Sri Mulyani Usulkan Pajak Minimum untuk Perusahaan yang Rugi

Kompas.com - 03/06/2021, 05:45 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. ANTARA FOTO/MUHAMMAD ADIMAJAMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyodorkan usulan penerapan alternative minimum tax (AMT) untuk mengoptimalkan penerimaan pajak atas korporasi meskipun kondisinya sedang rugi.

Berdasarkan paparan rapat kerja (raker) antara Menteri Keuangan (Menkeu) dan Badan Anggaran (Banggar) DPR, Senin (31/5/2021), pajak minimum ditujukan bagi wajib pajak badan dengan pajak penghasilan (PPh) terutang kurang dari batasan tertentu akan dikenai pajak penghasilan minimum.

Sri Mulyani bilang, rencana tersebut akan dibahas dalam Panitia Kerja (Panja) Penerimaan Pajak DPR RI. Namun di lain kesempatan, saat raker Kemenkeu dengan Komisi XI akhir bulan lalu, Sri Mulyani mengatakan, AMT merupakan bagian dari reformasi perpajakan di tahun depan.

Baca juga: Penerimaan Pajak Korporasi Melonjak, Apa Penyebabnya?

Skema pungutan pajak korporasi tersebut merupakan respons pemerintah atas celah yang dimanfaatkan wajib pajak badan untuk melakukan penghindaran pajak.

“Kita akan melakukan anternative minimum tax approach supaya compliance menjadi lebih bisa diamankan,” kata Sri Mulyani, beberapa waktu lalu.

Pengamat pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar mengatakan, kebijakan AMT perlu diterapkan di Indonesia. Sebab di era globalisasi, banyak terjadi praktik penghindaran perpajakan terutama dari para korporasi multinasional.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Misalnya pada tahun 2016, saat itu pemerintah melaporkan sekitar 2.000 penanaman modal asing (PMA) tidak membayar pajak dalam sepuluh tahun terakhir. Alasannya, perusahaan tersebut terus merugi.

“Kan aneh juga, 10 tahun rugi terus tapi kok tetap beroperasi? Ini indikasi kuat akan adanya praktik penghindaran dan pengelakan pajak secara agresif,” kata Fajry kepada Kontan.co.id, Rabu (2/5/2021).

Baca juga: Proposal Sri Mulyani 2022: Naikkan Pajak Orang Kaya hingga Tax Amnesty Jilid II

Sejalan dengan rencana pemerintah, beberapa lembaga internasional banyak memberikan opsi untuk menangkal praktik penghindaran dan pengelakan pajak secara agresif. Salah satunya dari International Monetary Fund (IMF).

IMF merekomendasikan kebijakan AMT, terutama bagi negara-negara berkembang. Diusulkan dikenakan tarif 1 persen dari peredaran usaha. Fajry menilai, tarif tersebut pas diterapkan di Indonesia.

Berkaca pada negara/yurisdiksi lainnya, Fajry mengatakan AMT telah berhasil dilaksanakan.

“Negara yang mengimplementasikan kebijakan ini juga sudah banyak, dari negari maju seperti Amerika Serikat, Kanada, belgia, sampai negara berkembang seperti India, Pakistan,” ujar Fajry.

 

Berita ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul: Usulkan tarif pajak minimum bagi perusahaan yang merugi, ini penjelasan Sri Mulyani



Sumber
Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Rupiah dan IHSG Ditutup Menguat di Akhir Pekan, Asing Borong TLKM, AGRO, dan BFIN

Rupiah dan IHSG Ditutup Menguat di Akhir Pekan, Asing Borong TLKM, AGRO, dan BFIN

Whats New
Siasati Pandemi, Watsons Tetap Ekspansi dengan Konsep Ini

Siasati Pandemi, Watsons Tetap Ekspansi dengan Konsep Ini

Whats New
Menteri Investasi: Negara Tetangga Tak Ingin RI Jadi Produsen Baterai Mobil Listrik

Menteri Investasi: Negara Tetangga Tak Ingin RI Jadi Produsen Baterai Mobil Listrik

Whats New
Mendag Lutfi: Harga dan Stok Bahan Pokok di Masa PPKM Terkendali dan Stabil

Mendag Lutfi: Harga dan Stok Bahan Pokok di Masa PPKM Terkendali dan Stabil

Whats New
Targetkan Pertumbuhan Bisnis Kartu Kredit 7 Persen, Bank Mandiri Andalkan Transaksi E-Commerce

Targetkan Pertumbuhan Bisnis Kartu Kredit 7 Persen, Bank Mandiri Andalkan Transaksi E-Commerce

Whats New
PT PAL Dapat Lisensi Bikin Kapal Perang Canggih dari Inggris

PT PAL Dapat Lisensi Bikin Kapal Perang Canggih dari Inggris

Whats New
Begini Strategi Watson Bertahan di Tengah Pandemi

Begini Strategi Watson Bertahan di Tengah Pandemi

Whats New
Cara Melaporkan Gangguan Listrik PLN Bebas Pulsa

Cara Melaporkan Gangguan Listrik PLN Bebas Pulsa

Whats New
Tenaga Kerja Sukarela Diharapkan Antisipasi Tantangan Ketenagakerjaan Masa Kini

Tenaga Kerja Sukarela Diharapkan Antisipasi Tantangan Ketenagakerjaan Masa Kini

Rilis
Menko Airlangga Sebut Pertumbuhan Ekonomi dan Covid-19 seperti 2 Siklus

Menko Airlangga Sebut Pertumbuhan Ekonomi dan Covid-19 seperti 2 Siklus

Whats New
BI: Ini Sektor-sektor Bisnis yang Dorong Penyaluran Kredit Naik pada Agustus 2021

BI: Ini Sektor-sektor Bisnis yang Dorong Penyaluran Kredit Naik pada Agustus 2021

Whats New
BI: Penyaluran Kredit Baru pada Agustus 2021 Meningkat

BI: Penyaluran Kredit Baru pada Agustus 2021 Meningkat

Rilis
Ongkos Kirim Barang DHL Express Naik 4,9 Persen Tahun Depan

Ongkos Kirim Barang DHL Express Naik 4,9 Persen Tahun Depan

Whats New
Ditekan Pemerintah China, Kekayaan Sejumlah Miliarder Negeri Panda Turun

Ditekan Pemerintah China, Kekayaan Sejumlah Miliarder Negeri Panda Turun

Whats New
Menko Airlangga: Anggaran KUR Naik Jadi Rp 285 Triliun, Bunganya 3 Persen

Menko Airlangga: Anggaran KUR Naik Jadi Rp 285 Triliun, Bunganya 3 Persen

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.