regulasi Harga Tiket Pesawat, Maskapai Bisa Naikkan Tarif Batas Atas

Kemenhub Evaluasi Regulasi Harga Tiket Pesawat, Maskapai Bisa Naikkan Tarif Batas Atas

Whats New
Mitigasi Perubahan Iklim Mahal, Kemenkeu: Dana Pemerintah untuk Transisi Energi Tidak Cukup...

Mitigasi Perubahan Iklim Mahal, Kemenkeu: Dana Pemerintah untuk Transisi Energi Tidak Cukup...

Whats New
YLKI Khawatir Konsumen Buru Rokok Murah, Jika Batasan Produksi Tak Diubah

YLKI Khawatir Konsumen Buru Rokok Murah, Jika Batasan Produksi Tak Diubah

Whats New
[POPULER MONEY] Beli Elpiji 3Kg Juga Pakai MyPertamina? | 10 Tempat Kerja Terbaik di Indonesia

[POPULER MONEY] Beli Elpiji 3Kg Juga Pakai MyPertamina? | 10 Tempat Kerja Terbaik di Indonesia

Whats New
Pemerintah Dinilai Perlu Cepat Turun Tangan Atasi Kenaikan Harga Avtur

Pemerintah Dinilai Perlu Cepat Turun Tangan Atasi Kenaikan Harga Avtur

Whats New
Ditjen Pajak: Peserta PPS Meningkat Sangat Signifikan dalam 24 Jam

Ditjen Pajak: Peserta PPS Meningkat Sangat Signifikan dalam 24 Jam

Whats New
Emiten Pengelola Lucy in The Sky Ekspansi Gerai di Baru di Cikini

Emiten Pengelola Lucy in The Sky Ekspansi Gerai di Baru di Cikini

Whats New
Begini Langkah INACA untuk Bantu Pemulihan Industri Penerbangan

Begini Langkah INACA untuk Bantu Pemulihan Industri Penerbangan

Whats New
Daftar MyPertamina, Boleh Lebih 1 Kendaraan dalam 1 Akun

Daftar MyPertamina, Boleh Lebih 1 Kendaraan dalam 1 Akun

Whats New
Pertamina: 60 Persen Orang Kaya Nikmati BBM Subsidi

Pertamina: 60 Persen Orang Kaya Nikmati BBM Subsidi

Whats New
INACA Ungkap Tantangan yang Dihadapi Maskapai Penerbangan Saat Ini, Apa Saja?

INACA Ungkap Tantangan yang Dihadapi Maskapai Penerbangan Saat Ini, Apa Saja?

Whats New
Simak 3 Tips agar UMKM Tembus Pasar Global

Simak 3 Tips agar UMKM Tembus Pasar Global

Work Smart
Pemerintah Diminta Beri Insentif buat Produk Keuangan 'Hijau', Ini Alasannya

Pemerintah Diminta Beri Insentif buat Produk Keuangan "Hijau", Ini Alasannya

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.