Perum Damri Dituding Abaikan Hak Pekerja, THR Dipangkas dan Gaji Tidak Dibayar

Kompas.com - 16/06/2021, 18:30 WIB
Bus medium Damri Setia YugoBus medium Damri

JAKARTA, KOMPAS.com - Serikat Buruh Pekerja Dirgantara, Digital, dan Transportasi (SPDT), bagian dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), mengungkapkan manajemen Perum Damri mengabaikan hak-hak pekerjanya.

Menurut Ketua Umum SPDT FSPMI Iswan Abdullah, beberapa hak yang diabaikan antara lain pembayaran THR kepada pekerja yang hanya Rp 700.000 khususnya pada sopir, tidak membayar gaji pekerja 5-8 bulan lamanya, upah yang dibayarkan di bawah upah minimum, serta tindakan lainnya yang merugikan pekerja

“Permasalahan Damri ini terkait dengan THR, dimana sampai saat ini THR pekerja hanya dibayarkan Rp 700.000. Ini adalah pelanggaran," kata Iswan secara virtual, Rabu (16/6/2021).

Baca juga: Inflasi, Upah Riil Buruh Tani dan Buruh Bangunan Kompak Menurun

Iswan juga menjelaskan, gaji pekerja Damri juga dibayarkan dibawah upah minimum, bahkan ada yang gajinya tidak dibayarkan 5-8 bulan lamanya.

Ia meminta manajemen untuk tidak tutup mata terhadap apa yang terjadi pada pekerja Damri.

“Kami minta kepada manajemen dan direksi untuk melaksanakan peraturan sesuai undang-undang, terkait upah yang jauh di bawah upah minimum. Baik di Jawan dan didaerah lainnya 5-8 bulan, bahkan sampai saat ini tidak digaji. Kami mohon pemerintah untuk melakukan pengawasan terhadap manajemen pengelolaan Damri,”tegas dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Terkait hal tersebut, Corporate Secretary Perum DAMRI Sidik Pramono mengatakan, sejak pandemi Covid-19 di bulan Maret 2020 yang dibarengi dengan pengurangan mobilitas, terjadi penurunan aktivitas transportasi massal, yang menjadikan kondisi keuangan Perusahaan tidak baik.

Baca juga: Buruh Minta PLN Tidak Lepas Tangan Terkait THR Pekerja Outsourcing

“Untuk pertama kalinya dalam lima tahun terakhir Perusahaan mencatat kerugian. Kondisi tersebut memaksa Direksi untuk melakukan berbagai hal, termasuk memutuskan adanya penangguhan/penundaan pembayaran sebagian upah bagi karyawan Perusahaan, termasuk Direksi (penundaan, bukan pemotongan),”jelas Sidik.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kehilangan Rp 195,75 Triliun, Jeff Bezos Masih Orang Terkaya di Dunia

Kehilangan Rp 195,75 Triliun, Jeff Bezos Masih Orang Terkaya di Dunia

Whats New
[POPULER MONEY] Kelulusan CPNS Tak Didasarkan Rangking | Data Penerima Subsidi Gaji Diserahkan

[POPULER MONEY] Kelulusan CPNS Tak Didasarkan Rangking | Data Penerima Subsidi Gaji Diserahkan

Whats New
Ini Cara Memilih Tanggal dan Tempat Pencairan BPUM UMKM di E-Form BRI

Ini Cara Memilih Tanggal dan Tempat Pencairan BPUM UMKM di E-Form BRI

Whats New
Mengenal Apa Itu Stock Split Saham dan Dampaknya Bagi Investor

Mengenal Apa Itu Stock Split Saham dan Dampaknya Bagi Investor

Whats New
Mentan: Presiden Minta Porang yang Diekspor Sudah Diproses...

Mentan: Presiden Minta Porang yang Diekspor Sudah Diproses...

Whats New
Simak, Ini Ketentuan Bobot Penilaian SKD CPNS 2021

Simak, Ini Ketentuan Bobot Penilaian SKD CPNS 2021

Work Smart
OJK Minta Kominfo Blokir Aplikasi Penagih Utang

OJK Minta Kominfo Blokir Aplikasi Penagih Utang

Whats New
Kemenhub Tetapkan Konsorsium Pengelola Pelabuhan Anggrek Gorontalo

Kemenhub Tetapkan Konsorsium Pengelola Pelabuhan Anggrek Gorontalo

Whats New
Bantu Masyarakat Terdampak Pandemi, Tanoto Foundation Donasikan 300 Ton Beras Premium

Bantu Masyarakat Terdampak Pandemi, Tanoto Foundation Donasikan 300 Ton Beras Premium

Rilis
Menhub: Pembangunan Pelabuhan Anggrek Gorontalo Dibiayai Swasta

Menhub: Pembangunan Pelabuhan Anggrek Gorontalo Dibiayai Swasta

Whats New
WFH Dirasa Penuh Tantangan oleh Sejumlah Karyawan, Ini Tanggapan Psikolog

WFH Dirasa Penuh Tantangan oleh Sejumlah Karyawan, Ini Tanggapan Psikolog

Rilis
Bantu Pasien Covid-19, Sinar Mas Salurkan 1.200 Ton Oksigen Cair di Sumsel dan Jabar

Bantu Pasien Covid-19, Sinar Mas Salurkan 1.200 Ton Oksigen Cair di Sumsel dan Jabar

Rilis
Bank DKI Bukukan Laba Bersih Rp 394 Miliar pada Semester I-2021

Bank DKI Bukukan Laba Bersih Rp 394 Miliar pada Semester I-2021

Whats New
Pemerintah Diminta Evaluasi Harga Eceran Tertinggi Obat Terapi COVID-19

Pemerintah Diminta Evaluasi Harga Eceran Tertinggi Obat Terapi COVID-19

Whats New
PPKM Level 4, Anak Berusia 12 Tahun ke Bawah Dilarang Naik KA Jarak Jauh

PPKM Level 4, Anak Berusia 12 Tahun ke Bawah Dilarang Naik KA Jarak Jauh

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X