Lanjutkan Kerja Sama, Indonesia dan Belanda Bahas Penempatan Perawat Untuk Lansia ke Belanda

JAKARTA, KOMPAS.com – Dalam pertemuan bilateral antara delegasi Indonesia dan Belanda di sela-sela pertemuan G20, Indonesia dan Belanda membahas berbagai peluang kerja sama kedua negara terkait dengan ketenagakerjaan.

Menurut Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan, Hindun Anisah, dalam kesempatan ini, hal pertama yang dibahas antara Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi bersama dengan delegasi Belanda adalah kerja sama terkait perlindungan sosial yang telah berakhir masa berlakunya.

Baca juga: 3 Isu Penting Ketenagakerjaan Jadi Fokus Kemenaker di Forum G20

Oleh sebab itu, pemerintah Belanda mengusulkan kepada Pemerintah Indonesia untuk bersama melakukan evaluasi dan perpanjangan Memorandum of Understanding (MoU) tersebut.

"Kami menyambut baik rencana evaluasi dan perpanjangan MoU perlindungan sosial. Dengan kerja sama ini, kami yakin kedua negara dapat meningkatkan perlindungan sosial bagi tenaga kerja,” kata Hindun, dalam siaran pers, Jumat (25/6/2021).

Hindun juga mengatakan, pemerintah Indonesia dan Belanda juga membahas rencana penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) sektor nurse dan caregiver (perawat) ke Belanda.

Ia mengatakan, peluang kerja sebagai nurse dan caregiver bagi PMI di Belanda terbuka luas, karena saat ini Belanda sedang membutuhkan perawat dalam jumlah besar karena meningkatnya penduduk usia tua.

"Ini tentu menjadi peluang bagus untuk penempatan specified skilled workers asal Indonesia pada sektor kesehatan (nurse dan caregiver)," tambah Hindun.

Baca juga: Kemenaker Siapkan 9 Lompatan Besar untuk Hadapi Tantangan Pembangunan Ketenagakerjaan

Sementara itu, Staf Khusus Menaker, Reza Hafiz Akbar mengatakan, dalam pertemuan tersebut, pemerintah Belanda juga memberikan dukungan terhadap dua isu.

Pertama, terkait dengan penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan dan pasar tenaga kerja yang inklusif menuju perubahan dunia kerja.

Hal ini bertujuan mendukung pekerja disabilitas untuk masuk ke dalam pasar kerja melalui penyediaan program pelatihan kerja dan penyediaan perlindungan sosial.

Kedua, pemerintah Belanda juga mendukung terkati dengan pengembangan kapasitas manusia untuk pertumbuhan produktivitas yang berkelanjutan.

Menurut pemerintah Belanda, program pelatihan kerja bukan hanya tanggungjawab pemerintah, namun juga semua pihak termasuk pemberi kerja dan serikat pekerja.

Baca juga: Kemenaker Siapkan 9 Lompatan Besar untuk Hadapi Tantangan Pembangunan Ketenagakerjaan

Isu yang dibahas lainnya, terkait dengan pelatihan vokasi berbasis komunitas yang menjadi salah satu isu prioritas Indonesia.

Tercatat Kemnaker hingga tahun 2021 telah mendirikan 2.127 BLK Komunitas guna peningkatan SDM Indonesia.

"Pemerintah Belanda akan mendukung program ini sehingga dapat menjadi solusi dalam pengembangan kompetensi berbasis komunitas sosial, dan pemerintah Indonesia juga menyambut baik potensi-potensi kerja sama yang dapat dijalin antar kedua negara dalam mendukung implementasi isu-isu prioritas," ujar Reza.