KKP Yakin Program Kampung Ikan Bisa Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Pusat Riset Perikanan KKP Yayan Hikmayani mengatakan, program Kampung Ikan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan pedesaan.

Program Kampung Ikan merupakan program pengembangan berbagai jenis komoditas perikanan di suatu desa atau daerah tertentu.

"Sebenarnya pada hakekatnya, kampung ikan sudah ada di tengah masyarakat. Tantangannya adalah bagaimana menginovasi kampung ikan yang sudah ada dan supaya bisa berkembang," katanya dalam acara Bedah Buku Model Pengembangan Kampung Ikan dalam mendukung Kesejahteraan Masyarakat di Pedesaan secara virtual, Selasa (15/6/2021).

Program Kampung Ikan dinilai bisa membuat desa menjadi fokus dalam peningkatan kinerja sektor kelautan dan perikanan nasional. Bahkan kata Yayan, bila produk yang dihasilkan program kampung ikan punya kulaitas yang baik, maka produk tersebut bisa diekspor ke berbagai negara.

Baca juga: Kasus Covid-19 Melonjak, Luhut: Buah dari Ramai-ramai Mudik

Walau demikian diakui Yayan, masih ada sejumlah tantangan yang umumnya dijumpai dalam pengembangan Kampung Ikan. Misalnya terkait dengan masalah sistem produksi yakni teknologi yang masih tradisional, produksinya hanya untuk kebutuhan sendiri, hingga penggunaan tenaga kerja rumah tangga sehingga tingkat serapan tenaga kerja juga masih terbatas.

Dari sisi sistem usaha, ia juga menilai skala produksi masih relatif kecil dan belum terintegrasi dari hulu hilir.

Sementara itu, Pengamat kelautan dan Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim menilai, diperlukan kajian intensif jika desa ingin fokus kepada komoditas perikanan tertentu.

"Kajian praprogram yang intensif dan menyeluruh agar potensi keberhasilan dan keberlanjutan programnya lebih besar," kata Abdul Halim.

Menurut dia, sebenarnya program Kampung Ikan ini serupa dengan gagasan Minapolitan yang pernah dijalankan KKP sebelumnya.

Ia berpendapat agar pelaksanaan program tersebut dapat lebih optimal, pemerintah perlu memberikan kepastian kepada pembudidaya ikan terkait zonasi wilayah.

"Hal ini berkaitan erat dengan penyusunan Perda RZWP3K (Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil) di level provinsi," kata dia.

Baca juga: Apa Langkah Pelindo II untuk Berantas Pungli di Tanjung Priok?