Boleh Beroperasi Lagi, Cinema XXI Uji Coba Buka Bioskop Mulai Besok

Kompas.com - 15/09/2021, 19:27 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah memperbolehkan bioskop yang berada di daerah dengan status PPKM level 3 dan level 2 untuk kembali buka. Namun, dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.

Terkait hal tersebut, Cinema XXI pun tengah bersiap untuk membuka bioskop secara bertahap. Rencananya uji coba pembukaan dilakukan mulai Kamis (16/9/2021) besok 

"Sejumlah bioskop jaringan Cinema XXI direncanakan akan menjalankan uji coba pembukaan per tanggal 16 September 2021," ujar Head of Corporate Communications & Brand Management Cinema XXI, Dewinta Hutagaol kepada Kompas.com, Rabu (15/9/2021).

Baca juga: Pemerintah Akhirnya Izinkan Bioskop Dibuka Kembali di Wilayah PPKM Level 3 dan 2

Kendati demikian, ia belum bisa merinci bioskop Cinema XXI di mana saja yang akan mulai beroperasi.

Namun, Dewinta memastikan masyarakat bisa mengakses informasi terkait jadwal film dan lokasi bioskop yang akan aktif kembali melalui website resmi ataupun aplikasi MTix (Cinema 21).

Cinema XXI menyambut baik ketentuan yang ditetapkan pemerintah untuk pembukaan bioskop di masa PPKM,

Pihaknya akan mendukung upaya pemerintah dalam mengendalikan pandemi Covid-19 dengan menerapkan protokol kesehatan yang ditetapkan.

Adapun beberapa ketentuannya yakni kapasitas penonton maksimal hanya 50 persen. Selain itu, pengunjung harus sudah divaksin sebanyak dua kali.

Baca juga: Bioskop Boleh Beroperasi Lagi, CGV Bakal Buka 16 September 2021

Lalu, diwajibkan menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining pada semua pengunjung dan pegawai bioskop.

Hanya pengunjung dengan kategori hijau dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bos Krakatau Steel Pimpin Asosiasi Industri Besi-Baja se-Asia Tenggara

Bos Krakatau Steel Pimpin Asosiasi Industri Besi-Baja se-Asia Tenggara

Rilis
Luncurkan Livin' Investasi, Bank Mandiri Targetkan Pertumbuhan Bisnis Wealth Management

Luncurkan Livin' Investasi, Bank Mandiri Targetkan Pertumbuhan Bisnis Wealth Management

Whats New
Jobseeker, Simak 10 Tips Ikut Job Fair Agar Sukses Dapat Pekerjaan

Jobseeker, Simak 10 Tips Ikut Job Fair Agar Sukses Dapat Pekerjaan

Work Smart
Kuasa Hukum Korban Berharap Aset KSP Indosurya Ditelusuri Lagi

Kuasa Hukum Korban Berharap Aset KSP Indosurya Ditelusuri Lagi

Whats New
UMKM Ingin Menjual Produk ke Pemerintah? Ini Daftar E-Katalog LKPP

UMKM Ingin Menjual Produk ke Pemerintah? Ini Daftar E-Katalog LKPP

Smartpreneur
Pembiayaan APBN Melalui Utang Turun 62,4 Persen, Hanya Rp 155,9 Triliun Per April 2022

Pembiayaan APBN Melalui Utang Turun 62,4 Persen, Hanya Rp 155,9 Triliun Per April 2022

Whats New
Bank Mandiri Luncurkan Fitur Investasi di Aplikasi Livin'

Bank Mandiri Luncurkan Fitur Investasi di Aplikasi Livin'

Whats New
Jokowi Minta Luhut Bantu Urus Minyak Goreng, Ini Kata Kemendag

Jokowi Minta Luhut Bantu Urus Minyak Goreng, Ini Kata Kemendag

Whats New
Minat Jadi Agen Mandiri? Simak Persyaratan dan Cara Daftarnya

Minat Jadi Agen Mandiri? Simak Persyaratan dan Cara Daftarnya

Whats New
Kemendag Ungkap Alasan Larangan Eskpor CPO Dicabut

Kemendag Ungkap Alasan Larangan Eskpor CPO Dicabut

Whats New
Jadi Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Mirza Adityaswara Mengudurkan Diri dari Presiden Komisaris OVO

Jadi Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Mirza Adityaswara Mengudurkan Diri dari Presiden Komisaris OVO

Whats New
Harga Minyak Naik, Anggaran Subsidi Terealisasi Rp 56,62 Triliun Hingga April 2022

Harga Minyak Naik, Anggaran Subsidi Terealisasi Rp 56,62 Triliun Hingga April 2022

Whats New
DPR Minta Pejabat Kementan Diberhentikan Jika Tak Sanggup Sediakan Vaksin PMK dalam 3 Bulan

DPR Minta Pejabat Kementan Diberhentikan Jika Tak Sanggup Sediakan Vaksin PMK dalam 3 Bulan

Whats New
Cek Aturan Tarif dan Dasar Pengenaan BPHTB Terbaru

Cek Aturan Tarif dan Dasar Pengenaan BPHTB Terbaru

Spend Smart
Soal Elon Musk Investasi di RI, Luhut: Tidak Semudah Menjentikkan Jari

Soal Elon Musk Investasi di RI, Luhut: Tidak Semudah Menjentikkan Jari

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.