Sri Mulyani Pastikan APBN Dimanfaatkan untuk Menahan Dampak Pandemi Covid-19

Kompas.com - 14/09/2021, 20:01 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI membahas RUU HKPD, Senin (13/9/2021). Dok. Kementerian KeuanganMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI membahas RUU HKPD, Senin (13/9/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bekerja sangat keras dalam menahan dampak negatif Covid-19, salah satunya melalui program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN).

Menurutnya, APBN akan terus dikelola secara akuntabel, transparan, dan kredibel sehingga setiap rupiah yang dibelanjakan dapat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Berbagai program PC-PEN ini dilakukan dan didesain di tengah-tengah krisis terjadi yang memang sangat dinamis. Dalam hal ini, kita memahami kemungkinan terjadinya risiko penggunaan uang negara dalam situasi krisis. Sehingga di dalam perencanaan maupun pelaksanaan kita melibatkan lembaga-lembaga penegak hukum,” kata Sri MUlyani pada Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Pemerintah Tahun 2021 secara virtual pada, Selasa (14/09/2021).

Baca juga: Merger Pelindo Jadi Strategi Tekan Biaya Logistik yang Mencekik

Sri Mulyani mengatakan, aparat penegak hukum yang diantaranya adalah Kepolisian, Kejaksaan, KPK, BPKP, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) selalu dilibatkan pada saat perancangan maupun pelaksanakan PC-PEN. Pemerintah juga terus berkonsultasi dan berkomunikasi dengan BPK sebagai lembaga auditor negara eksternal yang independen.

Salah satu indikator pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan transparan adalah diperolehnya opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Pemerintah memberikan apresiasi dan penghargaan atas raihan opini WTP untuk LKPP, Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN), Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL), dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), serta mendorong agar capaian tersebut dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan.

Kata Sri Mulyani, pemerintah bekerja luar biasa keras menggunakan instrumen APBN untuk meringankan dan memulihkan ekonomi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Dan Alhamdulillah opini wajar tanpa pengecualian (WTP) untuk tahun 2020 dicapai. Itu bukan sesuatu yang mudah namun kita mensyukuri apa yang kita capai,” terangnya.

Baca juga: Setelah Sri Mulyani, Giliran Tito Sentil Belanja Daerah

Sri Mulyani menambahkan, sebanyak 84 LKKL dari 86 kementerian/lembaga mendapatkan opini WTP. Ia mengakui peningkatan kualitas laporan keuangan yang terjadi pada situasi yang extraordinary ini merupakan suatu prestasi yang tidak mudah dan bukan sesuatu yang sederhana.

Menkeu juga melihat adanya peningkatan kualitas laporan keuangan pada pemerintahan daerah. Sebanyak 486 dari 542 pemerintah daerah atau 89,7 persen mendapatkan opini WTP, yang terdiri dari 33 provinsi, 88 pemerintah kota, dan 365 pemerintah kabupaten di seluruh Indonesia. (Siti Masitoh | Khomarul Hidayat)

Artikel ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul: Sri Mulyani: APBN bekerja sangat keras menahan dampak negatif Covid-19



Sumber
Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.