Menimbang Risiko dan Manfaat Utang Pemerintah di Era Pandemi

Upaya Indonesia untuk keluar dari jebakan negara middle-income trap menghadapi tantangan akibat pandemi Covid-19.

Beberapa isu yang muncul antara lain ketimpangan akses belajar daring yang berisiko learning loss, ancaman malnutrisi dan stunting di kalangan anak-anak yang rentan (UNICEF, 2020), hingga tren naiknya ketimpangan pengeluaran penduduk.

Masalah ini dikhawatirkan mengubah segmen usia produktif sebagai beban, alih-alih menjadi dividen demografi dalam dekade ke depan.

Baca juga: Penyebaran Covid-19 Masih Tinggi, Kebijakan Penarikan Utang Pemerintah Disoroti

Pada Rapat Paripurna DPR akhir Mei lalu, Menteri Keuangan menegaskan peran APBN 2020 bekerja sangat keras melindungi keselamatan rakyat dan memitigasi goncangan ekonomi melalui kebijakan counter cyclical.

Belanja Negara TA 2020 (audited) tercatat Rp 2.595,5 triliun (tn), atau melonjak 12,4 persen dari realisasi tahun 2019; bandingkan dengan kenaikan belanja TA 2019 yang hanya 4,3 persen dari tahun sebelumnya.

Melalui belanja yang ditujukan untuk menangani dampak pandemi tersebut, efek negatif pada kondisi sosial ekonomi masyarakat diharapkan dapat ditekan.

Pengucuran stimulus nyaris tak terelakkan di berbagai negara maju maupun berkembang.

Sebagai contoh, di awal 2021, Presiden Biden menandatangani UU “The American Rescue Plan” senilai 1,9 triliun dollar AS yang diharapkan men-jump start ekonomi AS.

Sementara itu, jiran kita Malaysia di tahun ini tercatat telah empat kali mengesahkan paket stimulus sekitar Rp 784 triliun yang digunakan antara lain untuk hibah UKM dan transfer tunai bagi golongan rentan.

Sebenarnya apa dampak stimulus jumbo bagi perekonomian di masa resesi? Mengutip Canagarajah dan Brownbridge dari Bank Dunia (2021), kebijakan counter cyclical yang efektif diharapkan memperpendek periode resesi.

Bahkan, kebijakan stimulus dapat berdampak positif bagi kesinambungan fiskal di masa depan.

Pengucuran stimulus fiskal saat resesi akan memperbaiki posisi rasio utang pemerintah dalam jangka panjang. Ini dapat terjadi dengan catatan stimulus memiliki efek multiplier signfikan sehingga akan menekan efek hysteresis dan memperbaiki output riil yang akhirnya memperbaiki kinerja penerimaan dalam jangka panjang.

Baca juga: Pemda Lelet Bayar Insentif Nakes, Sri Mulyani: Segera Cairkan

Bagaimana Indonesia?

Sejauh ini program stimulus berada dalam koridor melindungi masyarakat dari wabah sekaligus memperbaiki fundamental ekonomi yang terganggu akibat pandemi.

Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) TA 2020 untuk kesehatan terealisasi Rp 62 triliun. Ini adalah komitmen Pemerintah untuk memberikan insentif bagi tenaga kesehatan, menanggung biaya perawatan pasien Covid-19, dan menyediakan vaksin gratis.