Kompas.com - 28/06/2021, 20:20 WIB
Lokasi proyek tambang emas Sangihe yang digarap PT Tambang Mas Sangihe. Baru Gold CorpLokasi proyek tambang emas Sangihe yang digarap PT Tambang Mas Sangihe.


JAKARTA, KOMPAS.com – Para pakar yang tergabung dalam Pusat Studi Hukum ESDM IKA FH Undip menyampaikan sejumlah usulan terkait persoalan izin tambang emas Sangihe.

Pakar Hukum Lingkungan dan Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam Wahyu Nugroho mengatakan untuk menghindari kekisruhan seperti kasus Tambang Sangihe, instrumen perizinan lingkungan hidup tidak dapat diabaikan, terutama dokumen AMDAL saat izin tambang disetujui pemerintah.

Pria yang juga Ketua Pusat Studi Hukum ESDM IKA FH Universitas Diponegoro menegaskan, pemerintah harus memastikan apakah izin tersebut sudah tersinkronisasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K).

Baca juga: Bukan 42.000 Hektar, Prospek Tambang Emas Sangihe Ternyata 4.500 Hektar

“Mengingat 80 persen wilayah Indonesia adalah pesisir, dan sisanya adalah kehutanan. Sehingga penting dicermati aspek lingkungan hidup dan ekologisnya,” ujarnya dalam keterangan resmi yang dikutip pada Senin (28/6/2021).

Selain tu, pengawasan juga harus dipastikan berjalan termasuk soal reklamasi dan pasca tambang. Dalam evaluasi kegiatan usaha tambang, ia juga menekankan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (GCG) yaitu dari sisi kemanfaatan, kecermatan, keterbukaan, dan kepentingan umum.

“Sisi manfaat misalnya, terutama di pulau-pulau kecil itu menjadi berkah atau musibah bagi masyarakat sekitar,” tambahnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sejalan dengan itu, dari sisi sosiologis, perlu diperhatikan soal keikutsertaan masyarakat dalam proses wilayah penetapan pertambangan, AMDAL, dan lainnya.

Baca juga: Diperintah Jokowi, Kementerian ESDM Ancam Cabut 2.350 Izin Tambang

Sebab, menurutnya masyarakat memiliki hak untuk mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pemerintah juga harus memperhatikan aspek perlindungan wilayah, tanah, dan hutan adat.

“Kalau tidak ada partisipasi masyarakat, itu menjadi cacat formil izin pertambangannya,” tegas Wahyu.

Wahyu merekomendasikan evaluasi perizinan tambang bisa dilakukan secara komprehensif, tidak hanya dari sisi kewilayahan tapi juga masalah tumpang tindih wilayah IUP lain ataupun lahan adat, status kawasan, sosial budaya dan lingkungan.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.