Segini Harga Paket Lengkap Vaksin Berbayar Kimia Farma

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Kimia Farma (Persero) Tbk lewat cucu usahanya, PT Kimia Farma Diagnostika, menyediakan 40.000 dosis vaksin individu berbayar untuk tahap pertama penyaluran di enam kota Jawa hingga Bali dalam program vaksinasi berbayar (vaksin berbayar Kimia Farma).

Plt Direktur Utama Kimia Farma Diagnostika, Agus Chandra, mengatakan pihaknya membuka delapan titik penjualan vaksin berbayar Sinopharm melalui jaringan klinik perusahaan, yakni tiga di Jakarta, lalu Bandung, Solo, Semarang, Surabaya dan Bali.

"Vaksinasi berbayar (vaksin berbayar Kimia Farma) ini opsional, tidak wajib, masyarakat bisa memilih karena tidak semua orang bisa terdaftar di badan usaha atau badan hukum," kata Agus dikutip dari Antara, Senin (12/7/2021).

Berdasarkan aturan pemerintah, harga vaksin individu berbayar per dosis Rp 321.660. Biaya ini ditambah dengan harga layanan vaksinasi berbayar Rp 117.910 untuk sekali penyuntikan.

Baca juga: Jual Vaksin Berbayar, Kimia Farma Klaim Tidak Cari Untung

Dengan begitu, harga per dosis vaksin individu berbayar yang dibebankan kepada penerima manfaat seharga Rp 439.570 per dosis.

Sementara setiap orang mendapatkan injeksi sebanyak dua kali, sehingga harga paket lengkap vaksin berbayar Sinopharm itu mencapai Rp 879.140 per individu.

Kimia Farma Diagnostika akan membuka akses bagi masyarakat yang ingin membeli vaksin berbayar Sinopharm mulai Senin hari ini.

Kimia Farma membuka delapan titik penjualan vaksin individu berbayar Covid-19 melalui jaringan klinik perusahaan, yakni tiga di Jakarta, lalu Bandung, Solo, Semarang, Surabaya dan Bali.

Baca juga: Daftar 6 Kota yang Sediakan Vaksin Individu Berbayar dari Kimia Farma

"Masing-masing titik kami siapkan 5.000 dosis sambil melihat kesiapan animo maupun demand masyarakat,' kata Agus.

Selain menyediakan vaksin di klinik, Kimia Farma Diagnostika juga akan memperluas jangkauan penyediaan vaksin berbayar Sinopharm mulai dari bandara hingga ke pusat-pusat perbelanjaan di berbagai kota besar usai pemerintah mencabut kebijakan PPKM Darurat.