Sri Mulyani Minta Masyarakat Awasi Belanja Daerah

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta masyarakat turut mengawasi kinerja Anggaran Pemerintah Belanja Daerah (APBD).

Bendahara Negara ini ingin agar masyarakat memberikan usulan ke mana sebaiknya anggaran dibelanjakan. Pasalnya, kinerja pemerintah pusat sangat bergantung pada realisasi belanja daerah yang produktif.

"Belanja TKDD yang mendekati Rp 800 triliun itu rakyat mestinya memahami untuk bisa kemudian ikut mengawasi dan ikut memberikan masukan bagi Pemda bagaimana anggaran itu dibelanjakan," kata Sri Mulyani dalam acara Final Lomba Bedah Data APBD secara virtual, Selasa (8/6/2021).

Baca juga: Sri Mulyani: Banyak Program di Daerah Kuras APBD, tapi Hasilnya Enggak Ada...

Asal tahu saja, rasio transfer ke daerah kini mencapai 1/3 dari APBN sejak desentralisasi fiskal dilakukan.

Sebelum ada desentralisasi dan otonomi daerah, TKDD hanya mencapai Rp 33 triliun.  Kemudian dengan adanya TKDD melonjak 3 kali lipat menjadi Rp 93 triliun. Tak heran, efektifitas belanja bergantung pada daerah.

"Salah satu segmen dari APBN yang sangat penting yaitu transfer keuangan dan dana desa. Ini enggak gampang untuk benar-benar mengajak seluruh masyarakat tahu dan TKDD itu sebenarnya penting karena sepertiga dari APBN," beber dia.

Agar mudah diawasi oleh banyak pihak, Kemenkeu tengah berupaya mengolah data menggunakan IT dan data driven. Dengan bantuan teknologi, menganalisa efektifitas anggaran menjadi lebih mudah.

"Jadi data itu merupakan set informasi yang sekarang menjadi tambang emas bagi siapa saja. Semua orang sebenarnya bahkan bisa menjadi kaya atau lebih knowledgable kalau tahu mengenai data dan bagaimana menggunakan data ini," sebut Sri Mulyani.

Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Astera Primanto Bhakti menambahkan, pengelolaan data perlu dilakukan lantaran data APBD luar biasa kaya.

Baca juga: Sri Mulyani: Lebih dari 75 Persen APBD Habis untuk Belanja Gaji dan Operasional

Pengolahan data di tingkat daerah bervariasi sesuai pengadaan SDM, infrastruktur, maupun koneksinya.

Di Ditjen Perimbangan sendiri, Astera dan tim bekerja ekstra untuk mengolah data agar lebih mudah dicerna.

"Data yang dihasilkan perlu dilakukan cleaning dan screening. Ini selalu kita lakukan," pungkas dia.